KEDIRI | duta.co – Pernyataan tegas disampaikan dua tokoh NU Kota dan Kabupaten Kediri, KH. Abu Bakar Abdul Jalil dan KH. Muhammad Makmun tentunya menyiratkan pertanyaan, apa yang sekarang terjadi di lingkungan Kementerian Agama. Muncul soal berpaham radikal yang bermaterikan khilafah, cukup daripada bukti, bahwa apa selama dikuatirkan ternyata terbukti.
Dalam rekam jejak digital tercatat, saat digelar puncak peringatan Hari Santri Nasional digelar PWNU Jawa Timur. Dalam keterangan pers-nya, Ketua Panitia HSN Jawa Timur, KH Abdussalam Sokhib melihat Menteri Agama Fachrul Razi tak diundang alasannya, Fachrul bukan dari kalangan santri. Pihaknya juga tidak pernah melihat pensiunan TNI itu mengenakan sarung. Selain itu dia juga memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu santri. “Mungkin tahun depan beliau punya kartu santri, ya nanti kita undang,” ujarnya.
Pun berlanjut, saat digelar rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dimana para wakil rakyat memberikan peringatan kepada Fachrul terkait pernyataannya soal isu-isu radikalisme yang menjadi perbincangan publik beberapa hari yang lalu. Kalangan dewan telah menyarankan Fachrul fokus membangun kerukunan di internal dan eksternal agama. “Kami dari fraksi PKS menginginkan Kementerian Agama supaya menyetop statement-statement yag kontra produktif, dan fokus membangun Kementerian agama khususnya membangun kerukunan di dalam internal agama dan kerukunan dengan eksternal agama,” kata Anggota Komisi VIII Fraksi PKS Isqan Qolba Lubis
Bulan berikutnya, rombongan Menteri Agama Fachrul Razi saat berkunjung ke Pondok Lirboyo, sejumlah ulama sepuh Kediri menyampaikan bahwa Pemerintah kini gencar mengkampanyekan deradikalisasi untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Upaya deradikalisasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk deradikalisasi pelajar.Kemudian diakhir pertemuan, Menteri Agama RI Fachrul Razi mendapat hadiah dua buku tentang kebangsaan dan radikalisme diserahkan KH. Anwar Mansur kepadanya.
Kemudian terbaru dan hangat menjadi perbincangan munculnya soal ujian sekolah bermuatan khilafah saat Penilaian Akhir Semester (PAS) Tingkat Madrasah Aliyah se-Wilayah Kerja Kediri Utara pada mata pelajaran Fiqih Kelas XII/ IPA – IPS – Bahasa- Agama digelar Rabu kemarin. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri, Khusnul Arif secara tegas mempertanyakan rasa nasionalisme di kalangan guru dilingkungan Kementerian Agama.
“Bahwa Fraksi Partai NasDem menyatakan prihatin dan miris atas munculnya soal ujian tersebut. Khilafah yang jelas-jelas ditolak di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan, organisasi pengusung khilafah, Hizbut Tahrir, ditolak di 24 negara lebih, termasuk Indonesia justru justru dijadikan materi ujian di lingkungan Madrasah Aliyah. Kami meragukan rasa nasionalism guru pembuat soal dan meminta mengusut siapa yang bertanggung jawab atas pembuatan soal tersebut,” tegas Arif NasDem dihadapan sejumlah wartawan.
Pasca kejadian didapat kabar, tiga Kepala Kemenag yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk langsung dimintai keterangan di Kantor Kanwil. Hasilnya? “Kabar pastinya para kepala madrasah akan rapat bersama dan menentukan materi soal dibuat bersama, sesuai petunjuk Kepala Kanwil. Jadi nanti digelar ujian susulan yang dan menentukan pihak madrasah sendiri,” jelas Kepala Kemenag Kabupaten Kediri, HM. Zhuri saat dikonfirmasi Kamis kemarin. (bub/nng)
