JAKARTA | duta.co – Keputusan KPU meniadakan sosialisasi visi misi capres-cawapres dalam debat kandidat disesalkan banyak pihak. Kubu Jokowi-Ma’ruf tidak mau visi-misi disampaikan langsung oleh capres. Padahal, masyarakat ini tahu visi-misi capres-cawapres tersebut. Suara bernada protes itu antara lain disampaikan mantan Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo. “Jiaaaah.., padahal kan nggak pakai Bahasa Inggris,” kata Johannes Suryo Prabowo, Sabtu (5/1/2019).
Jika penyampaian visi misi capres-cawapres ditiadakan, kata perwira TNI AD korps Zeni alumni AKABRI 1976 dengan penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama sebagai taruna lulusan terbaik ini, lantas pertanyaannya apa yang menjadi acuan topik debat?
“Mosok debatnya cuma tentang Esemka, Satelit Indosat, drone, roket ekonomi, aktivitas di PBB dan Novel Baswedan saja?” katanya.
Seperti diberitakan duta.co, KPU memutuskan tidak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari lantaran tim paslon tidak sepakat terkait sosok yang akan membacakan visi misi tersebut. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan visi misi dilakukan langsung oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Ketidakberanian kubu Jokowi ini disindir oleh Johannes Suryo Prabowo. “Gaya preman, nyali pas-pasan. Debat capres ketakutan,” kata J.S. Prabowo lagi.
Penegakan Hukum Jokowi Lemah
Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut capres Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto tak bisa dibandingkan apple to apple alias sama rata. Penyebabnya, Jokowi sedang menjabat presiden, sedangkan Prabowo belum pernah.
“Ini kan belum bisa dinilai apple to apple, karena satunya belum pernah menduduki jabatan, yang satunya sedang menduduki jabatan. Kalau kita menilai hanya menilai yang satunya dalam kondisi sekarang, tapi kalau kita lihat dari background visi-misinya dari keduanya, maka dapat kita katakan keduanya memiliki visi-misi masing-masing bagus,” kata Hamdan setelah menghadiri milad ke-20 Pemuda Bulan Bintang di DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (5/1/2019).
Dia kemudian memprediksi para capres bakal saling mencari kekurangan lawan untuk debat perdana. Hamdan menyatakan para capres selalu mencari titik lemah lawan dalam materi yang akan dibahas dalam debat, yaitu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
“Sudah pasti, masing-masing saling mencari kekurangan masing-masing. Pasti titik lemah yang selalu akan menjadi sorotan dari yang lain,” ucapnya.
Hamdan memperkirakan Prabowo, walau tak pernah ada bukti, bakal dikaitkan dengan komitmennya terhadap penegakan HAM. Sementara itu, Jokowi, menurutnya, bakal disorot terkait penegakan hukum yang kerap dianggap lemah selama masa pemerintahannya.
“Misalnya Pak Prabowo, walaupun tidak pernah terbukti, akan selalu dikaitkan komitmennya dengan penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM. Pada sisi lain, Pak Jokowi selama pemerintahan ini, termasuk dalam penilaian publik, penegakan hukumnya sangat lemah, di luar KPK, karena KPK adalah lembaga yang independen,” kata dia.
Artinya, sukses KPK bukan prestasi Jokowi sebab KPK lembaga independen. Karena itu, banyak pengamat menilai, justru Jokowi gagal dalam mengelola pemerintahan sebab di eranya kasus korupsi semakin banyak dan semakin parah, melibatkan pejabat setingkat bupati, walikota, gubernur hingga di kementerian. Capres Prabowo menyebut korupsi di era ini sudah stadium 4. (rml/det/hud)