JAKARTA | duta.co – Innalillah! Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sudah ada enam orang yang meninggal dunia dalam aksi menolak kecurangan KPU. Anies sendiri, Rabu (22/5/2019) pagi melakukan peninjauan di dua titik lokasi, yakni di Bawaslu dan di RSUD Tarakan.
“Korban sejauh ini ada 6 korban meninggal. Di RS Tarakan ada 2. Kemudian di Pelni. Dan di RS Budi Kemuliaan RSCM dan di RS AL Buntoharjo,” kata Anies di RSUD Tarakan, Rabu (22/5) pagi sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti mengatakan ada satu korban di RS Pelni, 2 korban di Budi Kemuliaan, 1 korban di Bintoharjo dan 1 korban di RSCM. “Jadi saat ini semua tim siaga seperti saya sampaikan kemarin, ada 37 titik dilakukan di lapangan kemudian ada 10 RS rujukan tetapi semua RS siaga,” jelas Dian.
Selain itu, ada sekitar 200 orang yang luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Pihak runah sakit juga mengerahkan ambulan di titik-titik kerusuhan dan membawa korban langsung ke rumah sakit jika dibutuhkan.
“Jadi kira-kira ada sekitar 200an orang luka-luka per jam 9 ini (Rabu 22/5) dan ada sekitar 6 orang yang sudah tercatat meninggal,” tutup dia.
Lagi, Bentrokan di Tanah Abang
Bentrokan terjadi lagi antara massa dengan aparat Brimob. Diduga buntut dari bentrokan yang terjadi pada dinihari tadi di depan Kantor Bawaslu RI. Dalam catatan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, tidak banyak aktivitas warga. Bahkan beberapa pertokoan memilih tutup.
Adapun udara di lokasi masih pedas menyengat hidung dan membuat mata perih. Hal ini dikarenakan banyaknya tembakan gas airmata yang dilepaskan oleh petugas. Sejumlah pengendara kendaraan motor yang hendak melintas di wilayah ini dialihkan ke Tomang dan Pejompongan.
Kopassus Satu Komando
Ketegangan terus memuncak. Meski detik-detik ini di Bawaslu tempak kondusif, tetapi, massa terus bergerak. Dan mereka terlihat ‘putus urat takut’nya. Kondisi sekarang kian sulit diprediksi.
Komandan Jenderal Kopassus TNI Mayjen I Nyoman Cantiasa, mengeluarkan instruksi kepada anggotanya agar tidak melakukan tindakan atas dasar inisiatif pribadi selama masa Pemilu 2019. Mereka diminta untuk menjaga rantai komando Koppasus.
Dalam keterangan persnya di laman Koppasus.mil.id, Selasa (21/5/2019), Mayjen I Nyoman Cantiasa merasa sering kali kesatuannya terseret dinamika politik di Indonesia dan terkadang merugikan Kopassus sendiri.
“Tidak jarang nama satuan yang kita cintai ini terbawa-bawa dalam berbagai pemberitaan sebagai embel-embel terhadap suatu konteks, yang sebenarnya sama sekali tidak ada relevansinya dengan satuan kita secara formal,” kata Mayjen I Nyoman Cantika.
Atas dasar itu, dia menginstruksikan jajarannya mulai dari pegawai negeri sipil, tamtama, bintara, hingga perwira Koppassus untuk menjaga nama baik kesatuan dengan tidak terlibat dalam dinamika politik sebagaimana diamanatkan undang-undang.
“Setiap prajurit Kopassus wajib memegang teguh rantai komando dalam setiap ucapan sikap dan tindakan. Apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Kopassus, harus berdasarkan perintah tegak lurus yang disampaikan melalui garis komando,” tegasnya.
Lebih lanjut, Danjen lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1990 itu menjelaskan, prajurit Kopassus juga tidak berhak mengeluarkan komentar apa pun ke media kecuali seizin perintah atasan.
“Tidak boleh ada prajurit Kopassus yang mengeluarkan komentar, apalagi bernada provokatif dalam media sosial maupun secara lisan,” tutup Mayjen I Nyoman Cantika. (rmol,sra,emc)
