Oleh Suhermanto Ja’far*
ADA perbedaan besar antara kritik yang disampaikan di gerbang kampus dan tuntutan yang kemudian masuk ke ruang parlemen. Di gerbang, kritik dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika mahasiswa. Tetapi ketika persoalan kepemimpinan sebuah perguruan tinggi dibawa ke Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, persoalan tersebut telah memasuki wilayah akuntabilitas publik.
Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada 22 September 2026 memuat permintaan agar jabatan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya periode 2026–2030 dibatalkan, maka dokumen tersebut merupakan perkembangan yang sangat penting dalam polemik UINSA. Ia bukan lagi sekadar suara demonstrasi, melainkan sebuah tuntutan yang telah memperoleh tempat dalam mekanisme pengawasan parlemen.
Yang menjadi perhatian utama adalah rumusan mengenai kepemimpinan UINSA. Dalam dokumen yang disebut sebagai kesimpulan rapat, Komisi VIII disebut memandang kegaduhan di UINSA telah mengganggu proses perkuliahan dan berpotensi mengancam perpecahan sivitas akademika, kemudian mendesak Menteri Agama untuk membatalkan jabatan Rektor UINSA periode 2026–2030.
Rrumusan tersebut memang merupakan dokumen resmi yang disepakati dalam Rapat Kerja 22 September 2026, bobot politik dan administratifnya tentu jauh lebih besar daripada sekadar pernyataan seorang anggota parlemen. Namun demikian, penting dibedakan antara desakan politik parlemen dan keputusan hukum mengenai sah atau tidak sahnya jabatan rektor. Keduanya tidak identik.
Perbedaan ini penting karena dalam negara hukum, kewenangan harus bekerja melalui prosedur dan dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan legalitas, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan wewenang sebagai bagian dari asas pemerintahan yang baik. Keputusan pejabat pemerintahan karenanya tidak cukup dinilai berdasarkan siapa yang mendukung atau menolaknya, tetapi juga berdasarkan kewenangan, prosedur, substansi, dan akibat hukumnya. Dalam perspektif administrasi publik, akuntabilitas bahkan menuntut agar pemegang kewenangan mampu memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan keputusan kepada forum yang memiliki kewenangan untuk memeriksanya (Bovens 2007, 450–454).
Di sinilah makna penting dari permintaan Komisi VIII tersebut. DPR meminta Menteri Agama melakukan pembatalan, maka pertanyaan publik berikutnya bukan sekadar apakah Menteri Agama akan melaksanakan permintaan tersebut, melainkan atas dasar hukum apa tindakan pembatalan itu akan dilakukan. Apakah yang dimaksud adalah pembatalan keputusan pengangkatan? Pemberhentian dari jabatan? Evaluasi administratif sebelum keputusan lebih lanjut? Ataukah mekanisme lain yang tersedia dalam peraturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara normatif agar penyelesaian polemik tidak menghasilkan persoalan hukum baru.
Panja sebagai Ancaman
Persoalan menjadi semakin menarik ketika kesimpulan rapat juga disebut memberikan batas waktu satu minggu kepada Menteri Agama untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan UINSA, dengan ancaman pembentukan Panitia Kerja atau Panja apabila penyelesaian tidak tercapai. Jika rumusan ini benar, maka satu minggu tersebut bukan semata-mata “hitungan mundur” bagi Menteri Agama dalam arti politik, tetapi merupakan kesempatan bagi Kementerian Agama untuk menunjukkan bahwa persoalan UINSA dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Panja juga perlu ditempatkan secara proporsional. Panja merupakan instrumen kerja parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendalaman suatu persoalan. Karena itu, pembentukan Panja tidak dengan sendirinya berarti bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran. Justru fungsi utamanya adalah memungkinkan persoalan diperiksa lebih mendalam melalui informasi, dokumen, dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Dalam teori akuntabilitas, forum pemeriksaan semacam ini penting karena akuntabilitas bukan hanya soal memberikan jawaban, tetapi juga adanya mekanisme yang memungkinkan pemberi jawaban diperiksa oleh forum yang memiliki otoritas (Bovens 2007, 449–450).
Jika Panja benar-benar terbentuk, yang paling penting bukanlah membayangkan “pembongkaran borok”, melainkan memastikan adanya pemeriksaan dokumen. Bagaimana proses 13 calon menjadi tiga calon? Apa dasar penetapan tiga nama tersebut? Apakah terdapat perubahan daftar calon? Jika terdapat perubahan, siapa yang memiliki kewenangan melakukan perubahan dan atas dasar aturan apa? Bagaimana mekanisme pengusulan, penilaian, dan penetapan dilakukan? Dan yang paling penting, apakah seluruh tahapan tersebut dapat diverifikasi dari dokumen resmi? Pertanyaan seperti inilah yang seharusnya menjadi pusat pemeriksaan.
Dalam konteks itu, persoalan yang sebelumnya muncul dalam RDPU 21 September menjadi semakin relevan. Komisi VIII sebelumnya menerima aspirasi Forum Komunikasi untuk Perubahan UINSA mengenai proses pemilihan rektor yang oleh forum dinilai tidak transparan. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid juga menyampaikan adanya pertanyaan mengenai proses 13 calon yang mengerucut menjadi tiga calon, termasuk persoalan mengenai calon yang sebelumnya disebut tidak masuk tiga besar tetapi kemudian dapat masuk kembali hingga akhirnya terpilih. Pernyataan tersebut merupakan penyampaian dan pencatatan atas persoalan yang dibawa ke DPR, bukan putusan yudisial mengenai adanya manipulasi. Justru karena itulah persoalan tersebut membutuhkan klarifikasi berbasis dokumen.
Masalah berikutnya adalah rencana pengisian jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana periode 2026–2030. Pengumuman UINSA Nomor B-2072/Un.07/01/R/KP.00.3/09/2026 tanggal 18 September 2026 secara resmi membuka seleksi untuk tiga Wakil Rektor, sepuluh Dekan, dan Direktur Pascasarjana. Pengumuman tersebut juga mencantumkan persyaratan administratif, mekanisme pendaftaran, verifikasi, serta Form-4 berupa pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.
Di sinilah muncul pertanyaan tata kelola yang tidak boleh diabaikan. Jika pada satu sisi status kepemimpinan rektor sedang menjadi objek evaluasi serius di tingkat Kementerian Agama dan parlemen, sementara pada sisi lain proses pengisian jabatan-jabatan strategis universitas sedang berjalan, apakah proses tersebut perlu diteruskan, ditunda, atau disesuaikan? Jawabannya tidak dapat didasarkan pada tekanan politik semata. Ia harus didasarkan pada kewenangan, kesinambungan administrasi, kepastian hukum, serta kebutuhan menjaga agar universitas tetap dapat menjalankan fungsi akademiknya. Kesimpulan Raker dan RDP tersebut jelas, rekrutmen tersebut harus ditangguhkan untuk menyesuaikannya
Dalam administrasi pemerintahan, kepastian hukum mempunyai arti penting karena warga negara dan institusi membutuhkan keputusan yang dapat diprediksi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dicey pernah mengaitkan negara hukum dengan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan melalui hukum, sementara perkembangan teori administrasi modern memperluasnya menjadi tuntutan terhadap transparansi, alasan keputusan, dan mekanisme koreksi ketika terjadi kekeliruan. Dalam konteks perguruan tinggi negeri, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena keputusan administratif tidak hanya berdampak kepada pejabat, tetapi juga kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan keberlanjutan layanan pendidikan.
Permintaan evaluasi terhadap regulasi pengangkatan rektor yang disebut terdapat dalam poin lain kesimpulan Komisi VIII juga harus dibaca secara hati-hati. Evaluasi terhadap sebuah peraturan tidak otomatis berarti peraturan tersebut telah dinyatakan cacat hukum. Evaluasi justru merupakan proses untuk menguji apakah norma yang berlaku masih konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, dan mampu menghasilkan tata kelola yang baik. Dalam teori regulatory governance, kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh konsistensi, implementasi, dan kemampuan regulasi menghasilkan kepastian serta akuntabilitas (Black 2008, 145–148).
Maka, hubungan antara “aturan yang sedang dievaluasi” dan “jabatan yang lahir berdasarkan aturan tersebut” juga tidak boleh disederhanakan menjadi rumus bahwa apabila regulasinya bermasalah, otomatis seluruh produk keputusannya batal. Dalam hukum administrasi, akibat hukum harus diperiksa melalui jenis cacatnya, kewenangan pembentuk keputusan, prosedur yang ditempuh, substansi keputusan, serta ketentuan mengenai pembatalan atau pencabutan keputusan administratif. Di sinilah pemeriksaan hukum yang serius diperlukan agar tuntutan penyelesaian tidak justru melahirkan ketidakpastian baru.
Ada satu hal yang tidak dapat disangkal: krisis kepercayaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengatakan bahwa sebuah keputusan telah sah secara administratif. Legitimasi institusi memiliki dimensi yang lebih luas. Suchman menjelaskan bahwa legitimasi berkaitan dengan penerimaan terhadap suatu organisasi sebagai sesuatu yang dianggap tepat, pantas, atau sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sosialnya (Suchman 1995, 574–577). Dengan demikian, kepemimpinan perguruan tinggi memerlukan dua hal sekaligus: legalitas formal dan kepercayaan komunitas akademik.
Inilah persoalan paling mendasar UINSA hari ini. Apabila sebuah kepemimpinan terus dipersoalkan oleh mahasiswa, dosen, alumni, atau unsur lain sivitas akademika, maka penyelesaiannya tidak cukup dengan mempertahankan bahwa prosedur formal telah selesai. Sebaliknya, aspirasi sivitas akademika juga tidak boleh otomatis menjadi bukti bahwa seluruh prosedur telah melanggar hukum. Kedua sisi harus bertemu dalam satu ruang yang sama: pemeriksaan yang transparan dan berbasis dokumen.
Dokumen Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII tanggal 22 September 2026—jika benar sebagaimana substansi yang beredar—seharusnya tidak diperlakukan sebagai “vonis politik” yang menutup seluruh perdebatan. Ia lebih tepat dibaca sebagai eskalasi tertinggi dari mekanisme pengawasan politik terhadap persoalan kepemimpinan UINSA. Di sana terdapat desakan, batas waktu, kemungkinan pembentukan Panja, dan permintaan evaluasi regulasi. Semua itu menunjukkan bahwa polemik UINSA telah memasuki tahap yang jauh lebih serius dan membutuhkan respons institusional.
Bola kini berada pada Kementerian Agama. Bukan semata-mata untuk memilih antara “membatalkan” atau “mempertahankan” seorang rektor, tetapi untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah berkembang secara objektif. Jika proses pengangkatan ternyata sesuai aturan, jelaskan dasar dan kronologinya kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran administratif atau prosedural, lakukan koreksi sesuai mekanisme hukum. Jika terdapat persoalan regulasi, evaluasi dan perbaiki regulasinya. Dan jika konflik telah mengganggu kegiatan akademik, pulihkan terlebih dahulu ruang belajar agar mahasiswa tidak menjadi korban dari konflik kelembagaan.
Pertanyaan “Menag, batalkan Rektor UINSA?” sebenarnya menyimpan pertanyaan yang lebih fundamental: apakah seluruh proses kepemimpinan UINSA dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan akademik? Itulah pertanyaan yang semestinya dijawab oleh Kementerian Agama setelah Senayan mendengar.
Sebab pada akhirnya, persoalan UINSA bukan sekadar tentang seorang rektor. Ia adalah ujian terhadap bagaimana negara mengelola perguruan tinggi Islam negeri ketika legalitas formal berhadapan dengan krisis kepercayaan. Jika Senayan meminta evaluasi, maka evaluasi harus dilakukan. Jika Senayan meminta penjelasan, maka dokumen harus dibuka. Jika ditemukan pelanggaran, hukum harus bekerja. Dan jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus diumumkan secara terbuka.
Senayan telah mengangkat persoalan UINSA ke tingkat nasional. Kini yang ditunggu bukan sekadar perintah untuk membatalkan atau mempertahankan, melainkan keberanian negara untuk membuka seluruh proses, memeriksa seluruh dokumen, dan memberikan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan sivitas akademika.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Black, Julia. 2008. “Constructing and Contesting Legitimacy and Accountability in Polycentric Regulatory Regimes.” Regulation & Governance 2 (2): 137–164.
Bovens, Mark. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal 13 (4): 447–468.
Suchman, Mark C. 1995. “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20 (3): 571–610.
Tyler, Tom R. 2006. Why People Obey the Law. Princeton, NJ: Princeton University Press, 163–174.
