JAKARTA | duta.co – Kemendikbud sudah memastikan menerapkan Full Day School atau sekolah sehari penuh mulai Juli 2017. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah terbit. Tinggal jalan saja. Tapi gelombang protes berlanjut. Mulai dari MUI hingga sekolah-sekolah di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) se-Indonesia meminta kebijakan yang juga terkait 5 hari kerja itu dibatalkan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merespon protes masyarakat. Wapres menilai program itu tidak dapat diputuskan di tingkat menteri karena menyangkut 50 juta anak sekolah di Indonesia.
“Memang banyak pertimbangan tapi ini kan menyangkut 50 juta anak jadi tentu nanti Presiden yang mengundang ratas untuk memutuskan saya kira,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).
“Ini kalau soal yang begini tidak boleh diputuskan hanya di tingkat menteri karena itu 50 juta anak yang terdampak, yang SD, SMP, SMA kan 50 juta orang,” sambungnya.
JK mengatakan pelaksanaan sekolah sehari penuh menyangkut banyak hal seperti sistem pelaksanaan, dan logistiknya seperti makanan bagi siswa. “Kalau di kota besar iya sudah biasa, tapi kalau di desa-desa di mana? Siapa bikin dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain,” kata dia.
Menurutnya, pelaksanaan Full Day School masih dalam evaluasi dan belum berlaku. JK menilai ada sekolah yang mampu melaksanakan dan tidak mampu sehingga tidak bisa dilakukan secara umum dan diharapkan berlangsung secara bertahap. JK menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berbicara mengenai hal ini dalam waktu dekat. “Ya betul nanti Presiden yang bicara,” kata JK.
Dicoba di Beberapa Provinsi
Sebelumnya, saat kunjungan di Ponorogo Jatim untuk menghadiri acara syukuran Peringatan 90 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Presiden Jokowi bicara soal program Full Day School. Jokowi mengatakan program itu akan dicoba di beberapa provinsi.
Jokowi mengatakan, tujuan program Full Day School itu untuk memperkuat karakter dan menambahkan nilai ke-Indonesia-an di diri siswa.
“Sudah disampaikan akan ada full day school, akan kita coba di beberapa provinsi, untuk apa? Untuk menambahkan nilai-nilai yang berkaitan denga nilai-nilai itu. Tanpa itu ke-Indonesiaan kita akan hilang, karakter dan identitas kita akan hilang,” kata Jokowi di Balai Pertemuan Pondok Modern Gontor, Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/09/2016) lalu.
Jokowi mengatakan, kondisi di hampir semua negara saat ini berada dalam posisi yang sulit dan tidak pasti baik dari segi ekonomi maupun politik. Hebatnya kondisi itu tidak mempengaruhi ekonomi dan politik di Tanah Air.
“Patut disyukuri di Indonesia politiknya stabil, ekonomi alhamdulillah stabil tidak turun, ini butuh kerja keras kita semua, kita punya banyak potensi besar, kita punya gas, laut, minyak yang potensi besar tapi tanpa sumber daya manusia yang baik, tanpa sumber daya manusia yang berakhlak baik akan sulit berkompetisi negara lain,” kata Jokowi.
“Yang kita estafetkan mestinya sebuah nilai bukan sebuah kekayaan, nilai itu yang penting untuk diestafetkan ke generasi sekarang,” lanjut Jokowi.
Identitas bangsa, nilai jati diri bangsa, karakter, budi pekerti, sopan santun, nilai kerja keras, nilai optimisme, nilai-nilai islami, dikatakan Jokowi, adalah hal yang harus dipertahankan. * hud, det
