SURABAYA | duta.co – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia mengikuti pelatihan nasional yang diselenggarakan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Pelatihan dengan tema ‘Terampil dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi’ itu dilaksanakan selama dua hari, Rabu-Kamis, 23-24 Oktober 2024 di Midtown Residence Surabaya.
Hadir membuka kegiatan, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Madlazim menuturkan, bahwa kegiatan ini penting sebagai upaya penguatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.
“Dihadiri 100 orang Satgas yang berasal dari 50 Perguruan Tinggi di Indonesia, agenda ini merupakan wujud keseriusan dan komitmen kita bersama untuk mewujudkan lingkungan kampus yang zero kekerasan, aman dan ramah bagi semua,” ucap guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) itu.
Melalui kegiatan ini, Satgas antar kampus bisa memperkuat sinergi dan sharing seputar pengalaman bagaimana penanganan dan pencegahan yang dilakukan di kampus masing-masing. “Dari sini kita bisa merumuskan model dan strategi pencegahan dan penanganan yang ampuh dan efektif untuk diterapkan di kampus masing-masing,” ucapnya.
Sesi penguatan bersama Chatarina Muliana Girsang yang hadir secara daring. Sementara itu, Direktur PPIS UNESA, Mutimmatul Faidah menuturkan, Pelatihan Nasional Satgas ini dihadiri Satgas PPKS se-Indonesia, baik dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, hingga akademi dan komunitas.
Ada beberapa tujuan yang diharapkan melalui kegiatan ini, yaitu Satgas PPKS semakin terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan lingkungan kampus yang zero kekerasan.
Secara lebih rinci, dengan pelatihan ini, Satgas PPKS semakin terampil dalam melakukan profiling dan kendali kasus, terampil dalam investigasi dan pengembangan kasus, terampil menyusun simpulan dan rekomendasi kasus, menakar sanksi, hingga media handling. ril/lis
