Ekspor RI kalah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lain.
JAKARTA | duta.co – Badan Pusat Statistik (BPS) membeber data defisit neraca perdagangan pada periode 2018 mencapai US$8,57 miliar, lebih tinggi ketimbang defisit pada 2013 sebesar US$4,07 miliar. Defisit neraca perdagangan Indonesia terakhir yang mampu dicatat BPS adalah pada 1975 sebesar US$391 juta. Defisit neraca perdagangan ini terbesar dalam sejarah.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, kebijakan dan komitmen pemerintah menekan laju impor 2018 menjadi pemicu utama yang menyebabkan defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menjelaskan, besarnya impor di semua kelompok sepanjang 2018, berkontribusi terhadap pelebaran defisit perdagangan. Total impor naik 20,15 persen, sedangkan impor bahan baku naik 20,06 persen dipengaruhi oleh lonjakan impor untuk keperluan proyek infrastruktur pemerintah.
Bahkan pada Desember 2018, kata dia, di mana biasanya permintaan bahan baku industri tidak optimal akibat terpotong libur panjang, justru impor besi baja masih mencatat pertumbuhan 4,96 persen.
Sementara impor barang konsumsi pada periode itu juga naik tinggi 22 persen. Padahal, menurutnya, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh di kisaran lima persen.
“Besi baja pastinya untuk proyek infrastruktur. Artinya, komitmen pemerintah untuk menunda proyek yang berkontribusi besar terhadap impor belum serius. (Sementara untuk barang konsumsi) ini bisa dicek, apakah ada kontribusi dari maraknya e-commerce, karena 93 persen produk e-commerce adalah barang impor,” kata Bhima dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 Januari 2019.
Istana Presiden juga menanggapi defisit neraca perdagangan Indonesia 2018 yang mencapai US$8,57 miliar. Setidaknya, defisit perdagangan ini menjadi yang terbesar atau mencapai rekor terburuk sejak 1975.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait kinerja neraca perdagangan sepanjang 2018. Terkait harga minyak dunia, negara-negara importir minyak, seperti Indonesia, diakui tertekan saat harga melonjak.
“Namun, jika diperhatikan nilai impor minyak sudah mulai menurun sejak November-Desember 2018. Pada Desember 2018, nilai impor minyak hanya US$1,95 miliar, di mana angka tersebut lebih rendah dari Desember 2017,” kata Erani dalam keterangannya, Rabu 16 Januari 2019.
Menurut dia, kecenderungan penurunan harga minyak saat ini diprediksi akan membantu neraca perdagangan ke depan. Secara umum, kebutuhan impor migas pun cenderung menurun, karena penggunaan B20. Realisasi volume impor minyak dan gas sepanjang 2018 sebesar 49,11 juta ton, turun dari tahun sebelumnya 50,37 juta ton.
“Patut dicatat bahwa lonjakan nilai impor disebabkan oleh depresiasi rupiah. Sehingga, biaya mengimpor semakin mahal. Sejak November 2018, rupiah sudah menguat dan akan berkontribusi terhadap perbaikan neraca perdagangan ke depan. Menurut Bank Indonesia, nilai rupiah terhadap US$ per November mencapai Rp14.481, jauh lebih rendah dari posisi Oktober 2018 hingga Rp15.227,” ujar dia.
Di satu sisi, Erani menjelaskan, nilai ekspor bisa kembali bergairah setelah mengalami penurunan sejak 2014. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor pada 2018, mencapai US$180,05 miliar. Capaian ini terus meningkat dari tahun lalu. Diketahui, pada 2014 nilai ekspor tercatat sebesar US$176,29 miliar dan kemudian turun menjadi US$150,36 miliar dan US$144,43 miliar pada 2015 dan 2016.
“Pencapaian 2018 hampir mendekati 2012 dan 2013 masing-masing US$190,04 miliar dan US$182,55 miliar. Penurunan nilai ekspor sejak 2014 dapat dibalikkan oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia melanjutkan, peranan ekspor manufaktur pun meningkat sejalan program hilirisasi produk yang digalakkan pemerintah. Selain itu, pemerintah disebut juga mengeluarkan Kredit Berorientasi Ekspor (KURBE) untuk mendukung ekspor nasional yang dikelola oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank).
“Suku bunga KURBE relatif rendah sembilan persen tanpa subsidi, penyaluran kredit ini bakal terus ditangani,” katanya.
Ditambahkannya, pemerintah juga memberikan insentif bagi investasi sektor hulu untuk mengurangi impor bahan baku dan penolong. Namun, dampaknya disebut baru bisa dirasakan dalam jangka menengah.
Di sisi lain, dominasi faktor global juga jadi pemicu tekornya perdagangan RI sepanjang 2018. Gejolak perang dagang AS-China disebut memperlambat lalu lintas ekonomi dan pertumbuhan dunia.
“Bagi Indonesia, kedua negara tersebut merupakan pasar penting untuk ekspor. Menurut data BPS pangsa ekspor Indonesia ke China mencapai 15 persen dan ke AS 10 persen. Meski terkena perang dagang, ekspor ke dua negara tersebut masih tumbuh positif masing-masing 14 persen dan tiga persen,” tuturnya.
Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan, data ekspor impor Indonesia sejak 1945 terputus hingga 1975, sehingga dia hanya dapat mengatakan bahwa defisit 2018, merupakan yang terbesar sejak tahun itu. Pada 1975, dikatakannya, defisit neraca perdagangan sebesar US$391 juta.
“Sejak 1945, kita terputus datanya. Itu sampai tahun 1975. Kalau terbesar, yang 2018 ini ya besar,” kata dia di kantornya, Selasa 15 Januari 2019.
Secara spesifik, dia menyebutkan, jika dirujuk berdasarkan data sebelum 2018, defisit yang tercatat terjadi pada 2014 sebesar US$2,20 miliar, kemudian pada 2013 sebesar US$4,08 miliar, dan pada 2012 sebesar US$1,7 miliar. Sementara, sejak 1975 hingga 2012, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebagaimana yang terjadi pada 2015 hingga 2017. Adapun surplus yang terbesar berdasarkan catatan BPS adalah sebesar US$39,73 miliar pada 2006.
“Sehingga, 2018 ini yang terbesar. Jadi, memang defisit ini pelajaran ke depan, kita perlu upaya lagi untuk mendiversifikasikan produk maupun negara tujuan ekspor kita,” jelas dia.
Meski demikian, dia mengakui pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang mampu menekan defisit neraca perdagangan, seperti kebijakan pengendalian impor terhadap 1.147 komoditas dengan menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor, hingga kebijakan penerapan kebijakan mandatori perluasan program B20 maupun insentif fiskal lainnya untuk menggenjot ekspor.
“Tapi perlu jadi catatan, kebijakan begitu diumumkan langsung terimplementasikan, kan tidak. Tapi kita berharap, kebijakan itu ke depan semakin bagus,” ungkapnya.
Presiden Joko widodo sebelumnya juga menegur Menteri Perdagangan dalam peresmian Raker Kementerian Perdagangan Rabu 31 Januari 2018. Presiden menilai ekspor Indonesia kalah jauh dengan negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam. (vvn/hud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.