Oleh: Abd. Aziz*

ADA sebuah paradoks dalam kehidupan bernegara: kekuasaan dibentuk untuk melindungi hak rakyat, tetapi kekuasaan yang tidak diawasi justru berpotensi menjadi ancaman bagi hak-hak tersebut. Karena itu, ukuran kemajuan sebuah negara hukum bukan terletak pada seberapa besar kewenangan yang dimiliki pemerintah, melainkan seberapa kuat kewenangan itu dibatasi oleh hukum dan dikendalikan oleh keadilan. Dalam konteks inilah pengesahan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya harus dibaca secara kritis, sebab negara harus berani mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan tanpa kehilangan kewajiban melindungi hak warga negara.

Pengesahan rancangan undang-undang tersebut oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 19 November 2026 menandai babak penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah melalui proses legislasi yang panjang, sekitar 18 tahun, kehadirannya patut diapresiasi sebagai instrumen untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, keberhasilan legislasi tidak otomatis menjamin keberhasilan pelaksanaan, sehingga pertanyaan mendasarnya adalah apakah negara dan seluruh aparat penegak hukum benar-benar siap menjalankan kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang tersebut?

Montesquieu, filsuf politik Prancis, mengajarkan pentingnya pembatasan kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh pemegangnya. Pemikiran tersebut relevan karena kewenangan negara untuk melacak, membekukan, menyita, dan merampas aset harus selalu diimbangi mekanisme pengawasan yang efektif. Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan konsentrasi kekuasaan yang sulit dikontrol, sebab kekuasaan tanpa pembatas berpotensi menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.

Selama ini, salah satu kelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah penegakan hukum yang terlalu bertumpu pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan hasil kejahatan belum selalu optimal. Tidak jarang kekayaan hasil korupsi telah dialihkan kepada pihak lain, disamarkan melalui perusahaan, ditempatkan dalam rekening berbeda, atau diinvestasikan dalam bentuk tanah dan bangunan. Padahal, korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan pengkhianatan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang menuntut pemulihan, bukan hanya penghukuman.

Secara substansial, undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan berdasarkan putusan pidana serta perampasan tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu. Pasal 6 ayat (1) mengatur lima keadaan, yakni tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menetapkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar, dengan memperhatikan nilai aset pada saat diperoleh, sehingga mekanisme tersebut tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas untuk merampas kekayaan hanya berdasarkan kecurigaan.

Persoalan pertama yang harus diuji adalah kesiapan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga institusi lain yang berkaitan dengan penelusuran aset. Perampasan aset membutuhkan keahlian penyelidikan keuangan, audit forensik, penelusuran transaksi digital, analisis kepemilikan manfaat, serta kemampuan melacak kekayaan lintas negara. Tanpa kompetensi tersebut, undang-undang yang progresif hanya akan menjadi instrumen normatif yang kesulitan menghadapi kejahatan keuangan modern yang semakin kompleks dan terorganisasi.

Lebih dari persoalan kapasitas, integritas aparat merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan undang-undang ini. Kewenangan memblokir, menyita, dan merampas aset sangat sensitif karena berpotensi disalahgunakan menjadi alat pemerasan, kriminalisasi, transaksi kekuasaan, atau perlindungan terhadap kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, penguatan profesionalitas harus berjalan beriringan dengan pengawasan etik, transparansi, dan penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan kewenangan, agar instrumen pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi sumber ketidakadilan baru.

Persoalan kedua menyangkut standar pembuktian dan perlindungan hak milik yang tidak boleh dikorbankan atas nama pemberantasan korupsi. John Locke, filsuf Inggris, menempatkan kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh pemerintahan. Pemikiran tersebut mengingatkan bahwa negara harus mampu membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, bukan sekadar menganggap seseorang bersalah karena memiliki kekayaan yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilannya.

Persoalan ketiga adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk pasangan, anak, mitra usaha, kreditur, maupun pihak lain yang memperoleh hak secara sah. Tidak setiap aset yang memiliki hubungan administratif dengan seseorang yang sedang berperkara otomatis merupakan hasil tindak pidana atau milik pelaku kejahatan. Oleh karena itu, harus tersedia mekanisme keberatan yang efektif, pemeriksaan bukti kepemilikan, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Persoalan keempat berkaitan dengan pengelolaan aset yang telah disita atau dirampas, karena keberhasilan menemukan aset tidak otomatis menjamin aset tersebut tetap bernilai. Tanah, bangunan, perusahaan, kendaraan, saham, rekening, dan berbagai kekayaan lainnya membutuhkan pengelolaan profesional agar tidak rusak, kehilangan nilai ekonomi, atau menjadi objek penyimpangan baru. Pembentukan badan pengelola dan badan pengawas harus disertai penilaian independen, inventarisasi terbuka, audit berkala, serta mekanisme pelelangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan kelima adalah belum dimasukkannya pengaturan khusus mengenai kekayaan tidak wajar, yakni peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sah seseorang, khususnya pejabat publik. Ketiadaan pengaturan tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena pembuktian hubungan antara kekayaan dan tindak pidana sering kali menjadi tantangan dalam perkara korupsi. Namun, pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar harus dirumuskan secara hati-hati dengan standar pembuktian yang proporsional, sehingga ketidakwajaran kekayaan tidak otomatis berubah menjadi anggapan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Persoalan keenam terletak pada pembatasan penerapan undang-undang terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 72. Konsekuensinya, aset yang berasal dari tindak pidana lama tidak serta-merta dapat diproses menggunakan mekanisme baru, meskipun masyarakat berharap hasil korupsi masa lalu tetap dapat dipulihkan. Pemerintah dan DPR perlu mengkaji jalan konstitusional melalui perangkat hukum yang tersedia, dengan tetap membedakan penerapan surut hukum pidana yang merugikan seseorang dari penggunaan mekanisme prosedural pemulihan aset.

Persoalan ketujuh adalah kesiapan masa transisi pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 74. Pasal 73 mewajibkan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 12 bulan sejak undang-undang diundangkan, sedangkan Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak pengundangan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana dipersyaratkan. Pemerintah tidak boleh menjadikan masa tersebut sebagai ruang menunda pekerjaan, melainkan harus segera menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi, dan koordinasi antarlembaga agar seluruh perangkat benar-benar siap.

Lantas, solusi apa yang harus segera dilakukan? Pertama, pemerintah harus menyusun peraturan pelaksanaan yang terukur, partisipatif, dan menjamin kepastian hukum, mulai dari penelusuran, pembekuan, penyitaan, permohonan perampasan, hingga pengembalian aset kepada pihak yang berhak. Kedua, perlu dibangun sistem koordinasi yang mengintegrasikan kepolisian, kejaksaan, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga pertanahan dan sektor keuangan dengan dukungan teknologi informasi yang aman dan akuntabel.

Ketiga, pengawasan yudisial harus diperkuat dengan menjamin hak setiap pihak untuk mengajukan keberatan, menghadirkan bukti, memperoleh bantuan hukum, dan mendapatkan putusan yang adil. Keempat, pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi ketentuan mengenai ambang batas perampasan, kekayaan tidak wajar, pembatasan penerapan terhadap tindak pidana masa lalu, serta independensi badan pengelola dan pengawas. Kelima, pengembalian aset harus berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan hak korban, disertai laporan berkala yang transparan agar masyarakat dapat mengawasi setiap tahapan pengelolaan kekayaan hasil tindak pidana.

Pada akhirnya, Undang-Undang Perampasan Aset harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh sistem penegakan hukum Indonesia, bukan sekadar penambahan kewenangan bagi aparat negara. Montesquieu mengingatkan pentingnya pembatasan kekuasaan, sedangkan John Locke menegaskan pentingnya perlindungan hak milik sebagai bagian dari tujuan pemerintahan. Kedua pemikiran tersebut memberikan pelajaran bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan prinsip negara hukum, sebab keberhasilan sesungguhnya bukan ketika negara mampu merampas sebanyak-banyaknya aset, melainkan ketika negara mampu mengembalikan sebanyak-banyaknya keadilan.

Sabtu, 21 November 2026

*Abd. Aziz.adalah Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU).