DEMAK | duta.co – Perum Bulog menyatakan impor beras tidak bisa mencapai 500.000 ton sesuai rencana pemerintah. Bulog hanya akan mengimpor 346.000 ton. Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengatakan, 346.000 ton itu merupakan jumlah yang bisa direalisasikan mengingat tenggang waktu yang singkat ini.
“Iya itu yang the best karena yang lain tidak berani. Mepet, libur, ada libur Imlek, pelabuhan Singapura tutup. Jadi kehilangan waktu 4-5 hari, terutama dari Pakistan sama India,” katanya ditemui di Demak, Selasa (23/1).
Andrianto menjelaskan, dari total 8 suplier yang hendak mengimpor beras, baru 6 yang menandatangani kontrak impor. Dua suplier lainnya yang berasal dari India dan Pakistan dengan total sekitar 80.000 ton belum melakukan kontrak.
Dua suplier tersebut, kata Andrianto, masih kesulitan dalam mencari kapal untuk mengirim berasnya ke Indonesia. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin sekitar 80.000 ton dari dua suplier tersebut batal untuk didatangkan hingga tenggat waktu yang ditentukan 28 Februari 2018.
“Jadi bisa saja turun (lagi) sekitar 80.000 ton itu, India, Pakistan sibuk cari kapalnya supaya bisa sampai 28 Februari 2018. Kapal yang besar besar enggak semua pelabuhan bisa. Untuk masuk pertama, mereka cari kapal kapal yang ekonomis kapasitas 20 ribu ton. Nanti kami simpan, kami taruh gudang, tunggu keputusan rakortas,” jelas Andrianto.
Pemerintah Terburu-buru
Terpisah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengkritik rencana pemerintah mengimpor beras yang belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Agus menilai pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan impor beras.
“Inilah yang kami sampaikan, terutama kepada Menteri Perdagangan, jangan terlalu mudah impor beras. Kurang beras dikit harga beras naik dikit, impor,” ujar Agus di kompleks parlemen Senayan, Selasa (23/1).
Agus menilai pemerintah harus betul-betul memperhatikan bagaimana stok, posisi, dan hal yang akan didapat. Agus mencontohkan sebentar lagi petani akan panen, lalu pemerintah justru malah impor. Menurutnya, hal itu sama saja menyengsarakan petani.
“Mengambil keputusan impor memang boleh manakala memang untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi kalau untuk sekadar mengambil jalan pintas rasanya ini pemikiran kurang tepat,” katanya.
Politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan pemerintah harus berpihak penuh kepada petani. Ia mengatakan, jika keputusan impor tidak memang perlu dilakukan, hal itu dipersilakan, tetapi harus tetap dilihat juga jumlahnya. “Jangan sampai nanti petani sudah panen masih ada beras impor yang masih banyak, ini pemikiran yang kurang tepat,” ucapnya.
Sebelumnya fraksi PAN mengungkapkan bahwa rencana 500 ribu ton belum mendapatkanrekomendasi dari kementerian teknis. Menurut dia, hal itu melanggar UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. “Kami minta ini diawasi ketat oleh penegak hukum, KPK, polisi dan jaksa dan DPR, sehingga penegakan hukum benar-benar ditegakan apalagi ini soal harkat orang banyak,” kata Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto.
Mentan Melengos
Sementara itu, ada penampakan menarik kala Menteri Pertanian Amran Sulaiman diminta komentar soal impor beras sebanyak 500 ribu ton. Raut wajah Amran terlihat agak masam ketika ditanya soal importasi beras yang diputuskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Dia bilang, impor beras bukan wewenang Kementerian Pertanian. “Kami domainnya adalah produksi. Ini di tengah sawah kita ini,” kata Amran usai Panen Raya di Desa Gandongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin, (22/1) lalu.
Selanjutnya mudah ditebak. Amran kembali berkelit dengan mengulang jawaban tadi. “Kami bicara soal produksi, karena SK kami adalah bagaimana meningkatkan produksi, dan empat komoditas strategis,” ulang Amran.
Saat disinggung soal data pangan sebagai rujukan pemerintah ketika akan membuka keran impor beras, Amran berkelit. Bahwa, apalah artinya data apabila bisa disalahgunakan dalam membuat kebijakan.
“Aku tanya balik dulu, sejak kapan data tidak pernah bikin gaduh? Pernah enggak? Data itu kan, kita punya wilayah masing-masing. Data itu kan, satu pintu BPS yang mengeluarkan data. Jangan yang tidak berkompeten seakan-akan lebih tahu data. Jangan dong. Ini sudah dibagi, kita sudah bersinergi,” ujar Amran. hud, dit, ntr, mer
