JAKARTA | duta.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Pleno yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan diikuti jajaran Syuriyah, Tanfidziyah, Mustasyar, dan A’wan serta Pimpinan Badan Otonom dan Lembaga PBNU.
Rapat Pleno tersebut digelar secara hibrid dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait kepemimpinan, tata kelola organisasi, serta agenda besar NU ke depan.
“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKNNU, serta terkait pelanggaran tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Rais Aam saat membacakan hasil keputusan pleno, (29/1/2026).
Merespon hasil Pleno yang memulihkan status Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, KH. Imam Jazuli menjelaskan bahwa langkah ini, jika dibaca secara mendalam, merupakan bentuk penerimaan de facto atas sanksi dan pemecatan yang dilayangkan oleh jajaran Syuriah PBNU, khususnya Rais Aam KH.Miftachul Akhyar, terkait pelanggaran berat yang dinilai merusak marwah jam’iyyah.
Ia melanjutkan, kesediaan Gus Yahya untuk patuh pada peta jalan (peta jalan) islah Syuriyah, yang menuntut permohonan maaf, pengakuan kesalahan, dan penyelenggaraan pleno untuk penataan ulang, penjadwal Munas dan Konbes serta Muktamar ke-35, menurutnya, membawa konsekuensi hukum dan organisatoris yang sangat besar.
“Dengan demikian, kesadaran Gus Yahya mengakui atas pelanggaran beratnya dan melakukan permohonan maaf ke Rais Aam PBNU benar-benar dibuktikan dengan kembali ke jalur khittah organisasi NU, di mana Syuriyah adalah rujukan dan pemimpin tertinggi, dan tidak mengulangi pelanggaran sampai Muktamar nanti,” tegas Kiai Imam Jazuli di Cirebon, Jumat (30/1/2026).
Disinggung hasil Pleno, Gus Yahya yang kembali pulih sebagai Ketum PBNU irit bicara saat menggelar konpers Harlah 100 tahun NU di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, (30/1), Kiai Imam setuju.
“Setelah pertemuan kemarin sore, semuanya kembali ke default. Artinya, seluruh keputusan rapat Pleno yang sudah ada kita jalankan bersama-sama, dan memastikan kegaduhan yang sempat terjadi dengan Rais Aam PBNU telah selesai,” singkat Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, (30/1). (*)
