Oleh : Imam W. Zarkasyi, ST. MM
Alumni Program Pasca Sarjana – Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya Anggota DPRD Kota Kediri
BEBERAPA WAKTU LALU, Harian Kompas (2/3/2026) memuat tulisan dari CEO DANANTARA INDONESIA, Rosan Roeslani yang menggugah dengan judul “Merata Sekarang atau Merana Selamanya.” Dalam salah satu bagian tulisannya disebutkan bahwa “pertumbuhan tanpa pemerataan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan dan pada akhirnya melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat.”
Peringatan ini tidak hanya relevan bagi Indonesia secara umum, tetapi juga penting menjadi refleksi bagi banyak kota berkembang, termasuk Kota Kediri. Dari data statistik beberapa tahun terakhir, Kota Kediri menunjukkan dinamika pembangunan yang cukup menggembirakan. Aktivitas perdagangan meningkat, sektor jasa tumbuh, dan berbagai investasi mulai masuk ke kawasan sekitar kota.
Sebagai salah satu pusat ekonomi di wilayah Kediri Raya, kota ini memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun sebagaimana diingatkan dalam opini Kompas tersebut, pertumbuhan saja tidak cukup. Tantangan utama adalah memastikan bahwa manfaat pembangunan tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Warning “merata sekarang atau merana selamanya” sebenarnya mengandung pesan yang sangat jelas: jika ketimpangan dibiarkan terlalu lama, maka dampaknya akan semakin sulit diperbaiki. Ketimpangan tidak hanya soal perbedaan pendapatan, tetapi juga perbedaan akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, modal usaha, serta kualitas lingkungan hidup. Dalam banyak kota berkembang, ketimpangan ini sering muncul secara perlahan dan baru disadari ketika dampaknya sudah meluas.
Kediri tentu tidak kebal terhadap risiko tersebut. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, terdapat potensi munculnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap peluang ekonomi dengan kelompok yang masih berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kesenjangan ini dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks.
Karena itu, pembangunan Kota Kediri ke depan perlu menempatkan pemerataan sebagai prinsip utama. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik atau pertumbuhan investasi semata, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kota yang maju bukan hanya kota yang memiliki gedung tinggi atau pusat perdagangan modern, tetapi kota yang mampu menjamin kesejahteraan warganya secara merata.
Salah satu langkah penting untuk mewujudkan Kediri yang lebih merata adalah memperkuat ekonomi masyarakat berbasis usaha kecil dan menengah. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kota karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ketika UMKM berkembang, maka manfaat ekonomi akan lebih mudah dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, dukungan terhadap UMKM harus menjadi prioritas melalui akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan dalam pemasaran dan digitalisasi usaha.
Selain UMKM, potensi ekonomi kreatif juga perlu mendapat perhatian lebih besar. Generasi muda Kediri memiliki energi dan kreativitas yang besar dalam berbagai bidang seperti kuliner, desain, teknologi digital, dan industri kreatif lainnya. Jika potensi ini dikelola dengan baik melalui inkubator bisnis, ruang kreatif, dan dukungan ekosistem digital, maka akan lahir banyak usaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memperkuat identitas ekonomi kota.
Pemerataan pembangunan juga perlu dilihat dari aspek kewilayahan. Dalam banyak kota, pembangunan sering kali terkonsentrasi pada pusat kota, sementara kawasan tertentu berkembang lebih lambat. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan ruang terbuka. Kota Kediri perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara seimbang sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Pendidikan menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerataan jangka panjang. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sangat penting agar generasi muda memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru.
Selain aspek ekonomi dan pendidikan, pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan pemerataan. Banyak potensi lokal yang sebenarnya dapat dikembangkan jika masyarakat diberikan ruang dan dukungan yang cukup. Program kampung produktif, misalnya, dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menggerakkan ekonomi berbasis komunitas. Setiap kampung dapat mengembangkan potensi unggulannya, baik dalam bentuk kuliner, kerajinan, maupun kegiatan ekonomi kreatif lainnya.
Dalam konteks ini, peran dunia usaha juga sangat penting. Investasi yang masuk ke Kota Kediri seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Kemitraan antara perusahaan besar dengan pelaku usaha lokal perlu diperkuat agar tercipta rantai ekonomi yang saling mendukung. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi dapat mengalir secara lebih luas ke masyarakat.
Namun dalam jangka pendek, upaya pemerataan juga dapat dimulai dari optimalisasi program nasional yang sedang berjalan, salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal apabila pelaksanaannya melibatkan pelaku UMKM secara luas.
Di Kota Kediri, keterlibatan UMKM dalam program MBG dapat menjadi strategi cepat untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah kota dapat memfasilitasi pembentukan konsorsium atau kelompok UMKM penyedia bahan pangan dan jasa pengolahan makanan. Dengan model ini, pelaku usaha kecil seperti pemasok sayur, telur, beras, lauk pauk, hingga katering lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.
Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan pendataan dan kurasi UMKM yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam program tersebut. Melalui pelatihan standar higienitas, manajemen produksi, dan pengemasan makanan, UMKM dapat dipersiapkan agar memenuhi standar layanan program MBG. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat kualitas program gizi bagi siswa, tetapi juga meningkatkan kapasitas usaha kecil agar lebih profesional dan berdaya saing.
Langkah lain yang dapat dilakukan adalah mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program MBG. Misalnya dengan memprioritaskan produk pertanian dari wilayah Kediri dan sekitarnya, serta melibatkan koperasi atau kelompok tani sebagai pemasok bahan pangan. Dengan demikian, manfaat ekonomi program tidak hanya berhenti pada penyedia makanan, tetapi juga mengalir ke sektor pertanian dan perdagangan lokal.
Jika dikelola dengan baik, program MBG dapat menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan sosial sekaligus menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Program ini dapat menciptakan perputaran ekonomi baru yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil, mulai dari petani, pedagang pasar, hingga usaha katering lokal.
Pemerataan pembangunan juga memerlukan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Pemerintah kota perlu melibatkan masyarakat, komunitas, akademisi, serta dunia usaha dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan kota. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, maka semangat gotong royong dalam membangun kota akan semakin kuat.
Pada akhirnya, pesan yang disampaikan dalam opini Kompas tersebut merupakan pengingat penting bagi semua daerah di Indonesia: pertumbuhan tanpa pemerataan adalah risiko besar bagi masa depan. Kota yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial akan menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Kota Kediri memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki, dukungan masyarakat yang kuat, serta komitmen kebijakan yang berpihak pada pemerataan, Kediri dapat menjadi contoh kota menengah yang tumbuh secara inklusif. Kota ini tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga mampu memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan.
Karena pada akhirnya, sebagaimana diingatkan dalam tulisan Kompas itu, pilihan kita sederhana namun menentukan: membangun pemerataan sekarang, atau menghadapi konsekuensi ketimpangan di masa depan. Bagi Kota Kediri, memilih jalan pemerataan berarti memilih masa depan yang lebih adil, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan bagi seluruh warganya. (*)
