“Kenapa PWNU Jatim tidak menempuh cara yang baik dengan mendidik warga agar semakin pintar dan cerdas. Persoalan Pileg dan Pilpres adalah persoalan seluruh bangsa Indonesia (termasuk di dalamnya warga NU), yang saat ini merasakan betapa sulitnya menghadapi berbagai persoalan hidup.”
Oleh: Choirul Anam
MEMBACA berita dan melihat video Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, yang beredar luas di medsos, terasa ngeri-ngeri sedap. Dengan semangat berkobar dan tampilan meyakinkan, pokok seruan Marzuki yang paling sederhana ngeri-nya, seperti berikut:
NU Jawa Timur tidak akan membiarkan kelompok Islam garis keras menguasai kepemimpinn Indonesia. Karena mereka kerap menebar kebencian dan mengandalkan kekerasan dalam berdakwah. Bahkan, terselip kemauan kuat untuk mengubah dasar Negara Pancasila. Waow ngeri nian!
Selanjutnya, Marzuki mengingatkan, begini: Pilpres 2019 bukan sekedar pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, tapi lebih dari itu adalah perebutan pengaruh antara kelompok Islam garis lunak (maksudnya: NU—pen) dan Islam garis keras.
Ia memberi contoh: #2019 Ganti Presiden. Tagar itu adalah gerakan yang dimotori parpol oposisi (maksudnya: PKS dan PAN—pen) dengan memanfaatkan kelompok yang selama ini memusuhi pemerintah. Sedap juga, tapi ngeri!
Lalu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang sudah dibubarkan pemerintah, berada di balik gerakan itu semua. Juga FPI (Front Pembela Islam) yang dipimpin Habib Riziq Shihab, kita tahu semua bagaimana cara mereka berdakwah. Mereka teriak-teriak membela Islam, membela tauhid, sambil mengibarkan bendera bertuliskan ”Laa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah”. Tapi ketika rumahnya (di Saudi Arabia) ditempel bendera tauhid, apa yang terjadi? Marzuki tanpa merinci kejadiannya seperti apa?
Karena itu, masih kata Marzuki di video yang viral, ”Sampai saat ini, kiai-kiai telah membaca ada gelagat, entah orangnya, entah pendukung atau penyandang dananya, yang dikhawatirkan bisa mengancam Islam moderat, Islam Ahlussunah wal jamaah, mengancam NKRI dan mendekati asing,” tandas Marzuki sambil wani-wanti nadliyin, “kalau ada warga NU bergabung dengan PKS, PAN, HTI dan FPI, maka batal bai’at-nya”. Luar biasa!
Kebencian dan Fitnah
Semula, saya agak ragu apa benar itu pernyataan Ketua PWNU Jawa Timur. Tapi setelah saya tanya beberapa kawan, ternyata betul. Akhirnya saya ambil lap top lalu saya tulis komentar seperti di bawah ini:
Pertama, ungkapan Marzuki: “NU Jawa Timur tidak akan membiarkan Islam garis keras….dst,” bermakna bahwa institusi NU akan dipakai alat untuk menghadang gerak PKS, PAN, FPI dan HTI, terutama dalam Pilpres 2019.
Tujuannya, tiada lain kecuali Probowo-Sandi harus kalah, sehingga kelompok Islam garis keras tidak bisa menguasai kepemimpinan Indonesia. Dan berarti pula, Marzuki sudah punya bukti kuat bahwa kelompok yang dituduh garis keras itu memang membahayakan Aswaja dan NKRI. Jika Marzuki tidak bisa membeberkan buki hukum (misal: percobaan makar), bisa dituduh balik sebagai penyebar kebencian dan fitnah.
Kedua, pernyataan Marzuki tentang: “Pilpres 2019 bukan sekedar pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden, tetapi lebih dari itu adalah perebutan pengaruh antara Islam garis lunak (NU)…dst”, adalah pernyataan yang kurang bijak dan bahkan bersifat hostile (bermusuhan) dan immaturity (kekanak-kanakan) dari seorang pemimpin NU tingkat provinsi. Pernyataan provokatif yang justru akan membuat suasana pemilu tidak aman, karena masyarakat pemilih akan saling curiga. Marzuki perlu melihat dan membaca UUD 1945 serta UU Pemilu. Tidak satu pasal pun menyebut Pilres sebagai perebutan pengaruh kelompok garis lurus dan garis bengkok.
UUD 45 justru menegaskan: Pilpres merupakan pesta demokrasi rakyat lima tahunan guna memilih kepala negara/pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
UU Pemilu menegaskan: Pemilu berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan karena salah satu tujuan Pemilu untuk “memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis”, maka suasana pesta demokrasi rakyat harus disambut dengan suka cita dan dijamin berlangsung aman dan damai.
Bahkan pemerintah, penyelenggara, pengawas, pemantau, pihak keamanan dan semua stake holder, telah bersepakat bulat dan kompak mendeklasikan pemilu aman, tenteram dan damai. Masih ingatkah Marzuki Deklarasi Pemilu dan Kampanye Damai di Monas Jakarta, Ahad 23 September 2018 lalu?
Semua pemangku kepentingan pemilu (termasuk Paslon 01 maupun 02) hadir untuk menyatakan tekad dan sikap bahwa Pileg maupun Pilpres harus berlangsung aman dan damai. Tentu masih ingat, karena kebulatan tekad itu ditandai dengan pelepasan burung merpati. Tetapi ada seekor burung yang tidak mampu terbang dan nyungsep ke tanah. Burung siapa? Ternyata burung merpati yang dipegang Kiai Ma’ruf gagal terbang.
Ketiga, ungkapan hostile Marzuki yang kemudian diikuti surat terbuka para santri dari Bangil, Kediri, dan ada pula yang mengatas-namakan santri Kanjeng Sunan Lumping Cirebon, Jawa Barat, ditujukan kepada semua pengurus NU dan warga nahdliyin di seluruh Indonesia, dijadikan tema hidup untuk menggelorakan semangat jihad warga NU menghadapi Pilpres yang bukan sekedar memilih Jokowi atau Prabowo, tetapi lebih dari itu adalah ‘pertarungan hidup mati’ antara Islam Nusantara vs kelompok Anti Islam Nusantara.
Nah, jadi, NU yang semula berwibawa karena berdiri tegah, di atas khitthah, dan menjadi pengawal moral bangsa sekaligus penjaga NKRI bersama TNI serta elemen bangsa lainnya, kini jatuh tersungkur hanya menjadi kelompok partisan, penganut parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf.
Sebagai warga NU, saya ingin bertanya: Kenapa PWNU Jatim tidak menempuh cara yang baik dengan mendidik warga agar semakin pintar dan cerdas. Persoalan Pileg dan Pilpres adalah persoalan seluruh bangsa Indonesia (termasuk di dalamnya warga NU), yang saat ini merasakan betapa sulitnya menghadapi berbagai persoalan hidup. Baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja maupun kesejateraan masyarakat, masih jauh dari cita-cita para leluhur pendiri bangsa.
Apalagi soal keadilan di bidang hukum, hampir seluruh rakyat menyatakan “keadilan hukum” hanya untuk mereka yang beruang. Karena itu, warga NU harus diberi pencerahan agar bisa memilih calon pemimpin bangsa yang akan duduk di legislatif maupun eksekutif, terutama presiden sebagai kepala negara/pemerintahan, yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Paling tidak, pilihlah calon pemimpin bangsa yang memiliki karakter dan sifat shiddiq (jujur, bukan pembohong), amanah (bisa dipercaya, bukan yang suka ingkar janji), tabligh (pandai berkomunikasi, tapi bukan untuk pencitraan), dan fathonah (cerdas, tegas, paham persoalan bangsa dan negara, tapi tidak nyontek atau ngerpek). Dan semua itu sudah ada dalam pikiran nahdliyin. Berhati-hatilah, karena “mulutmu harimaumu”. (end)
