Oleh Suhermanto Ja’far*
BEREDAR di ruang digital tentang Analisa SWOT terhadap 7 kandidat ketum PBNU yang sudah muncul di ruang digital. Tapi sesungguhnya masih ada kandidat yang juga muncul seperti Ali Masykur Musa belum dicover. Ali Masykur Musa muncul setelah diungkap ketua DNIKS tentang 3 prof PMII yang layak menjadi Ketum PBNU dalam sarasehan DNIKS, yaitu Nasaruddin Umar, Ali Masykur dan Masykuri Abdillah.
Analisis SWOT terhadap para kandidat Ketua Umum PBNU yang beredar di ruang digital patut diapresiasi sebagai upaya menghadirkan penilaian yang lebih rasional dibanding sekadar politik dukung-mendukung. Namun, jika dicermati lebih dalam, kerangka analisis tersebut masih menggunakan “kacamata NU abad pertama”, belum sepenuhnya beranjak menuju kebutuhan NU abad kedua. Bobot penilaiannya masih didominasi oleh rekam jejak organisasi, kepemimpinan, pengalaman politik, akses terhadap pemerintah, dan faktor genealogis.
Hampir tidak ditemukan indikator yang mengukur kapasitas literasi digital, kecakapan membaca geopolitik global, maupun kemampuan membangun jejaring internasional. Padahal, tantangan yang akan dihadapi NU pada periode 2026–2031 tidak lagi terbatas pada dinamika internal organisasi, melainkan juga mencakup kecerdasan artifisial (AI), perang narasi digital, disinformasi, Islamofobia, konflik Timur Tengah, diplomasi lintas agama, hingga penguatan posisi NU dalam forum-forum global. Dengan parameter seperti itu, wajar apabila kandidat yang memiliki basis pesantren dan jaringan politik domestik memperoleh skor lebih tinggi, sementara kapasitas menghadapi tantangan global belum menjadi variabel penentu.
Kelemahan lain terlihat pada hampir seluruh aspek weakness yang justru menunjukkan persoalan yang sama, yakni belum kuatnya kapasitas diplomasi internasional dan kepemimpinan global. Sebagian kandidat dinilai masih perlu memperkuat pengalaman diplomasi dan komunikasi nasional, sebagian lain memiliki basis akademik dan dialog antaragama tetapi belum memiliki dukungan struktural yang kuat di lingkungan NU, sementara kandidat lainnya lebih banyak dinilai dari kekuatan elektoral atau panjangnya rekam jejak organisasi.
Mayoritas kandidat masih diukur menggunakan parameter domestik, padahal NU abad kedua akan berhadapan dengan pertarungan narasi global yang berlangsung setiap saat melalui media digital. Dalam masyarakat jaringan (network society), kekuatan organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan membangun jejaring komunikasi lintas negara dan memengaruhi opini publik dunia (Castells 2010, 441–470). Jika Ketua Umum PBNU tidak memiliki sensitivitas terhadap bahasa diplomasi internasional dan ekosistem digital global, maka NU berisiko hanya menjadi penonton dalam percaturan peradaban yang sedang berubah sangat cepat.
Kondisi yang sama juga tampak pada aspek opportunities yang masih didominasi agenda-agenda domestik, seperti rekonsiliasi internal, penguatan ekonomi warga, atau konsolidasi wilayah. Hampir tidak ada ruang yang menempatkan NU sebagai aktor strategis dalam tata kelola peradaban global, misalnya menjadi rujukan etika kecerdasan artifisial, memperkuat diplomasi Islam moderat di forum internasional, atau membangun kepemimpinan moral dunia. Apabila SWOT tersebut hendak dijadikan salah satu instrumen membaca calon Ketua Umum PBNU abad kedua, kerangka penilaiannya perlu diperluas dengan memasukkan indikator literasi digital dan jejaring global sebagai variabel strategis.
Sebab memilih Ketua Umum PBNU hari ini ibarat memilih nakhoda kapal yang akan mengarungi samudra peradaban, bukan sekadar menentukan siapa yang paling piawai mendayung di sungai. NU memerlukan pemimpin yang tidak hanya memahami dinamika internal organisasi, tetapi juga mampu membaca arah geopolitik dunia, menguasai ekosistem digital, serta menghadirkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kekuatan moral dalam percaturan global. Bertitik tolak dari hal di atas, artikel ini membaca hal yang berbeda sebagaimana banyak tulisan saya di harian Duta.co ini yang berkaitkan dengan NU 5.0 khusunya tentang artikel, “9 Pilar Kompetensi Kepemimpinan PBNU di abad Kedua” dalam https://duta.co/sembilan-pilar-kompetensi-kepemimpinan-pbnu-pada-abad-kedua.
3 Kelompok Kompetensi yang Menjadi “Ujian Berat“
Muktamar ke-36 Nahdlatul Ulama bukan sekadar momentum memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Lebih dari itu, Muktamar merupakan ruang untuk menentukan arah kompas kepemimpinan NU dalam menghadapi abad keduanya. Jika pada abad pertama NU berhasil membangun legitimasi sosial-keagamaan melalui jaringan pesantren, ulama, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada abad kedua tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. NU memasuki dunia technopolar, sebuah era ketika pengaruh tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan politik atau ekonomi, tetapi juga oleh penguasaan data, algoritma, kecerdasan artifisial, dan jaringan global. Dalam konteks ini, kepemimpinan PBNU dituntut melampaui legitimasi religius dan kapasitas organisatoris. Ia harus mampu menjadi pemimpin peradaban (civilizational leader) yang sanggup menjembatani tradisi pesantren dengan dinamika dunia digital.
Tulisan mengenai “Sembilan Pilar Kompetensi Kepemimpinan PBNU pada Abad Kedua” yang dimuat Duta.co memberikan kerangka yang menarik untuk membaca kebutuhan kepemimpinan NU masa depan. Kesembilan pilar tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kompetensi besar. Pertama, kemampuan membaca geopolitik dan membangun diplomasi peradaban. Kedua, kemampuan memimpin transformasi digital melalui literasi data, kecerdasan artifisial, dan kedaulatan siber. Ketiga, kemampuan menjaga tradisi, spiritualitas, dan budaya musyawarah yang selama ini menjadi identitas Nahdlatul Ulama. Ketiga dimensi tersebut tidak lagi dapat dipisahkan karena kepemimpinan NU abad kedua harus mampu berpijak pada tradisi sekaligus bergerak di ruang global.
Pada dimensi pertama, yaitu geopolitik, diplomasi, dan visi peradaban, terdapat beberapa figur yang memiliki pengalaman relatif kuat. KH Yahya Cholil Staquf sebagai petahana telah membangun jejaring internasional melalui berbagai forum lintas agama, G20 Religion Forum, serta diplomasi kemanusiaan yang menempatkan NU sebagai salah satu aktor masyarakat sipil global. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan posisi NU dalam percaturan internasional.
Di sisi lain, Ali Masykur Musa menawarkan perspektif yang berbeda. Latar belakang hubungan internasional serta pengalamannya dalam organisasi dan jaringan tarekat memberikan kombinasi yang menarik antara diplomasi global dan tradisi spiritual. Modal tersebut berpotensi memperkuat posisi NU sebagai global civil society actor yang tidak hanya hadir dalam forum internasional, tetapi juga mampu menawarkan gagasan mengenai perdamaian, etika digital, dan peradaban Islam yang moderat.
Dimensi kedua berkaitan dengan transformasi digital. Inilah tantangan yang akan menentukan wajah NU dalam beberapa dekade mendatang. Persoalannya bukan lagi bagaimana NU hadir di media sosial, tetapi bagaimana NU mampu membangun kedaulatan data, mengembangkan etika kecerdasan artifisial, serta menjadikan teknologi digital sebagai instrumen dakwah dan pemberdayaan umat. Pada aspek ini, pengalaman digitalisasi organisasi yang telah berjalan di bawah kepemimpinan Gus Yahya menjadi salah satu modal penting. Berbagai inisiatif digitalisasi tata kelola organisasi menunjukkan bahwa PBNU mulai bergerak memasuki ekosistem digital.
Prof. Nasaruddin Umar juga memiliki keunggulan pada dimensi ini melalui pengalamannya mengelola kebijakan publik dan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama. Posisi tersebut memberikan pemahaman mengenai tata kelola digital keagamaan pada tingkat nasional. Sementara itu, Ali Masykur Musa dalam berbagai kesempatan juga menekankan pentingnya membangun etika digital berbasis nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Perspektif tersebut relevan mengingat tantangan terbesar NU hari ini bukan hanya radikalisme fisik, tetapi juga radikalisme algoritma, disinformasi, dan fragmentasi sosial akibat ruang digital.
Namun demikian, modernisasi digital tidak boleh mengikis identitas NU sebagai organisasi ulama dan pesantren. Karena itu, dimensi ketiga, yakni menjaga tradisi, spiritualitas, dan budaya musyawarah, tetap menjadi fondasi utama kepemimpinan PBNU. Gus Kikin, Gus Rozin, maupun Gus Yahya memiliki kekuatan pada aspek ini karena tumbuh dari lingkungan pesantren yang kuat, terbiasa dengan tradisi kitab kuning, musyawarah, tawadhu’, dan kepemimpinan kolektif yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama.
Prof. Nasaruddin Umar maupun Ali Masykur Musa juga memiliki basis spiritual yang tidak dapat diabaikan. Namun tantangan keduanya adalah membuktikan bahwa pengalaman nasional maupun internasional yang dimiliki tetap berakar pada tradisi pesantren dan kehidupan warga Nahdliyin di tingkat akar rumput. Kepemimpinan NU tidak cukup dibangun melalui jejaring elite, tetapi juga melalui kedekatan dengan kultur pesantren yang selama satu abad menjadi sumber legitimasi moral organisasi.
Jika sembilan pilar tersebut dijadikan ukuran bersama, tampak bahwa tidak ada satu pun kandidat yang menguasai seluruh kompetensi secara sempurna. Ada figur yang unggul dalam diplomasi global, ada yang kuat dalam transformasi digital, ada yang memiliki legitimasi spiritual yang kokoh, dan ada pula yang berpengalaman dalam tata kelola organisasi. Kenyataan ini justru memperlihatkan bahwa tantangan NU abad kedua tidak dapat dipikul oleh satu figur semata.
Tidak Mencari Superhero atau Sinterklas
Kepemimpinan kolektif-kolegial sebagaimana menjadi tradisi Nahdlatul Ulama memperoleh relevansi yang semakin besar. Muktamar sesungguhnya tidak sedang mencari seorang “manusia super” yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengorkestrasi berbagai kompetensi menjadi satu kekuatan bersama. Ketua Umum berfungsi sebagai nahkoda yang menjaga arah, sementara para pengurus lainnya menjadi mesin penggerak yang saling melengkapi sesuai bidang keahlian masing-masing.
Dalam perspektif tersebut, kombinasi pengalaman kepemimpinan organisasi, kemampuan diplomasi internasional, penguasaan teknologi digital, dan kedalaman spiritual menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar popularitas atau kekuatan elektoral. Tantangan NU pada abad kedua bukan lagi hanya menjaga tradisi, melainkan juga memastikan bahwa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah mampu memberi arah bagi perkembangan kecerdasan artifisial, etika digital, serta percaturan geopolitik dunia.
Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kepemimpinan tidak pernah dibangun di atas kultus individu. Sejak awal, NU tumbuh melalui semangat syura, musyawarah, dan kepemimpinan kolektif-kolegial, bukan pada figur seorang “superhero” yang dianggap mampu menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Karena itu, Muktamar PBNU abad kedua semestinya tidak hanya dipahami sebagai ajang memilih Ketua Umum, tetapi juga sebagai momentum merakit orkestrasi kepemimpinan yang saling melengkapi. Dalam perspektif ini, kombinasi pengalaman kepemimpinan, kemampuan diplomasi global, literasi digital, serta kedalaman spiritual menjadi jauh lebih penting daripada sekadar popularitas individual. Apabila sembilan pilar kompetensi kepemimpinan yang pernah dipublikasikan Duta.co dijadikan kerangka evaluasi, maka muncul kebutuhan akan figur yang mampu menjembatani tradisi pesantren dengan tantangan geopolitik dan transformasi digital. Dari sudut pandang tersebut, duet KH Yahya Cholil Staquf dan Ali Masykur Musa sering dipandang sebagai salah satu konfigurasi yang saling melengkapi. Gus Yahya membawa pengalaman memimpin PBNU selama satu periode, memiliki jejaring diplomasi internasional melalui berbagai forum lintas agama, serta memahami dinamika internal organisasi. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus menjembatani tradisi pesantren dengan percaturan global.
Di sisi lain, Ali Masykur Musa menawarkan kekuatan yang berbeda. Latar belakang hubungan internasional, pengalaman dalam diplomasi, serta kedekatannya dengan tradisi tarekat melalui JATMAN memberikan perspektif yang relatif kuat dalam membaca geopolitik global, diplomasi peradaban, dan transformasi digital. Dalam pembagian peran kepemimpinan kolektif, figur seperti ini dapat menjadi motor pengembangan agenda strategis NU, mulai dari penguatan kedaulatan digital, diplomasi di forum-forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hingga pengembangan etika kecerdasan artifisial berbasis nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Jika pengalaman Gus Yahya menjadi jangkar yang menjaga kesinambungan organisasi dan legitimasi pesantren, maka kapasitas Ali Masykur dapat dianalogikan sebagai layar dan kompas yang mengarahkan pelayaran NU menghadapi era technopolar. Dengan demikian, tantangan terbesar Muktamar sesungguhnya bukan mencari satu figur yang sempurna, melainkan membangun konfigurasi kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan tradisi, diplomasi global, literasi digital, dan kedalaman spiritual agar Nahdlatul Ulama tetap menjadi penuntun peradaban pada abad keduanya.
Pada akhirnya, Muktamar ke-36 bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kepemimpinan yang lahir mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara spiritualitas dan teknologi, antara pesantren dan dunia global. Sebab di era technopolar, ancaman terbesar bagi NU bukan hanya kompetisi politik, melainkan ketertinggalan dalam membaca perubahan zaman. NU memerlukan nahkoda yang mampu menjaga kompas etik organisasi agar tetap berakar pada tradisi, sekaligus mengarahkan layar menuju masa depan peradaban.
Disinilah, peran dan tantang ulama dan kiai AHWA untuk memadukan isyarat langit dan realitas bumi dalam menentukan calon Ketua Umum PBNU dengan mengaitkan dengan realitas saat ini yang dipengaruhi oleh ekosistem digital. Kiai AHWA berperan strategis dalam membangun NU dengan menampilkan sosok kepemimpinan Kolektif Kolegia dengan meletakkan semua kandidat sesuai karakter, kemampuan dan passionnya. NU 5.0 butuh nahkoda baru yang berbasis digitalitasi, tapi buka mendigitalisasikan agama, NU butuh nalar global, Kepala sujud, Hati berdzikir dan tindaknnya berbasis Pesantren.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
