Oleh Suhermanto Ja’far*

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh DPR pada 19 November 2026 menandai babak baru dalam perjalanan pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia. Setelah hampir 18 tahun menjadi wacana legislasi, regulasi ini akhirnya memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Momentum tersebut patut diapresiasi karena negara membutuhkan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kepada negara dan masyarakat (ANTARA 2026a).

Selama ini, salah satu kelemahan penegakan hukum pidana adalah ketidakselarasan antara keberhasilan menghukum pelaku dan keberhasilan memulihkan hasil kejahatan. Seseorang dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, pencucian uang, narkotika, atau penipuan tetap tersembunyi dalam berbagai bentuk kepemilikan. Aset dapat dialihkan kepada keluarga, ditempatkan melalui perusahaan, disamarkan melalui transaksi keuangan, atau dipindahkan ke yurisdiksi lain. Akibatnya, negara berhasil menghukum orangnya, tetapi belum tentu berhasil mengambil kembali hasil kejahatannya.

Dalam konteks inilah undang-undang perampasan aset memiliki arti strategis. Ia menggeser orientasi penegakan hukum dari semata-mata menghukum pelaku menuju pemulihan aset hasil tindak pidana. Negara tidak lagi hanya bertanya siapa yang harus dipenjara, tetapi juga bagaimana kekayaan yang berasal dari kejahatan dapat dilacak, dibekukan, dirampas melalui putusan pengadilan, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang menempatkan pemulihan aset sebagai bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisasi (United Nations 2004, arts. 31, 54; World Bank and UNODC 2009, 1–7).

Namun, justru ketika negara memperoleh kewenangan yang semakin besar untuk mengambil alih aset, pertanyaan mendasar harus diajukan: apakah regulasi ini benar-benar menjadi revolusi hukum, atau justru membuka jalan pintas bagi kekuasaan untuk menguasai harta warga negara? Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak pemberantasan kejahatan. Sebaliknya, ia diperlukan agar instrumen hukum yang dibentuk atas nama keadilan tidak berubah menjadi sumber ketidakadilan baru.

 

Menggeser Paradigma: Dari Menghukum Pelaku Menuju Memulihkan Aset

Perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dikenal dalam literatur hukum sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB), atau sering pula disebut non-conviction based confiscation. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut.

Dalam pendekatan ini, perhatian hukum tidak hanya diarahkan kepada pertanggungjawaban pidana seseorang, tetapi juga kepada status dan asal-usul kekayaan. Karena itu, mekanisme NCB sering dijelaskan melalui pendekatan in rem, yakni proses hukum yang berfokus pada aset atau benda yang diduga merupakan hasil atau instrumen tindak pidana. Akan tetapi, istilah in rem tidak boleh dipahami secara harfiah seolah-olah benda menjadi terdakwa seperti manusia. Aset tetap menjadi objek pemeriksaan, sementara pemilik, pihak yang menguasai, atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum harus memperoleh kesempatan untuk mempertahankan haknya melalui prosedur yang ditentukan undang-undang (Greenberg et al. 2009, 11–16).

Perbedaan antara perampasan berdasarkan putusan pidana dan perampasan tanpa putusan pidana terletak pada hubungan antara proses perampasan aset dan putusan pemidanaan terhadap pelaku. Dalam mekanisme konvensional, perampasan biasanya mengikuti pembuktian tindak pidana dan putusan pengadilan terhadap pelakunya. Sementara itu, mekanisme NCB memungkinkan proses perampasan aset berjalan tanpa didahului putusan pemidanaan terhadap orang tersebut, tetapi tetap harus melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan mengenai aset yang dimohonkan untuk dirampas.

Di sinilah letak perubahan paradigmatik yang sesungguhnya. Negara tidak harus selalu menunggu pelaku ditemukan, ditangkap, diadili, dan dijatuhi pidana sebelum mengambil langkah hukum terhadap aset yang diduga berasal dari kejahatan. Mekanisme ini menjadi relevan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya, sementara aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat dilacak.

Penting ditegaskan bahwa perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat langsung mengambil harta seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. NCB tetap membutuhkan dasar hukum, hubungan yang dapat dibuktikan antara aset dan tindak pidana, proses pemeriksaan di pengadilan, serta kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perubahan paradigma tersebut bukanlah penghapusan proses hukum, melainkan perubahan objek dan konstruksi proses perampasan.

 

NCB Bukan Perampasan Tanpa Pengadilan

Salah satu kesalahpahaman yang perlu dihindari adalah menganggap bahwa perampasan aset tanpa vonis merupakan kewenangan negara untuk menyita dan mengambil harta secara sepihak. Padahal, substansi mekanisme NCB justru harus dibedakan dari tindakan penyitaan administratif atau pengambilalihan aset tanpa proses peradilan.

Dalam kerangka internasional, Pasal 54 ayat (1) huruf c Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) mendorong negara-negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan yang memungkinkan perampasan hasil tindak pidana korupsi tanpa putusan pidana, khususnya dalam keadaan ketika pelaku tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak hadir, serta dalam keadaan lain yang sesuai dengan prinsip hukum nasional. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa NCB bukan konsep yang lahir dari kehendak negara untuk memperluas kekuasaan secara sewenang-wenang, melainkan bagian dari perkembangan kerja sama internasional dalam pemulihan aset hasil kejahatan (United Nations 2004, art. 54[1][c]).

Namun, UNCAC tidak memberikan cek kosong kepada negara untuk merampas aset tanpa pembatasan. Negara tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, perlindungan hak pihak ketiga, serta prosedur hukum yang adil. Pedoman FATF juga menempatkan NCB sebagai instrumen yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pemberantasan pencucian uang dan pemulihan aset, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional (FATF 2012, 6–8).

NCB tidak dapat disamakan dengan mekanisme perampasan berdasarkan kecurigaan. Negara tetap harus menunjukkan dasar yang memadai untuk menghubungkan aset dengan tindak pidana. Pengadilan kemudian menilai apakah permohonan perampasan memiliki landasan hukum dan pembuktian yang cukup. Perbedaan antara tidak adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku dan tidak adanya pembuktian terhadap aset merupakan dua hal yang sangat mendasar. Yang pertama dimungkinkan oleh mekanisme NCB, sedangkan yang kedua tidak dapat dibenarkan.

Dalam konteks Indonesia, laporan pembahasan akhir DPR menyebutkan bahwa mekanisme NCB dalam regulasi yang disetujui mencakup tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan perampasan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dengan demikian, proses perampasan tetap menempatkan pengadilan sebagai institusi yang menentukan apakah aset dapat dirampas atau harus dikembalikan kepada pihak yang berhak (DPR RI 2026a).

 Ketika Beban Pembuktian Menjadi Persoalan

Meskipun memiliki tujuan yang sah, NCB menyimpan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama berkaitan dengan beban pembuktian. Dalam hukum pidana konvensional, negara berkewajiban membuktikan dakwaan terhadap terdakwa. Prinsip ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap individu agar seseorang tidak dipaksa membuktikan ketidakbersalahannya. Asas praduga tak bersalah dan prinsip bahwa negara harus membuktikan tuduhannya menjadi fondasi penting bagi peradilan yang adil.

Dalam perkara perampasan aset, persoalannya sedikit berbeda karena proses hukum tidak selalu diarahkan untuk menentukan kesalahan pidana seseorang, tetapi untuk menentukan apakah suatu aset memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana. Meskipun demikian, perbedaan objek pemeriksaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membebankan seluruh tanggung jawab pembuktian kepada pemilik aset.

Negara harus terlebih dahulu menghadirkan dasar dan bukti yang memadai mengenai dugaan hubungan aset dengan tindak pidana. Setelah dasar tersebut diuji di pengadilan, pemilik atau pihak yang berkepentingan harus memperoleh kesempatan yang nyata untuk menjelaskan asal-usul aset dan membantah hubungan yang dituduhkan. Mekanisme seperti ini lebih tepat dipahami sebagai pembuktian yang berimbang daripada pembalikan beban pembuktian secara mutlak.

Literatur pemulihan aset internasional memang mengakui bahwa beberapa sistem NCB menggunakan standar pembuktian perdata atau standar yang lebih rendah dibandingkan pembuktian pidana. Akan tetapi, standar yang berbeda itu tidak menghilangkan kewajiban negara untuk membuktikan hubungan aset dengan aktivitas kriminal. Penggunaan bukti tidak langsung, pola transaksi, atau ketidaksesuaian antara kekayaan dan penghasilan dapat relevan, tetapi semuanya harus dinilai secara kontekstual dan tidak boleh berdiri sebagai kecurigaan semata (Greenberg et al. 2009, 38–44).

Persoalan menjadi serius apabila ketidakmampuan seseorang menunjukkan dokumen kepemilikan atau riwayat transaksi langsung dianggap sebagai bukti bahwa hartanya berasal dari kejahatan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan administratif yang sama. Sebagian orang memperoleh tanah melalui warisan keluarga, menjalankan perdagangan secara informal, menyimpan uang secara tunai, atau bekerja di sektor yang pencatatannya tidak tertata. Ketidaklengkapan dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.

Karena itu, harus dibedakan antara kekayaan yang tidak terdokumentasi secara sempurna dan kekayaan yang terbukti berasal dari tindak pidana. Negara tidak boleh menjadikan kelemahan administrasi warga sebagai jalan pintas untuk merampas hak milik. Di sisi lain, ketidaklengkapan dokumen juga tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pelaku kejahatan yang sengaja menyamarkan kekayaan ilegal.

Keadilan dalam mekanisme NCB terletak pada kemampuan pengadilan menilai kedua kemungkinan tersebut secara objektif. Bukan pemilik aset yang harus selalu dianggap mencurigakan, dan bukan pula negara yang harus selalu dianggap benar. Keduanya harus tunduk pada pembuktian.

 Bahaya Salah Sasaran dan Perlindungan Hak Milik

Kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan bukanlah sikap yang berlebihan. Dalam negara hukum, kewenangan yang besar harus selalu disertai pembatasan yang memadai. Semakin besar kemampuan negara untuk membatasi atau mengambil alih hak seseorang, semakin kuat pula jaminan prosedural yang harus diberikan kepada warga negara.

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak milik pribadi melalui Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua ketentuan ini harus menjadi landasan ketika negara menerapkan perampasan aset.

Perlindungan hak milik bukan berarti memberikan kekebalan kepada kekayaan hasil kejahatan. Hak milik yang diperoleh melalui tindak pidana tentu dapat dikenai tindakan hukum sesuai undang-undang. Namun, negara harus dapat membedakan secara cermat antara aset hasil kejahatan dan aset yang diperoleh secara sah. Prinsip proporsionalitas menjadi penting agar tindakan perampasan tidak melampaui tujuan yang hendak dicapai.

Dalam regulasi yang disetujui DPR, mekanisme NCB dibatasi untuk keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui maupun tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, perampasan tanpa putusan pidana mensyaratkan aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar berdasarkan rumusan yang diberitakan dari naskah akhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak dirancang untuk secara otomatis menyasar setiap kekayaan warga yang tidak memiliki dokumentasi lengkap (Indonesia 2026, Pasal 6, berdasarkan naskah akhir yang disetujui DPR; ANTARA 2026b).

Meskipun demikian, pembatasan tersebut tidak menghilangkan seluruh risiko. Persoalan tetap dapat muncul ketika penyidik atau penuntut salah mengidentifikasi aset, ketika hubungan antara aset dan tindak pidana dibangun berdasarkan asumsi yang lemah, atau ketika pihak ketiga yang beritikad baik kesulitan mempertahankan haknya. Karena itu, perlindungan terhadap pihak ketiga bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan salah satu ukuran utama legitimasi mekanisme perampasan.

Bayangkan seseorang membeli tanah atau rumah dari pihak lain dengan harga yang wajar, melakukan transaksi melalui prosedur yang sah, dan tidak mengetahui bahwa penjualnya diduga memperoleh kekayaan dari tindak pidana. Jika kemudian aset tersebut dimohonkan untuk dirampas, bagaimana negara memastikan bahwa pembeli yang beritikad baik tidak kehilangan haknya secara sewenang-wenang? Jawabannya harus terletak pada pemeriksaan pengadilan yang sungguh-sungguh, akses terhadap informasi perkara, kesempatan mengajukan keberatan, dan mekanisme pemulihan apabila terjadi kesalahan.

Keberhasilan undang-undang ini tidak boleh diukur hanya dari jumlah aset yang berhasil dirampas. Ia juga harus dinilai dari seberapa sedikit warga yang tidak bersalah menjadi korban kesalahan penegakan hukum.

 Siapa yang Mengawasi Para Perampas?

Pertanyaan berikutnya jauh lebih mendasar: siapa yang mengawasi pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk merampas dan mengelola aset?

Perampasan aset tidak berhenti ketika pengadilan menjatuhkan putusan. Setelah itu, muncul persoalan baru mengenai penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, dan pengembalian aset. Aset yang disita dapat berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, perusahaan, atau barang yang nilainya dapat berubah seiring waktu. Tanpa tata kelola yang profesional, aset yang berhasil dirampas justru dapat mengalami penyusutan nilai, rusak, hilang, atau dialihkan melalui mekanisme yang tidak transparan.

Di sinilah badan pengelola aset menjadi institusi yang sangat strategis. Badan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai tempat pembagian jabatan atau ruang kompromi politik. Ia harus dibangun berdasarkan profesionalitas, integritas, independensi, transparansi, dan sistem audit yang dapat diperiksa publik. Setiap aset yang dikelola harus memiliki rekam jejak yang jelas, mulai dari saat diterima, disimpan, dipelihara, dimanfaatkan, hingga dijual atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.

DPR sendiri menyampaikan bahwa salah satu pilar regulasi ini adalah pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, termasuk melalui sistem informasi yang memungkinkan transparansi serta jejak audit. Selain itu, regulasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan independen terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset (DPR RI 2026b).

Namun, pengaturan normatif tidak otomatis menjamin praktik yang bersih. Independensi kelembagaan harus dapat diuji melalui mekanisme pengangkatan pejabat, transparansi anggaran, audit berkala, pelaporan publik, dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan pengelolaan aset. Jika badan pengelola aset justru dikuasai oleh kepentingan politik atau jaringan ekonomi tertentu, maka instrumen yang seharusnya memulihkan kekayaan negara dapat berubah menjadi sarana pemindahan kekayaan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.

Kita harus menghindari situasi ketika aset hasil kejahatan berhasil dirampas, tetapi kemudian hilang nilainya dalam proses pengelolaan. Negara tidak boleh hanya kuat ketika mengambil harta, tetapi lemah ketika mempertanggungjawabkan ke mana harta tersebut dialirkan. Transparansi harus berlaku sejak penelusuran hingga pengembalian aset, bukan hanya ketika pemerintah mengumumkan keberhasilan penyitaan.

 Mengembalikan Aset kepada Korban, Bukan Sekadar kepada Negara

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah orientasi pemulihan bagi korban. Dalam praktik penegakan hukum, keberhasilan sering kali diukur melalui jumlah tersangka, jumlah perkara, atau nilai aset yang berhasil disita. Padahal, ukuran keadilan yang lebih substantif adalah apakah korban memperoleh kembali hak dan kerugian yang dialaminya.

Dalam kasus investasi bodong, misalnya, keberhasilan merampas aset pelaku tidak otomatis berarti korban telah memperoleh keadilan. Aset tersebut harus dikelola dengan mekanisme yang transparan dan diarahkan untuk pemulihan kerugian para korban sesuai ketentuan hukum. Demikian pula dalam perkara korupsi, pengembalian aset kepada negara harus benar-benar memperkuat pelayanan publik dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan kinerja penegakan hukum.

Konsep asset recovery dalam perkembangan hukum internasional memang tidak hanya berorientasi pada pengambilalihan aset, tetapi juga pada pengembalian kekayaan yang berasal dari tindak pidana kepada pihak yang berhak. UNCAC menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu prinsip penting dalam kerja sama pemberantasan korupsi lintas negara. Pedoman Stolen Asset Recovery Initiative juga menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan aset membutuhkan sistem yang mampu menelusuri, mengamankan, merampas, dan mengembalikan aset secara efektif (United Nations 2004, chap. V; World Bank and UNODC 2009, 1–7).

Orientasi perampasan aset tidak boleh berhenti pada kepentingan fiskal negara. Ia harus menjangkau dimensi keadilan restoratif bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Aset yang dirampas harus memiliki arah pemanfaatan yang jelas, dengan prioritas pemulihan kepada korban apabila memang terdapat hak korban yang harus dipenuhi. Negara tidak boleh menjadikan perampasan aset sebagai cara memperoleh pendapatan baru tanpa memperhatikan asal-usul kerugian dan pihak yang berhak menerima pemulihan.

 Revolusi Hukum Harus Disertai Revolusi Akuntabilitas

Pengesahan undang-undang ini merupakan kemajuan penting, tetapi belum dapat disebut sebagai kemenangan akhir pemberantasan korupsi. Ia baru menyediakan instrumen hukum. Keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh bagaimana instrumen tersebut dilaksanakan, siapa yang menggunakannya, bagaimana pengadilan mengawasinya, dan sejauh mana masyarakat dapat mengontrol prosesnya.

Ada beberapa prasyarat yang harus menjadi perhatian. Pertama, standar pembuktian harus dirumuskan dan diterapkan secara konsisten agar negara tidak dapat merampas aset hanya berdasarkan dugaan atau ketidaksesuaian administratif. Kedua, pemilik aset dan pihak ketiga yang beritikad baik harus memiliki akses terhadap proses hukum dan kesempatan yang efektif untuk mengajukan keberatan. Ketiga, hakim harus memiliki independensi dalam memeriksa hubungan antara aset dan tindak pidana. Keempat, badan pengelola aset harus profesional dan dapat diaudit. Kelima, hasil perampasan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, termasuk mengenai pengembalian kepada korban dan pemanfaatan bagi kepentingan publik.

Selain itu, penerapan undang-undang harus memperhatikan ketentuan peralihan dan waktu mulai berlakunya. Berdasarkan informasi mengenai Pasal 74 dalam naskah yang disetujui DPR, pelaksanaan undang-undang dikaitkan dengan jangka waktu 12 bulan sejak pengundangan dan pembentukan badan pengelola serta badan pengawas. Artinya, persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak dengan sendirinya membuat seluruh mekanisme perampasan langsung dapat diterapkan pada hari yang sama. Kepastian mengenai tanggal pengundangan, pembentukan kelembagaan, dan aturan pelaksanaan menjadi penting agar tidak terjadi penerapan kewenangan sebelum seluruh prasyarat hukum terpenuhi (Indonesia 2026, Pasal 74; detikcom 2026).

Pada titik ini, kita perlu memahami bahwa negara hukum bukanlah negara yang memiliki kekuasaan paling besar untuk mengambil alih harta warganya. Negara hukum adalah negara yang mampu membuktikan bahwa harta tertentu berasal dari kejahatan, merampasnya melalui prosedur yang adil, dan memastikan hasilnya dikembalikan kepada pihak yang berhak. Kekuatan negara tidak diukur dari seberapa mudah ia mengambil harta, tetapi dari seberapa ketat ia membatasi dirinya sendiri ketika menggunakan kewenangan tersebut.

Palu DPR telah diketukkan. Setelah penantian hampir 18 tahun, Indonesia akhirnya memiliki dasar legislasi baru untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, pengesahan undang-undang bukanlah akhir dari perjuangan. Justru setelah kewenangan besar diberikan kepada negara, pengawasan publik harus menjadi semakin kuat.

Jika undang-undang ini berhasil membuat koruptor kehilangan hasil kejahatannya, mengembalikan kerugian korban, dan memperkuat keuangan negara tanpa mengorbankan hak warga yang tidak bersalah, maka ia layak disebut sebagai revolusi hukum. Tetapi jika kewenangan tersebut justru digunakan untuk menekan lawan, memeras pengusaha, mengambil alih harta pihak ketiga yang beritikad baik, atau memperkaya pengelola aset, maka revolusi itu hanya akan menjadi nama lain bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Ukuran keberhasilan undang-undang ini bukanlah seberapa cepat negara dapat merampas aset, melainkan seberapa adil negara membuktikan asal-usul aset tersebut, seberapa transparan negara mengelolanya, dan seberapa nyata negara mengembalikannya kepada korban serta masyarakat. Revolusi hukum tidak boleh hanya membuat negara semakin kuat merampas harta. Revolusi hukum harus membuat negara semakin kuat mempertanggungjawabkan setiap harta yang dirampasnya.

Palu sudah diketuk. Kini yang harus dibangun adalah kesadaran bahwa kewenangan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan, sementara keadilan tanpa perlindungan hak dapat berubah menjadi ketidakadilan yang dilegalkan.

*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultasn Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Referensi

DPR RI. 2026a. “DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban.” 19 November 2026. DPR RI.

DPR RI. 2026b. “UU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat dari Target.” 19 November 2026. JDIH Setjen DPR RI.

Financial Action Task Force (FATF). 2012. Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery. Paris: FATF. Khususnya bagian VI, hlm. 6–8. FATF – Best Practices on Confiscation.

Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grant, dan Larissa Gray. 2009. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, DC: World Bank. Khususnya hlm. 11–16 dan 38–44. World Bank – StAR Guide.

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

Indonesia. 2026. Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Naskah yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, 19 November 2026. Rujukan pasal dalam tulisan mengikuti naskah akhir yang disetujui DPR; nomor dan tanggal pengundangan perlu diperbarui setelah tercatat secara resmi.

ANTARA. 2026a. “DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset.” 19 November 2026. ANTARA News.

ANTARA. 2026b. “DPR Setujui RUU Perampasan Aset Jadi UU, Ini Poin-Poin Krusialnya.” 19 November 2026. ANTARA News.

United Nations. 2004. United Nations Convention against Corruption. New York: United Nations. Khususnya Pasal 31 dan Pasal 54 ayat (1) huruf c.

World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2009. Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, DC: World Bank.