SURABAYA | duta.co – Kendati tinggal 3,5 bulan menjabat, Gubernur Jatim Soekarwo melakukan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim secara besar-besaran. Tercatat, ada sekitar 733 pejabat eselon IV, 270 pejabat eselon III dan 14 pejabat eselon II yang dilantik di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (30/11/2018).
Menurut orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim, pelantikan ini sengaja dilakukan karena hari ini merupakan batas akhir (deadline) keputusan Mendagri yang meminta supaya pegawai di 27 UPT di lingkungan Pemprov yang telah dilikuidasi Kemendagri segera mendapatkan posisi atau mengisi kekosongan jabatan yang lowong.
“Ini konsekwensi dari PP No.18 tahun 2016 dan Permendagri No.12 tahun 2017 sehingga sebanyak 27 UPT dilikuidasi. Rata-rata mereka itu administrator eselon III dan IV dan tidak diperkenankan non job makanya kita masih menunggu jabatan yang lowong untuk diisi dan kebetulan 1 Desember banyak yang pensiun sehingga pelantikan dilakukan hari ini,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo saat dikonfirmasi di gedung negera Grahadi Surabaya, Jumat (30/11/2018).
Kompetensi 100% Bagus
Sesuai keputusan Mendagri, lanjut Pakde Karwo persoalan nasib pegawai yang instansinya dilikuidasi harus dituntaskan paling lambat akhir 2018 ini. “Sekarang sudah terisi semua dan dari sisi idealisme serta kompentensi 100 persen sudah bagus. Tinggal masalah integritas yang sulit untuk diukur sehingga kami melihat data historisnya. Walaupun Jatim banyak mendapat penghargaan tapi juga banyak pejabat yang ditangkap KPK, ini persoalan integritas,” tegasnya.
Ia juga menolak jika dalam pelantikan sejumlah pejabat eselon II dan III cukup banyak diisi pejabat perempuan itu dikaitkan dengan Gubernur Jatim terpilih adalah perempuan yaitu Khofifah Indar Parawansa. “Kami sudah menggunakan talent tole untuk memilih tiga orang pejabat yang akan menempati suatu jabatan. Kemudian untuk mengerucutkan menjadi satu orang, kami gunakan marrite system, jadi secara kebetulan yang lolos tiga besar itu kebanyakan perempuan sehingga yang jadi juga perempuan,” ungkap Pakde Karwo.
Dalam sambutannya, Gubernur Jatim juga meminta agar para pejabat yang baru dilantik segera membaca dan memahami tugas, pokok dan fungsi mereka masing-masing. Tupoksi ini sangat penting untuk dipahami agar jelas apa yang dikerjakan di institusinya. “Khusus Pejabat pimpinan tinggi pratama harus mempelajari tupoksi. Juga rencana kerja dan anggaran,” tegas Pakde Karwo
Senada SekdaprovJatim, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM menambahkan bahwa integritas dan kapabilitas harus ditanamkan dalam diri setiap pemimpin di dalam melaksanakan tugas sehari hari. Pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan Pemprov Jatim ini juga dituntut untuk terus menjaga loyalitas, produktifitas serta kapabilitas, sehingga tugas yang dilaksanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 821.2/2611/204/2018 dan 821.2/2612/204/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan untuk Pejabat Eselon II (Pimpinan Tinggi Pratama) terdapat sebanyak 14 orang, dan Pejabat Eselon III (Jabatan Administrator) sebanyak 270 orang. Sedangkan untuk pejabat pengawas (eselon III) yang dilantik berdasarkan SK Gubernur Jatim No.821.2/2613/204/2018 berjumlah sebanyak 733 orang.
Diantara pejabat eselon II yang dilantik adalah Ir. Mochamad Yasin, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Agus Wahyudi, SH, MSi sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Dr. Ardo Sahak, SE, MM sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Dyah Rahayu Ermawati, MA sebagai Kepala Biro Adminsitrasi Perekonomian Setdaprov Jatim,
Kemudian Dr. Aris Mukiyono, MM sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, Drs. Andik Fadjar Tjahjono, MSi sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, serta Dr. Rahayu, SH, MSi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu terdapat Sugeng Harijanto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Surabaya, dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswa, Sp.KK sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi dan Penelitian RSUD dr. Soetomo, Dr. dr. Anang Endaryanto, Sp.A(K) sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD dr Soetomo, Dr. dr. Joni Wahyuhadi, Sp.BS sebagai Direktur RSUD dr. Soetomo,
Indah Wahyuni, SH, MSi sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, MSi sebagai Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Malang, serta Ir. Muhammad Gunawan Saleh, MM sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. (ud)
