SURABAYA | duta.co – Institusi Polri tengah menjadi rasan-rasan publik. Ini menyusul dugaan oknumnya yang ditengarai bermain dalam politik praktis. Setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduga ada 150 aparat yang disebar ke daerah-daerah untuk mengamankan calon dari partai tertentu, kini Indonesia Police Watch (IPW) mengendus ketidaknetralan pejabat Polri, yang dikhawatirkan memicu konflik besar di daerah, khususnya Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik.
“Apalagi keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini disampaikan pula oleh jenderal senior TNI ke IPW agar aksi pejabat Polri berpangkat Brigjen itu bisa dihentikan agar tidak muncul kekacauan besar di Maluku,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/6/2018).
Sikap Polri dalam Pilkada 2018 ini seperti mendua. Di satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan Pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap ketidaknetralan pejabat tinggi Polri dalam Pilkada. “Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku,” ujar Neta.
Kabarnya, keresahan yang paling disoroti di Maluku itu terjadi Senin 18 Juni 2018 di Kabupaten Aru. Saat itu seorang perwira tinggi berpangkat Brigjen dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personil Polres Aru, Bayangkari, personil BKO Brimob dan BKO Pol Air untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, tapi harus memilih calon gubernur tertentu.
Hadir dalam acara itu Dir Pam Ovit Polda Maluku dan Kepala Keuangan Polda Maluku. Saat itu sang Brigjen tersebut mengatakan, “tugas kita adalah salah satunya, selain mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai…, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada resiko, resiko akan saya tanggung,” ujar sang Brigjen yang disambut tepuk tangan.
Tetapi, kata Brigjen itu lagi, ingat jangan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa saudara saudara itu mendukung calon tersebut. “Apa yang dilakukan Pati Polri ini bisa memecahbelah rakyat Maluku dan memicu konflik besar. Untuk itu aksi Brigjen ini harus segera dihentikan,” kata Neta.
IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik tersebut.
Hal yang sama bisa terjadi di daerah lain, misalnya, Jawa Timur. Tetapi, untuk Jawa Timur diyakini tidak akan seberani di Maluku. Kendati demikian, operasi mereka harus dihentikan. “Kita sudah merasakan ketidaknetralan aparat di Jawa Timur. Pasangan Khofifah-Emil seperti disampaikan Pak SBY, sering dikerjai. Tetapi, mereka lupa, bahwa yang memilih itu rakyat. Semakin ditekan rakyat, semakin melawan. Kita akan lawan segala bentuk kecurangan,” jelas Yani Albanis, tim Khofifah-Emil kepada duta.co. (swa,em)
