SURABAYA | duta.co – Kegelisahan atas kondisi Kota Surabaya yang dinilai semakin gaduh akhirnya mencuat ke ruang publik. Sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha, aktivis, dan warga Surabaya menggelar diskusi terbuka di Resto Cafe Hedon Estante, Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (6/1/2026).
Diskusi tersebut menjadi wadah penegasan sikap warga Surabaya yang menolak keras praktik premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas), sekaligus menentang narasi bernuansa SARA yang dinilai berpotensi memecah persatuan arek Suroboyo.
Tokoh masyarakat Surabaya, Heru Satrio, menegaskan bahwa forum tersebut lahir dari kepedulian murni warga terhadap masa depan kota. Ia menilai, belakangan Surabaya tidak hanya dihadapkan pada persoalan premanisme jalanan, tetapi juga kegaduhan opini yang berbahaya karena menyerempet isu kesukuan.
“Kami ini warga Surabaya, bagian dari kota ini. Ketika muncul dinamika yang mengarah pada pengelompokan suku dan legitimasi ormas tertentu, kami merasa wajib bersuara. Di Surabaya tidak ada suku-sukuan. Yang ada hanya Warga Negara Indonesia,” tegas Heru.
Heru secara terbuka mengkritik pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut akan mengumpulkan perwakilan suku-suku. Menurutnya, pernyataan tersebut keliru dan berpotensi memicu perpecahan horizontal di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun.
“Kalau bicara persatuan dan kesatuan, tidak ada Jawa, Madura, atau lainnya. Yang ada Indonesia. Pernyataan itu membuka ruang tafsir berbahaya dan kami akan menyampaikan nota keberatan resmi,” ujarnya lantang.
Sorotan tajam juga datang dari Dr. David, pengusaha sekaligus warga asli Surabaya. Ia mengungkap keresahan lama masyarakat terkait praktik parkir liar yang dinilainya sudah masuk kategori premanisme terstruktur.
“Siapa pun yang meminta uang dengan cara memaksa, itu preman. Mau dibungkus parkir, keamanan, atau apa pun namanya. Ini sudah lama terjadi dan pemerintah seperti menutup mata,” kata Dr. David.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada juru parkir di lapangan, melainkan pada sistem yang diduga sarat penyelewengan. Menurutnya, potensi pendapatan parkir Surabaya sangat besar, namun realisasi yang masuk ke kas daerah justru tidak sebanding.
“Setoran di bawah besar, tapi yang masuk PAD kecil. Ini logika terbalik. Kalau dihitung, potensi kebocorannya bisa ratusan juta rupiah per hari. Artinya ada masalah serius yang harus dibuka ke publik,” tegasnya.
David juga menyinggung dugaan adanya perlindungan terhadap oknum tertentu oleh ormas, sehingga laporan masyarakat terkait premanisme parkir kerap mandek. Ia menilai penanganan keamanan kota seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan dilegitimasi melalui kelompok tertentu.
Sementara itu, Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya, menegaskan bahwa Surabaya adalah miniatur Indonesia yang telah lama hidup dalam keberagaman tanpa konflik suku. Menurutnya, membawa isu kesukuan dalam upaya penertiban kota merupakan langkah mundur.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap premanisme akan berdampak luas, mulai dari menurunnya rasa aman warga hingga rusaknya iklim investasi dan citra Surabaya sebagai kota metropolitan.
Hal senada disampaikan Mas Rudi, perwakilan arek Surabaya, yang menyoroti keresahan dunia usaha akibat situasi sosial yang tidak kondusif. Ia menegaskan bahwa para pengusaha tidak berbicara soal politik, melainkan kepastian hukum dan keamanan.
“Kami bicara kenyamanan dan investasi. Kalau Surabaya terus gaduh karena ulah oknum berkedok ormas, yang rugi bukan hanya warga, tapi juga ekonomi kota,” ujarnya.
Rudi juga menilai penggunaan nama dan simbol budaya atau kesukuan dalam penamaan ormas seharusnya dibatasi untuk kepentingan kebudayaan semata, bukan dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau tekanan sosial.
Menutup pertemuan, Heru Satrio melontarkan ultimatum keras. Ia memberikan tenggat waktu 1×24 jam kepada Ketua Ormas Madas Sedarah untuk mencabut laporan di Polda Jawa Timur terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.
Jika tidak diindahkan, massa warga Surabaya disebut siap turun ke jalan. “Kalau dalam 2×24 jam laporan itu tidak dicabut, kami akan menggruduk Pemkot Surabaya dengan ribuan masyarakat. Ingat, kamu jual, kami beli,” ujar Heru dengan nada berapi-api.
Para tokoh yang hadir menegaskan satu sikap bersama, yakni Surabaya harus tetap menjadi rumah bersama, bebas dari premanisme, bebas dari politik identitas, serta tegak di atas hukum dan persatuan.
“Kami ingin Surabaya aman, nyaman, dan bermartabat untuk siapa pun yang hidup dan mencari nafkah di kota ini,” pungkas Heru. (gal)
