Oleh : Anis Sukamto
KETIKA pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH), tujuan utamanya sebenarnya cukup jelas: mengurangi mobilitas, menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), mengurai kemacetan, dan tetap menjaga produktivitas kerja melalui dukungan teknologi digital.
Dalam konteks tertentu, kebijakan ini juga menjadi salah satu cara pemerintah menghemat biaya operasional sekaligus meringankan pengeluaran masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan ongkos transportasi yang tidak murah.
Karena itu, WFH seharusnya tidak dipahami sekadar sebagai bekerja di tempat selain kantor. Lebih dari itu, WFH merupakan bagian dari upaya membangun pola kerja yang lebih efisien, adaptif, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Selama pekerjaan tetap terselesaikan dan target kinerja tercapai, lokasi kerja bukan lagi persoalan utama.
Dari sisi penghematan energi, manfaat WFH relatif mudah terlihat. Bayangkan jika jutaan pegawai tidak perlu berangkat dan pulang kantor dalam waktu yang bersamaan. Jumlah kendaraan di jalan akan berkurang, kemacetan menurun, dan konsumsi BBM otomatis ikut ditekan. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam satu atau dua hari, tetapi dalam skala nasional penghematan tersebut tentu cukup berarti.
Namun, sebagaimana kebijakan lainnya, tantangan terbesar sering kali bukan terletak pada konsepnya, melainkan pada pelaksanaannya. Di tengah fleksibilitas yang ditawarkan WFH, selalu ada godaan untuk memaknainya secara berbeda. Sebagian orang melihat WFH sebagai kesempatan bekerja lebih nyaman dari rumah, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai peluang untuk “curi start” menikmati suasana liburan.
Fenomena inilah yang mulai menjadi perhatian. Tidak sedikit cerita tentang pegawai yang tetap bekerja secara daring, tetapi melakukannya dari lokasi wisata, hotel, atau bahkan luar kota. Secara teknis mungkin pekerjaan masih berjalan dan rapat virtual tetap diikuti. Namun pertanyaannya, apakah ini masih sejalan dengan semangat awal kebijakan WFH?
Di sinilah muncul ironi yang menarik. Pemerintah mendorong WFH untuk mengurangi konsumsi BBM, tetapi jika banyak pegawai justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bepergian jauh menggunakan kendaraan pribadi, tujuan efisiensi energi bisa kehilangan maknanya. Perjalanan harian menuju kantor memang berkurang, tetapi digantikan oleh perjalanan rekreasi yang jaraknya belum tentu lebih pendek.
Bahkan, bukan tidak mungkin konsumsi BBM yang digunakan untuk berwisata selama periode WFH justru lebih besar dibandingkan perjalanan rutin ke kantor. Jika kondisi seperti ini terjadi secara masif, maka penghematan yang diharapkan pemerintah hanya akan menjadi angka di atas kertas. Efisiensi yang dirancang dengan baik bisa berubah menjadi kontradiksi akibat perilaku pelaksana kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan awalnya.
Pada akhirnya, keberhasilan WFH tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada kesadaran setiap individu yang menjalankannya. WFH adalah soal kepercayaan. Ketika kepercayaan itu dijaga dengan integritas, manfaatnya dapat dirasakan bersama. Sebaliknya, ketika fleksibilitas dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, tujuan baik kebijakan justru berisiko melenceng dari arah yang semestinya.
WFH memang memberi ruang kerja yang lebih luwes. Namun jangan sampai keluwesan itu berubah menjadi alasan untuk mengaburkan batas antara bekerja dan berlibur. Sebab pada akhirnya, esensi WFH bukanlah memindahkan kantor ke tempat wisata, melainkan menghadirkan produktivitas dengan cara yang lebih efisien dan bertanggung jawab.
*Penulis adalah Mahasiswa S2 PSDM Sekolah Pascasarjana UNESA
