
NGAWI | duta.co – Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Ngawi, mengesahkan Anas Hamidi sebagai Wakil Ketua 1 melalui rapat paripurna, pada, Kamis, (20/11/2026) sisa masa jabatan periode 2024-2029, serta membahas penataan ulang terkait alat kelengkapan dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko menyampaikan, pengunduran diri Khoirul Anam Mu’min sebagai Wakil Ketua 1 digantikan oleh Anas Hamidi setelah mendapatkan SK Gubenur Jawa Timur yang kemudian di sahkan melalui rapat paripurna.
“Dengan terisinya seluruh struktur alat kelengkapan, kami optimis kinerja DPRD semakin efektif pada sisa masa jabatan,” kata King sapaan Ketua DPRD Ngawi
Dikesempatan itu juga membahas tentang penyusunan ulang struktur pada Komisi, yaitu, Khoirul Anam, sebelumnya menjabat Wakil Ketua I, menjadi anggota Komisi III, untuk Ketua Komisi I dipercayakan pada Nuri Kharimatunnisa.
Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menekankan pentingnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjalin kolaborasi bersinergi yang solid
“Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci produktivitas pembangunan di Ngawi, kami berharap kolaborasi ke depan semakin kuat,” kata Mas Antok sapaan Wakil Bupati Ngawi.
Mas Antok menambahkan, penataan ulang komisi dan pengisian unsur pimpinan dinilai menjadi momentum penguatan DPRD dalam percepatan agenda kerja, mulai dari penyusunan regulasi hingga pengawasan program prioritas daerah.
Terpisah, usai peilantikan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Ngawi, Anas Hamidi, menyampaikan komitmennya dalam menjaga stabilitas di internal serta memperkuat kerja kolektif kolegial.
“Unsur pimpinan adalah bagian penting dari alat kelengkapan dewan. Setiap keputusan bersifat kolektif kolegial, tentu kami siap mendampingi Ketua dalam menyusun kebijakan yang strategis untuk masyarakat Ngawi,” ujarnya
Pernyataan tersebut diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat kemitraan legislatif dan eksekutif di daerah yang dapat mendorong dinamika kerja lebih produktif, di awal masa jabatan legislatif 2024–2029.mif








































