SIDOARJO l duta.co – Pemerintah mewaspadai munculnya klaster keluarga dalam penyebaran Covid-19. Karena di beberapa daerah, klaster keluarga ini semakin banyak jumlahnya.
Jawa Timur mewaspadai hal itu. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menggandeng beberapa pihak untuk mencegah munculnya klaster keluarga ini. Salah satunya menggandeng Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur.
Dalam hal ini, Pemprov Jatim menginginkan adanya peran serta dari penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk ikut mengatasi masalah ini.
“Karena kalau dengar kata keluarga, ya paling ahli itu ya penyuluh KB. Karena hanya penyuluh KB, dulu namanya PLKB yang mengerti keluarga. Bahkan, untuk urusan menyunat anaknya namanya ke penyuluh KB, saking benar-benar dekatnya dengan keluarga Indonesia,” ujar Gubernur Khofifah saat hadir dalam acara Temu Bareng Penyuluh KB Provinsi Jawa Timur di Hotel Luminor Sidoarjo, Rabu (30/9/2020).
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur diharapkan mengerahkan PKB untuk terus mensosialisasikan program 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. Terutama di keluarga.
Khofifah menegaskan, program nasional adalah bersatu lawan Covid sedang untuk Jawa Timur adalah bergotong-royong lawan Covid, sebab untuk melawan Covid ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus bergotong-royong dan saling bahu-membahu.
“Untuk itu, diharapkan Penyuluh KB bisa melakukan sinergitas dengan petugas masing-masing di kampung dan di wilayah kerjanya,” kata Khofifah.
Peran PKB kata Khofifah juga harus lebih gencar untuk melakukan penyuluhan tentang KB. Karena di masa pandemi, layanan KB tidak boleh terhenti walau masyarakat banyak yang takut dan khawatir mengakses layanan kesehatan. “Di sini peran penyuluh, agar masyarakat tidak putus KB dan tetap bisa akses ke layanan kesehatan,” ujarnya.
Covid-19 telah memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga. Hasil Survey Daring BKKBN terhadap 20.680 keluarga di Indonesia, menyebutkan bahwa kondisi pekerjaan, kondisi keuangan keluarga dan kecukupan makanan, kondisinya semakin memburuk selama pandemi Covid-19 s.d Mei 2020. Selain itu, 95,8 % keluarga menunjukkan kecenderungan mengalami stress.
Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Jawa Timur, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan selain pengaruhnya kehidupan keluarga, pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020 telah berdampak pada program KB.
Angka drop out keserta KB selama enam bulan terakhir terjadi kenaikan. Hasil laporan SR BKKBN, Juli terdapat DO KB sebesar 10,46%, angka tersebut naik 9,33% dari kondisi Februari 2020 sebesar 1,13 %. Kenaikan DO KB tersebut berdampak pada meningkatkan prosentase PUS Hamil.
Untuk itu, sambung Teguh, pihaknya selalu menyerukan kepada masyarakat untuk menunda kehamilan selama pandemi saat ini. Sebab, three semester pertama di masa kehamilan banyak keluhan dan imunitas ibu akan menurun dan ini sangat berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Apalagi, saat ini, di Jawa Timur juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan angka stunting.
“Bila angka kehamilan selama masa pandemi ini terus meningkat maka baby boom sangat berpontensi untuk terjadi,” imbuhnya.
Teguh menyebutkan sebanyak 2 ribu orang PKB dan 8.513 Kader Institusi Masyarakat Pedesaan terus melakukan sosialisasi untuk tidak putus pakai KB.
Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan bantuan berupa masker sebanyak 40 ribu masker yang akan langsung didistribukan seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. end
