SURABAYA | duta.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menegaskan kesiapannya menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem maupun kekeringan di tahun 2025.
Berdasarkan rilis BMKG Juanda, cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung pada 10–17 September 2025 dengan 22 kabupaten/kota berpotensi terdampak. Namun, BPBD Jatim menetapkan status siaga di seluruh 38 kabupaten/kota.
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Jatim, Sriyono menjelaskan bahwa meskipun prediksi hanya mencakup 22 daerah, BPBD Jatim memutuskan untuk menyiagakan seluruh wilayah.
“Karena ramalan bisa berubah, kesiapan kami tidak hanya 22, tapi 38 kabupaten/kota,” tegasnya saat paparan dalam Kegiatan Teras Informasi dengan tema Tantangan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Kamis (11/9/2025).
Mendukung kesiapsiagaan, BPBD telah menyalurkan berbagai peralatan dan logistik ke daerah, mulai tenda, perahu, perlengkapan evakuasi, hingga makanan siap saji. “Semua sudah didistribusikan, sehingga kabupaten/kota bersama provinsi siap 24 jam penuh,” lanjutnya.
Selain itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi hujan deras disertai angin kencang. “Jangan berteduh di bawah pohon atau bangunan yang rawan ambruk. Jika cuaca memburuk, segera cari tempat aman. Bila kondisi sudah ekstrem, lebih baik tetap di rumah kecuali mendesak,” pesannya.
Tidak hanya di Jawa Timur, BPBD juga menunjukkan kepeduliannya ke luar daerah. Pada Kamis pagi (11/9), dua unit pompa air dan relawan diberangkatkan ke Bali untuk membantu penanganan banjir. “Ini inisiatif langsung dari kami, tanpa menunggu permintaan pemerintah Bali,” jelasnya.
Di sisi lain, ancaman kekeringan juga menjadi fokus BPBD Jatim. Berdasarkan mitigasi, sebanyak 815 desa di 218 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten/kota masuk kategori rawan kekeringan tahun ini.
Sriyono melanjutkan, tren desa terdampak memang menurun sejak 2022–2024, namun kewaspadaan tetap diperlukan. “Pada 2025 kami mencatat 815 desa rawan kekeringan,” ujarnya.
Pada 2024 lalu, Pemprov Jatim menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla. Dari 38 daerah, 27 kabupaten/kota mengeluarkan status kedaruratan, dan 25 di antaranya menerima distribusi air bersih. Sepanjang tahun itu, BPBD melakukan lebih dari 21 ribu ritasi dropping air bersih ke desa-desa terdampak.
Untuk 2025, sejumlah langkah sudah disiapkan: distribusi air bersih menggunakan tandon dan jerigen, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta optimalisasi anggaran rutin BPBD. “Kami juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota agar status kedaruratan bisa segera ditetapkan jika diperlukan,” tegas Sriyono.
Selain kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian. Menurut Sriyono, 99 persen karhutla dipicu aktivitas manusia, mulai perburuan liar hingga pembukaan lahan dengan membakar. Pencegahan dilakukan lewat patroli, pemantauan hutan rawan, hingga sosialisasi metode menyiapkan lahan tanpa bakar.
Dengan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, penanganan kekeringan, serta antisipasi karhutla, BPBD Jatim optimistis mampu meminimalisir dampak bencana di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. (Rid)
