JAKARTA | duta.co — Kendati PBNU memprotes keras hingga mendesak pemerintah Indonesia untuk memulangkan Dubes Saudi Arabia, Osamah Muhammad Alsuaidi. Namun GP Ansor selaku banom NU yang paling didiskreditkan pernyataan Dubes Saudi Arabia melalui akun twitternya Minggu (2/12/2018) sekitar pukul 13.05 WIB, justru sedikit melunak.
Ketum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas menempuh jalan diplomasi melalui surat permohonan koresponden diplomatik yang ditujukan kepada Menlu RI, Retno LP Marsudi.
Dalam surat bernomor 1801/PP/SR-02/XII/2018 tertanggal 3 Desember 2018 itu, PP GP Ansor meminta Menlu RI menggunakan koresponden diplomatik yang ada guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Dubes Saudi Arabia untuk Indonesia sehubungan dengan masalah unggahan di akun twitter Osamah Muhammad Alsuiadi.
PP GP Ansor, kata Gus Yaqut sapaan akrabnya juga memerikan respon terhadap unggahan Dubes Saudi Arabia dengan 4 hal. Pertama, GP Ansor adalah organisasi keagamaan dan kepemudaan yang berasaskan kepada Islam Alussunnah wal Jamaah, dan turut serta memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
“Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Saudi Arabia atas unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebgai organisasi yang menyimpang secara aqidah dalam materi unggahan,” ujar Gus Yaqut melalui surat keterangan pers pada Senin (3/12/2018).
Kedua, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor (Banser) pada kegiatan acara peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat pada 22 Oktober 2018, adalah bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa media massa bahwa bendera tersebut adalah bendera HTI.
Viral 3 Sikap Keras PBNU
“HTI merupakan suatu organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan serta telah dilarang pemerintah di Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah,” ungkap anggota DPR RI asal PKB ini.
Ketiga, baik pelaku pembakaran tersebut, maupun pelaku yang menyelundupkan bendera yang dibakar pada acara kegiatan GP Ansor, lanjut Gus Yaqut sudah sama-sama diproses di kepolisian. “Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia,” tegasnya.
Terakhir (keempat), kata Gus Yaqut, PP GP Ansor dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri RI, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan dengan materi unggahan yang dimaksud.
“Surat permohonan koresponden diplomatik ini juga kami tembuskan kepada Kedutaan Kerajaan Saudi Arabia untuk Indonesia,” pungkas Ketum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas.
Sikap GP Ansor ini berbeda dengan PBNU yang begitu keras. Siaran Pers PBNU tertanggal 3 Desember itu viral di media sosial. Tentu dengan beraneka komentar pro dan kontra.
Ini tiga sikap keras PBNU. Pertama, “Dalam pandangan kami, Osama telah melakukan pelanggaran keras diplomatik, yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia. Atas dasar ini kami menyampaikan protes keras,” demikian protes yang diteken Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj dan Sekjend PBNU Helmy Faishal Zaini.
Kedua, Osama telah menyebar fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang). Padahal terkait hal ini GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor, bahkan kami keluarga Besar NU menyesalkan kejadian tersebut.
Ketiga, Mendesak kepada pemerintah RI untuk menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan saudara Osama sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik Negara Indonesia. (ud)
