SURABAYA | duta.co – Catatan Purwanto M Ali di duta.co bertajuk: Bandara Bali Utara: Ketika Arahan Politik Ketum PDIP Berbeda dengan Kebijakan Presiden Prabowo” ternyata mengulik perasaan warga Bali. “Terus terang, kami (warga Bali) sedang menunggu janji Presiden Prabowo yang katanya mau bangun ‘Bandara Bali Utara’. Tulisan Pak Purwanto makin menjelaskan bahwa ada ganjalan yang harus dituntaskan di level kebijakan. Tapi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan,” begitu suara warga Bali yang disampaikan kepada redaksi duta.co, Kamis (30/7/26).
Ia masih enggan disebut namanya. Alasannya orang kecil. Tetapi, sejumlah fakta ia sebutkan. Misalnya, kepadatan penduduk di Bali Selatan sudah sangat memprihatinkan. Harus ada pelebaran kawasan bisnis. Proyek-proyek besar ada di sini (Selatan), pembukaan Bandara Bali Utara adalah sebuah keniscayaan. “Saya melihat para pemangku kebijakan di Bali sudah siap dengan ekspansi itu. Membaca catatan Pak Purwanto, ternyata ada arahan partai yang belum sama dengan kebijakan pemerintah. Saya yakin, pada saatnya partai akan mendukung, saya juga simpatisasi partai yang disebut Pak Pur,” katanya polos.
Dalam catatannya, Purwanto menjelaskan, bahwa, proyek (Bandaran Bali Utara) ini bukan sekadar pembangunan sebuah bandar udara baru, melainkan sebuah strategi pembangunan kawasan yang bertujuan mengubah struktur ekonomi Pulau Bali yang selama ini sangat terkonsentrasi di wilayah selatan. “Namun, sayang, perjalanan proyek tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan tidak pernah terlepas dari dinamika politik,” katanya.
Dalam kasus Bandara Bali Utara, ujarnya, publik menyaksikan adanya perbedaan yang cukup tajam antara arahan politik Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. “Perbedaan pandangan tersebut layak dicermati karena memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu proyek strategis nasional dapat dipengaruhi oleh dinamika politik, meskipun telah memperoleh dukungan investasi dan memiliki prospek ekonomi yang besar,” tegasnya.
Pada 16 Januari 2023, kenang Purwanto, Megawati secara terbuka menyampaikan penolakannya terhadap pembangunan Bandara Bali Utara saat menghadiri kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar. Dalam kesempatan itu, Megawati juga menegur Gubernur Bali saat itu, Wayan Koster, agar tidak memaksakan pembangunan bandara baru. Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain kekhawatiran terhadap maraknya spekulasi tanah, potensi dominasi kepentingan investor, ancaman terhadap budaya dan spiritualitas Bali, serta pandangan bahwa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai masih dinilai mampu memenuhi kebutuhan penerbangan. Selain itu, PDIP mendorong agar pembangunan lebih diarahkan pada penguatan konektivitas darat menuju Bali Utara.
“Pandangan tersebut sah-sah saja. Ini merupakan bagian dari diskursus kebijakan yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya, penolakan politik terhadap proyek ini dipandang oleh banyak pihak telah memperlambat proses realisasi pembangunan yang sejak lama diperjuangkan oleh berbagai pemangku kepentingan di Bali Utara. Apalagi faktanya, masyarakat Bali sangat menanti pembangunan tersebut. Ini lantaran kondisi Bali Selatan sudah sangat padat,” tegasnya.
Perkembangan proyek juga menunjukkan bahwa kesiapan investor telah mengalami kemajuan signifikan. PT BIBU Panji Sakti selaku pemrakarsa proyek menyatakan telah menyelesaikan berbagai aspek teknis, desain makro, dan komitmen pendanaan.
Apalagi, kabarnya, nilai investasi utama diperkirakan mencapai sekitar Rp50 triliun yang seluruhnya berasal dari skema investasi swasta, bukan APBN. Selain komitmen investor utama dari Tiongkok, terdapat pula penjajakan kerja sama dengan investor dari Qatar, Jepang, Uni Emirat Arab, dan Australia untuk mendukung pengembangan kawasan bandara beserta ekosistem logistik dan aerotropolis.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman sendiri telah menerima audiensi sejumlah raja adat dan sultan Bali, hingga tokoh masyarakat Buleleng di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Dalam pertemuan itu dibahas soal janji Presiden Prabowo Subianto yang akan membangun bandara di kawasan Bali Utara, berlokasi di lepas Pantai Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. “Nyatanya, maaf, sudah 1,5 tahun beliau menjabat sebagai presiden, niscaya belum-belum turun keputusan beliau. Kami tagih janji ke sini. Untuk menepati janji itu,” kata Ketua Paiketan Puri-puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia seusai bertemu KSP Dudung.
Lebih lanjut, Cokorda mengatakan ia meminta kejelasan apakah pemerintah akan mewujudkan janji tersebut atau tidak, agar memberikan kepastian kepada masyarakat Bali. “Ini sudah meradang. Sama dengan bisul itu sudah dibiarkan itu kalau enggak segera dimutasi akan sakitnya luar biasa, karena kami kelihatan puri-puri mendukung ini, wah kok enggak ada wibawa (kami), enggak punya puri-puri ini gimana? Kan harga diri malu kita. Nah kalau tidak ya tidak, kalau iya tolong dipercepat karena pembangunan bandara itu tidak bisa setahun, 2 tahun, paling tidak 3 sampai 4 tahun, bahkan 5 tahun,” katanya.
Cokorda menjelaskan, sebelumnya Presiden Prabowo berkomitmen akan membangun bandara di Bali Utara secara langsung kepada Para Penglingsir Bali pada 13 Februari 2024, sebelum menjadi presiden. Setelah menjadi presiden, kata Cokorda, Prabowo juga menyampaikan hal serupa kepada publik melalui media pada 3 November 2024. Komitmen tersebut telah diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029, yang menetapkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan.
Menurut Cokorda, keberadaan bandara baru sangat dibutuhkan untuk mempercepat konektivitas, hingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di Bali Utara. Terlebih, saat ini Bali hanya memiliki satu bandara, yakni Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali selatan. “Di mana pembangunan di selatan itu masif sekali, kemudian menimbulkan apa namanya, masyarakat dan generasi muda khususnya yang ada di Bali utara itu tidak ada lapangan kerja. Karena tidak ada pembangunan, tidak ada proyek,” ucapnya.
Cokorda menambahkan, proyek pembangunan bandara tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya pembangunan sepenuhnya akan dibiayai melalui investasi swasta. “Masalah pembiayaan tidak mengganggu APBN. Ini murni dari investasi, investasi swasta. Tidak ada mengganggu APBN. Sekarang sudah keuangan negara sedang begini masa dipaksa membangun bandara? Nanti jadi diskusi liar, nanti di masyarakat. Tidak ada mengganggu APBN. Khusus ini pembangunan Bali utara, ada keputusan dari Presiden, segera kita bisa bangun baik itu teknologi sudah ada, investasinya, pendanaan sudah cukup untuk dibangun tanpa mengganggu APBN,” ujar Cokorda kepada wartawan. (net)
