Oleh Suhermanto Ja’far*
ADA pertanyaan mendasar yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam tata kelola perguruan tinggi Indonesia: Rektor itu sesungguhnya menduduki jabatan akademik, jabatan struktural, atau jabatan politik? Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan istilah atau nomenklatur kepegawaian. Jawabannya menyangkut arah masa depan perguruan tinggi, otonomi akademik, dan martabat dosen sebagai ilmuwan. Sebab, di balik jabatan Rektor terdapat tiga dimensi yang saling berkelindan: otoritas keilmuan, kemampuan mengelola organisasi, dan legitimasi kekuasaan dalam proses pengangkatan.
Secara ideal, Rektor adalah pemimpin akademik. Dalam praktik kelembagaan, ia menjalankan fungsi manajerial dan administratif. Sementara itu, proses pemilihannya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan pemerintah, terutama pada perguruan tinggi negeri. Ketiga dimensi tersebut sesungguhnya tidak harus saling bertentangan. Persoalan muncul ketika salah satunya terlalu dominan sehingga menggeser tujuan utama perguruan tinggi sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir.
Di sinilah kita perlu menguji kembali: apakah sistem pengangkatan Rektor selama ini lebih mengutamakan kecendekiaan, kemampuan manajerial, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan? Dari hal di atas, artikel ini mencoba merefleksikan fenomena kehidupan Kampus di Indonesa antara yang sebenarnya (das Sollen) dengan realitas nyata (Das Sein).
Jabatan akademik: apakah gelar profesor menjamin kecendekiaan?
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan landasan yang jelas mengenai identitas dosen. Pasal 1 angka 2 menyebut dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan profesor atau Guru Besar sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi (Indonesia 2005, Pasal 1 angka 2–3).
Dari ketentuan tersebut, satu hal menjadi terang: Guru Besar merupakan jabatan fungsional akademik, bukan jabatan struktural. Ia menunjukkan pencapaian dan kedudukan seseorang dalam karier akademiknya. Namun, apakah pencapaian jabatan fungsional tertinggi itu dengan sendirinya menjadikan seseorang sebagai pemimpin perguruan tinggi yang ideal?
Pertanyaan ini penting karena kecakapan akademik dan kecakapan kepemimpinan institusional bukanlah dua hal yang identik. Seorang profesor dapat memiliki reputasi keilmuan yang kuat, produktivitas penelitian yang tinggi, dan kontribusi pemikiran yang penting bagi perkembangan disiplin ilmunya. Tetapi, semua itu belum otomatis membuktikan kemampuannya mengelola organisasi besar, menyelesaikan konflik, membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, atau merumuskan kebijakan kelembagaan.
Sebaliknya, dosen yang belum mencapai jabatan Guru Besar belum tentu memiliki kapasitas kepemimpinan yang lebih rendah. Bisa jadi ia memiliki pengalaman organisasi, kemampuan membangun kolaborasi, integritas, dan visi kelembagaan yang sangat kuat. Persoalannya bukan mempertentangkan profesor dengan dosen yang belum profesor. Persoalannya adalah apakah gelar akademik dijadikan satu-satunya simbol kelayakan memimpin, sementara kapasitas kepemimpinan, integritas, dan visi keilmuan tidak diuji secara mendalam.
Kritik terhadap budaya akademik yang terlalu berorientasi pada angka juga perlu ditempatkan secara proporsional. Sistem penilaian kinerja dan jabatan fungsional memang membutuhkan indikator yang dapat diverifikasi. Publikasi ilmiah, angka kredit, dan rekam jejak penelitian merupakan bagian dari evaluasi akademik. Namun, ketika indikator kuantitatif diperlakukan sebagai tujuan akhir, perguruan tinggi berisiko kehilangan orientasi substantifnya. Jumlah publikasi tidak selalu identik dengan kedalaman gagasan; banyaknya luaran akademik tidak otomatis menunjukkan keberanian intelektual.
Tulisan Artikel di jurnal terakreditasi SINTA ataupun SCOPUS tidak berbanding lurus dengan kedalaman ilmu penulisnya. Kita perlu membedakan antara keberhasilan administratif dalam memenuhi indikator akademik dan keberhasilan intelektual dalam menghasilkan pemikiran yang bermakna. Sistem akademik semestinya menghargai keduanya, tetapi tidak boleh membiarkan yang pertama menggantikan yang kedua. Justru yang terjadi ukuran keberhasilan akademik itu, jika artikelnya dipublis di jurnal bereputasi dan banyak sitasinya. Inilah biopolitik dibalik Toga (Ja’far, duta.co 11 November 2026)
Jabatan Struktural: kemampuan manajerial
Jika Rektor dipandang sebagai pemimpin organisasi, dimensi manajerial tentu tidak dapat dihindari. Perguruan tinggi bukan hanya komunitas ilmuwan yang berdiskusi di ruang seminar. Ia juga merupakan organisasi kompleks yang mengelola sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sistem pembelajaran, penelitian, kerja sama, serta pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat.
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 memberikan gambaran yang cukup jelas. Pasal 2 menyatakan bahwa pemimpin perguruan tinggi negeri merupakan dosen PNS yang diberi tugas tambahan. Pasal 4 juga mensyaratkan calon Rektor universitas atau institut memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, pengalaman manajerial sekurang-kurangnya sebagai ketua jurusan atau jabatan setara selama dua tahun, serta pendidikan doktor (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2017, Pasal 2 dan Pasal 4).
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi tidak semata-mata mengandalkan gelar akademik. Ada pengakuan bahwa kepemimpinan perguruan tinggi membutuhkan pengalaman manajerial. Rektor bukan hanya representasi kecendekiaan, melainkan juga pemimpin organisasi yang harus mampu memastikan seluruh unsur perguruan tinggi bekerja secara efektif.
Namun, di sinilah persoalan konseptualnya: mengapa kemampuan manajerial dan jabatan akademik harus diperlakukan sebagai dua syarat yang saling menggantikan atau saling meniadakan? Bukankah perguruan tinggi membutuhkan pemimpin yang mampu menggabungkan keduanya?
Analogi sederhana dapat digunakan. Seorang pilot tidak cukup hanya memiliki gelar akademik tentang penerbangan; ia harus memiliki kompetensi dan pengalaman menerbangkan pesawat. Sebaliknya, pengalaman terbang juga tidak menghapus pentingnya pengetahuan ilmiah tentang keselamatan dan teknologi penerbangan. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan harus dinilai sesuai dengan kebutuhan profesinya.
Begitu pula dengan Rektor. Gelar profesor dapat menjadi salah satu indikator reputasi akademik, tetapi bukan satu-satunya ukuran kapasitas kepemimpinan. Pengalaman manajerial juga penting, tetapi tidak boleh membuat Rektor kehilangan orientasi akademiknya. Yang diperlukan adalah kepemimpinan integratif: kecendekiaan yang memahami tata kelola dan kemampuan manajerial yang tunduk pada misi keilmuan.
Perlu pula diingat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagai prinsip penting penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 8 ayat (3) bahkan menegaskan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi (Indonesia 2012, Pasal 8–9).
Artinya, keberhasilan seorang Rektor tidak cukup diukur dari kemampuannya mengelola anggaran, meningkatkan peringkat universitas, atau memenuhi target administratif. Ia juga harus dinilai dari kemampuannya menjaga ruang kebebasan berpikir, melindungi kritik ilmiah, dan memastikan kampus tidak berubah menjadi organisasi yang hanya mengejar kepatuhan.
Jabatan politik: Relasi pemilihan dengan persoalan kekuasaan
Dimensi ketiga adalah politik. Kata politik di sini tidak berarti bahwa Rektor merupakan pejabat partai politik atau pemegang jabatan politik dalam pengertian formal. Yang dimaksud adalah adanya dimensi kekuasaan dalam proses pengangkatan, terutama ketika pemerintah memiliki kewenangan menentukan atau ikut menentukan pimpinan perguruan tinggi.
Pada perguruan tinggi negeri umum, mekanisme pengangkatan pemimpin PTN diatur melalui Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018. Pasal 9 mengatur pemilihan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan bersama Menteri. Komposisi hak suara ditetapkan sebesar 35 persen untuk Menteri dan 65 persen untuk Senat. Menteri tidak memiliki hak suara penuh, tetapi tetap mempunyai bagian suara yang signifikan dalam proses pemilihan (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2017, Pasal 9; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2018).
Komposisi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang batas keterlibatan pemerintah dalam urusan kepemimpinan akademik. Di satu sisi, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi negeri. Di sisi lain, keterlibatan pemerintah yang terlalu dominan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi perguruan tinggi.
Persoalan ini bukan sekadar dugaan normatif. Penelitian Rizqiyanto, Sangadji, dan Hendrawan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pemilihan Rektor dapat memengaruhi independensi perguruan tinggi dan kebebasan akademik. Mereka menyoroti potensi lobi politik dan perlunya mekanisme yang lebih transparan, meritokratis, serta menjamin otonomi kampus (Rizqiyanto, Sangadji, and Hendrawan 2025, 160–92).
Sementara itu, Rosser, melalui kajiannya tentang ekonomi politik tata kelola perguruan tinggi Indonesia, menunjukkan bahwa persoalan tata kelola kampus tidak dapat dilepaskan dari konflik kepentingan, kontestasi kekuasaan, dan hubungan antara aktor-aktor yang berkepentingan di dalam institusi (Rosser 2023, 53–78).
Kedua kajian tersebut mengingatkan kita bahwa perguruan tinggi bukan ruang yang sepenuhnya steril dari politik. Di dalamnya terdapat kepentingan, distribusi kewenangan, perebutan pengaruh, dan pertarungan gagasan. Namun, justru karena itulah mekanisme pemilihan Rektor harus dirancang agar kepentingan politik tidak mengalahkan pertimbangan akademik.
Persoalan serupa dapat dilihat dalam tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKIN). Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 pernah mengatur bahwa calon Rektor universitas harus bergelar doktor dan memiliki jabatan fungsional Guru Besar, sedangkan calon Rektor institut dan Ketua sekolah tinggi sekurang-kurangnya Lektor Kepala (Kementerian Agama 2014, Pasal 4). Namun, ketentuan tersebut merupakan aturan lama yang kemudian digantikan oleh PMA Nomor 68 Tahun 2015. Karena itu, PMA Nomor 11 Tahun 2014 tidak tepat diperlakukan sebagai dasar hukum yang masih berlaku.
Dalam rezim PMA Nomor 68 Tahun 2015 beserta perubahannya, mekanisme pengangkatan Rektor PTKIN disusun melalui penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan oleh Senat, penyeleksian oleh Komisi Seleksi, serta penetapan dan pengangkatan oleh Menteri. Senat memberikan pertimbangan kualitatif, sedangkan Komisi Seleksi menjalankan proses seleksi calon. Menteri kemudian memiliki kewenangan dalam penetapan dan pengangkatan (Kementerian Agama 2015; Kementerian Agama 2021).
PMA Nomor 17 Tahun 2021 mengubah sejumlah ketentuan dari PMA Nomor 68 Tahun 2015. Selanjutnya, PMA Nomor 4 Tahun 2024 kembali melakukan perubahan, antara lain terhadap tahapan penjaringan dan seleksi serta menambahkan ketentuan mengenai pengangkatan dalam keadaan tertentu. Kewenangan Menteri dalam rezim PTKIN harus dibaca berdasarkan keseluruhan aturan yang telah diubah, bukan hanya berdasarkan teks PMA 68/2015 yang asli (Kementerian Agama 2021; Kementerian Agama 2024).
Perbedaan mekanisme antara PTN umum dan PTKIN menunjukkan bahwa negara memiliki model pengaturan yang tidak sepenuhnya seragam dalam menentukan pimpinan perguruan tinggi. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi: apakah perbedaan tersebut didasarkan pada karakter kelembagaan yang memang berbeda, atau justru menghasilkan standar otonomi akademik yang tidak konsisten? Keweangan Kedua Menteri, baik menristek Dikti maupun Menag sudah tidak relevan dengan demokrasi era digital atau Algocracy
Pada titik inilah dimensi politik menjadi penting. Ketika proses pemilihan terlalu bergantung pada kewenangan pejabat di luar komunitas akademik, muncul risiko bahwa legitimasi Rektor lebih banyak dibangun melalui persetujuan kekuasaan daripada kepercayaan sivitas akademika. Tentu, hal itu tidak berarti setiap Rektor yang diangkat melalui mekanisme pemerintah pasti merupakan hasil kompromi politik. Namun, desain kelembagaan harus mampu mencegah kemungkinan tersebut.
Kampus bukan pabrik, dan dosen bukan buruh akademik
Kita perlu kembali pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa perguruan tinggi didirikan? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebut perguruan tinggi sebagai wadah pembelajaran, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari kebenaran, serta pusat pengembangan peradaban bangsa (Indonesia 2012, Pasal 58).
Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa kampus memiliki misi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan lulusan, memenuhi target publikasi, atau mengejar posisi dalam pemeringkatan internasional. Kampus merupakan ruang tempat pengetahuan diproduksi, diuji, diperdebatkan, dan dikembangkan dalam ekosistem Intelectual City menuju Smart Campus.
Rektor ideal tidak boleh hanya menjadi manajer yang sibuk bertanya, “Berapa jumlah publikasi internasional kita tahun ini?” Ia juga harus menjadi pemimpin akademik yang bertanya, “Apakah dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan gagasan? Apakah penelitian kita menjawab persoalan masyarakat? Apakah kampus berani menguji kebijakan publik secara ilmiah?”
Kepemimpinan seperti ini dapat disebut sebagai kepemimpinan kuratorial. Rektor tidak harus menjadi orang yang paling banyak berbicara atau paling sering tampil dalam seremoni akademik. Ia justru harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan para ilmuwan bekerja, berdebat, mengkritik, dan menghasilkan pengetahuan tanpa rasa takut (Ja’far duta.co. 16 Oktober 2026)
Sebaliknya, ketika kampus diperlakukan semata-mata sebagai pabrik indikator, dosen berisiko berubah menjadi pekerja administratif yang menghabiskan energi untuk memenuhi target. Publikasi, akreditasi, indeksasi, laporan kinerja, dan angka kredit memang dibutuhkan dalam tata kelola akademik. Akan tetapi, semua instrumen itu seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan mutu, bukan tujuan yang mengalahkan substansi keilmuan.
Kampus yang sehat bukan kampus yang bebas dari administrasi. Kampus yang sehat adalah kampus yang administrasinya melayani kepentingan akademik, bukan sebaliknya. Manajemen harus memperkuat kebebasan berpikir, bukan membatasi ruang kritik. Target kinerja harus membantu pengembangan ilmu, bukan mengubah dosen menjadi pemburu angka.
Kembali Misi Suci Akademik
Jika kita ingin memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, yang perlu dilakukan bukan sekadar menghapus satu syarat atau mengganti satu mekanisme pemilihan. Reformasi harus menyentuh hubungan antara kompetensi akademik, kemampuan manajerial, dan legitimasi kelembagaan.
Pertama, persyaratan calon Rektor harus menilai kapasitas secara lebih substantif. Jabatan Guru Besar dapat menjadi salah satu indikator penting, terutama untuk perguruan tinggi yang memiliki mandat pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Namun, jabatan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai jaminan tunggal bahwa seseorang memiliki kapasitas memimpin. Rekam jejak akademik, integritas, visi keilmuan, pengalaman manajerial, kemampuan membangun kolaborasi, dan komitmen terhadap kebebasan akademik harus dinilai secara proporsional.
Kedua, proses pemilihan harus memperkuat peran Senat dan komunitas akademik. Senat bukan sekadar pelengkap prosedur, melainkan organ yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga arah kebijakan akademik. Keterlibatan pemerintah tetap dapat ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas publik, tetapi tidak boleh menghilangkan kemandirian perguruan tinggi dalam menentukan pemimpinnya.
Ketiga, setiap keputusan pengangkatan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria penilaian, tahapan seleksi, alasan penetapan, serta rekam jejak calon perlu disusun secara jelas. Jika terdapat kewenangan diskresioner Menteri, penggunaannya harus disertai alasan yang terbuka, objektif, dan dapat diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Keempat, ukuran keberhasilan Rektor harus dikembalikan pada misi perguruan tinggi. Kinerja tidak cukup dinilai dari jumlah publikasi, capaian akreditasi, atau posisi pemeringkatan. Perlindungan terhadap kebebasan akademik, kualitas pembelajaran, integritas penelitian, kontribusi terhadap masyarakat, serta iklim intelektual kampus juga harus menjadi ukuran utama.
Kita tidak perlu mempertentangkan Rektor akademik dengan Rektor manajerial. Perguruan tinggi justru membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi keduanya. Yang harus dicegah adalah ketika fungsi manajerial menguasai seluruh kehidupan akademik atau ketika kepentingan politik mengendalikan proses penentuan pemimpin kampus.
Secara normatif, sejumlah peraturan menyebut Rektor sebagai dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin perguruan tinggi. Karena itu, istilah yang paling tepat bukanlah jabatan akademik murni ataupun jabatan politik formal. Rektor menjalankan tugas kepemimpinan yang memiliki dimensi akademik dan manajerial, sementara proses pengangkatannya dapat mengandung dimensi politik karena melibatkan kewenangan pemerintah.
Namun, secara cita-cita, Rektor harus tetap menjadi pemimpin akademik. Ia mengelola organisasi bukan untuk menjadikan kampus sebagai birokrasi yang kaku, melainkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang. Ia menggunakan kewenangan bukan untuk membangun loyalitas personal, melainkan untuk melindungi kebebasan berpikir dan kepentingan akademik.
Kampus harus menjadi Kawah Candradimuka: tempat manusia ditempa melalui pengetahuan, perdebatan, kritik, dan pencarian kebenaran. Di dalamnya, perbedaan pendapat bukan ancaman, melainkan sumber kemajuan. Kritik bukan pembangkangan, melainkan bagian dari tanggung jawab ilmiah.
Pertanyaan yang sesungguhnya bukan hanya siapa yang berhak menjadi Rektor, melainkan untuk siapa kekuasaan Rektor digunakan. Apakah untuk memperkuat birokrasi, melayani kepentingan politik, atau menjaga martabat perguruan tinggi sebagai rumah bagi ilmu pengetahuan? Selama pertanyaan tersebut belum dijawab secara jujur, kampus akan terus berada di antara tiga tarikan: kecendekiaan, birokrasi, dan kekuasaan. Tugas kita adalah memastikan bahwa dua tarikan terakhir tidak pernah mengalahkan yang pertama.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Berdahl, Robert. 1990. “Academic Freedom, Autonomy and Accountability in British Universities.” Studies in Higher Education 15 (2): 169–80. https://doi.org/10.1080/03075079012331377491.
Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157.
Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
Ja’far, Suhermanto. Temu Rektor UINSA: Antara Kuratorial dan Filter Bubble. https://duta.co/temu-rektor-uinsa-antara-kuratorial-dan-filter-bubble/ 16 Oktober 2026
Ja’far, Suhermanto. Penjajahan Baru Tubuh Dosen! Biopolitik di balik Toga Homo Academicus. https://duta.co/penjajahan-baru-tubuh-dosen-biopolitik-di-balik-toga-homo-academicus 11 November 2026
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.
Rizqiyanto, Naufal, Sulastri Sangadji, and Rikki Hendrawan. 2025. “The Intervention of Government in Rector Selection and Its Impact on Academic Freedom in Higher Education Institutions.” Journal of Indonesian Constitutional Law 2 (2): 160–92. https://doi.org/10.71239/jicl.v2i2.62.
Rosser, Andrew. 2023. “Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance.” Journal of Contemporary Asia 53 (1): 53–78. https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120.
