MALANG | duta.co– Genderang percepatan dan perubahan sudah ditabuh oleh Universitas Islam Malang (Unisma). Namun sayang berbagai persoalan menghambat laju kemajuan, salah satunya persoalan birokrasi yang ternyata masih menjadi kendala tersendiri di negri ini.

Hal ini disampaikan Rektor Unisma, Prof Dr H Masykuri Bakrie, MSi, mengutarakan keluhannya bahwa kampus hijau ini Alhamdulillah selama ini mampu bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka di seluruh Indonesia. Hampir semua fakultas  terakreditasi A.

“Sayangnya justru Fakultas Agama Islam (FAI) yang proses pengajuan akreditasi terhambat lama oleh birokrasi,” ungkap Masykuri Bakrie.

Selanjutnya orang nomor satu di kampus multikultural ini mengutarakan, FAI merupakan fakultas tertua serta kebanggan Unisma. Sudah sepatutnya diperjuangkan mendapat akreditasi A, apalagi segala syarat sudah terpenuhi semua. Sayangnya tarik ulur antara Kementerian Agama dengan Kementrian Riset Tekhnologi Pendidikan Tinggi pada persoalan admintrasi akreditasi fakultas ini hingga molor berlarut-larut.

Tumpahan hati Rektor ini disampaikan di acara sarasehan yang bertajuk ‘Strategi Pengembangan Program Studi Keagamaan di Perguruan Tinggi Umum’, Rabu (17/10) di aula gedung Usman Bin Affan, lantai 7 komplek perkuliahan Unisma.

Sarasehan dihadiri langsung Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IV, Prof Masdar Hilmi, S.Ag., MA., Ph.D., yang menjawab persoalan FAI Unisma ini bahwa ada berbagai persoalan komplek yang mempengaruhi lambatnya pelayanan birokrasi di Indonesia. Diantaranya yang mengganjal ialah masalah legal formal, akademik, birokrasi, SDM dan animo masyarakat yang semua hal tersebut menyumbang permasalahan sendiri-sendiri.

Masdar Hilmi yang juga Rektor Universitas Islam Negri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya, menambahkan, “Kopertais tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan dengan cakupan 4 wilayah, dimana ada 158 perguruan tinggi di Jatim, kemudian Bali dan NTT. Total ada 193 perguruan tinggi,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri ada berbagai jalur kelembagaaan seperti Menpan, Menkes, Kemenag dan kementrian yang lain yang tiap kementrian punya sayap pendidikan, dibandingkan negeri jiran, Malaysia yang pengelolaan pendidikan cuma satu atap yakni Pendidikan Tinggi. Hal ini pernah dicoba disatukan antara Kemenag dan Kemenristikdikti, tapi nihil hasil.

“Hal ini yang membuat Bapak Presiden Joko Widodo marah-marah, karena tiap Kementrian lambat dalam pergerakan merespon layanan masyarakat,” ungkap Masdar Hilmi. dah

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry