PROBOLINGGO | duta.co – Kekesalan warga Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, memuncak saat kegiatan reses anggota DPRD digelar di wilayah tersebut. Masyarakat yang selama dua tahun terakhir berkali-kali dilanda banjir menyampaikan langsung keluhannya dalam reses anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Basit.
Dalam reses yang digelar di Desa Jatiurip, Jumat (6/3/2026) itu, warga menuding banjir yang kini menjadi langganan setiap hujan deras diduga berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan hutan di wilayah Desa Kaliacar, Kecamatan Gading.
Lahan Perhutani yang sebelumnya berupa hutan resapan air disebut-sebut berubah menjadi lahan pertanian setelah adanya program di masa pemerintahan Joko Widodo.
Akibatnya, saat hujan turun, air tidak lagi terserap tanah dan langsung mengalir deras menuju sungai yang melintasi wilayah Krejengan, termasuk Desa Jatiurip dan Opo-Opo Lor.
Kondisi tersebut membuat warga trauma karena banjir kini terjadi jauh lebih sering dibandingkan sebelumnya.
Muhammad Abdul Jalil, warga Opo-Opo Lor, mengatakan masyarakat hanya berharap ada solusi nyata dari pemerintah karena banjir kini datang hampir setiap kali hujan.
“Harapan kami sebagai masyarakat memohon kepada pemerintah sekiranya ada solusi terkait banjir ini. Karena sekarang bisa dikatakan satu bulan lebih dari tiga kali banjir. Padahal tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah aman,” ujar Jalil saat menyampaikan aspirasi dalam reses.
Ia menuturkan bahwa banjir besar terakhir yang diingat warga terjadi sekitar tahun 2000, itupun setelah hujan deras berlangsung selama satu hari satu malam.
Namun kondisi saat ini berbeda jauh. Menurutnya, hujan dua hingga tiga jam saja sudah cukup membuat air sungai meluap dan merendam permukiman warga.
“Dulu banjir besar itu sekitar tahun 2000 dengan hujan sehari semalam. Sekarang hujan dua sampai tiga jam saja sudah meluap,” katanya.
Ketinggian air yang masuk ke permukiman bahkan cukup mengkhawatirkan. Jalil menyebut air di dalam rumah warga bisa mencapai sepinggang, sedangkan di luar rumah ada yang mencapai setinggi leher.
Kesaksian warga lain juga memperkuat kondisi tersebut. Seorang warga lanjut usia asal Desa Jatiurp bernama Babun (60) mengaku rumahnya sudah beberapa kali terendam banjir dengan ketinggian mencapai sekitar 1,5 meter.
“Kalau di sini dua tahun terakhir banjir terus. Sini sering banjir,” jelasnya.
Beberapa warga lain seperti Amina dan Musliha juga mengaku mengalami hal serupa dan kini selalu waspada setiap kali hujan turun. Trauma warga bahkan membuat mereka langsung bersiap mengamankan barang-barang saat langit mulai mendung.
Menanggapi keluhan warga, Abdul Basit mengatakan aspirasi utama masyarakat dalam reses kali ini adalah penanganan banjir yang dinilai semakin sering terjadi.
“Aspirasi warga ini lebih kepada penanggulangan banjir. Kami memang sengaja reses di sini karena kemarin juga turun langsung saat banjir terjadi,” kata Basit.
Menurutnya, dari informasi yang diterima masyarakat, banjir diduga berkaitan dengan alih fungsi lahan di kawasan hutan Perhutani Desa Kaliacar.
“Informasi dari masyarakat dan dinas PU, banjir ditengarai karena ada alih fungsi lahan di Desa Kaliacar, Gading. Karena itu kita ingin meminta kejelasan kepada Perhutani apakah sudah dilakukan penghijauan kembali atau belum,” ujarnya.
Basit menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Probolinggo berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur serta pihak Perhutani untuk menelusuri penyebab banjir tersebut.
Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan normalisasi sungai sebagai langkah penanganan jangka pendek.
“Normalisasi ini sudah berjalan dan alhamdulillah hampir selesai. Kemarin saat hujan deras air memang naik, tapi tidak sampai merendam rumah warga lagi seperti sebelumnya,” jelasnya.
Meski demikian, Basit mengakui trauma warga masih sangat terasa karena banjir terjadi cukup sering dalam dua tahun terakhir.
“Kasihan masyarakat, dalam satu minggu bisa dua kali banjir kalau hujan. Baru mendung saja mereka sudah panik karena trauma,” katanya.
Ke depan, DPRD Kabupaten Probolinggo akan meminta penjelasan resmi dari pihak terkait soal dugaan perubahan fungsi kawasan hutan serta memastikan adanya langkah penanganan jangka panjang seperti penghijauan agar banjir yang meresahkan warga Krejengan tidak terus berulang. hul
