JAKARTA | duta.co – Ada yang baru dalam jagat perpolitikan kita. Kalau selama ini para elit yang sibuk membuat partai politik (Parpol), kini wong cilik bergerak maju. Mereka yang ‘Sadar Politik’, berupaya merebut kembali kedaulatannya yang hilang.
“Kami bertekad meneruskan perjuangan PKNU yang belum terwujud. Intinya mengembalikan kadaulatan rakyat. Bersama-sama ‘wong cilik’ kami bangkit melalui Partai Kedaulatan Rakyat,” demikian Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) Tuntas Subagyo SM, MM didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Drs Choirul Anam, di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (12/6/2022).
PKR adalah ‘wajah baru’ PKNU. Partai besutan ulama ini sudah puluhan tahun ‘mati suri’, tak kuasa mengikuti prosesi Pemilu. Sementara, jagat politik kian ‘runyam’. Rakyat semakin termarginalkan, dijauhkan dari hak prinsipnya, kedaulatan rakyat. Apalagi kue kekuasaan sudah menjadi ‘bancakan’ oligarki.
“Kita tidak boleh diam, harus bangkit. Sudah tertata dari ‘langit’, saya dipertemukan dengan Pak Tuntas Subagyo bersama Pak Sigit Prawoso. Mereka ini sudah 8 tahun bergerak bersama jutaan wong cilik untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang hilang. Demi kemaslahatan umat, PKNU pun mengajukan perubahan nama ke Kemenkumham RI menjadi PKR. Sekarang tinggal menunggu SK, semua sudah beres,” jelas Cak Anam, panggilan akrabnya sebagai Ketua Dewan Kehormatan PKR.
Tidak Pakai Tokoh
Menurut Tuntas, PKR memang tidak miliki tokoh sentral. Partai ini sengaja didesain menjadi wadah bersama, gotong-royong. Dia yakin, kalau rakyat sudah berjalan bersama, maka, kekuatan apa pun yang akan merintangi, menghadang, pasti terselesaikan.
“Kita sudah tertata apik di 34 Provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini sedikit 7 ribu kader daerah merapat ke Jakarta, menyaksikan pengukuhan dalam Kongres I PKR di Sentul. Anda bisa saksikan, mereka datang dengan damai, biaya sendiri. Mereka berharap rakyat bisa menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.
Hal yang sama menjadi semangat Sigit Prawoso, Sekjend PKR. Menurut lelaki asal Jawa Timur ini, perubahan PKNU ke PKR, ini sekaligus mengubah strategi politik. “Karena kalau tidak dari bawah, Parpol akan menjadi ‘alat perdagangan’. Ujungnya tidak sanggup menggenggam amanat penderitaan rakyat. Kalau Parpol terbentuk oleh elit, maka, takutnya, tunduk kepada kemauan oligarki,” jelas warga nahdliyyin kultural ini.
Sambil menunggu SK dari Kemenkumham RI terbit, lanjutnya, PKR kini tengah sibuk menyiapkan verifikasi faktual di seluruh daerah kabupaten. Ini adalah syarat mutlak untuk bisa mengukuti Pemilu 2024.
“In sya Allah, semua berjalan lancar. Tidak perlu pasang target muluk-muluk. Yang penting: Pertama, lolos verifikasi faktual. Kedua, lolos parliemantary threshold (PT) di Senayan, dan Ketiga, memimpin jagat perpolitikan demi kedaulatan rakyat. Ingat! Kedaulatan yang hilang tidak untuk kita ratapi, harus kita rebut kembali,” pungkas olahragawan ini. (mky)
