LAMA DAN BARU: Khofifah Indar Parawansa member selamat kepada Idrus Marham yang dilantik menjadi Mensos di Istana Negara Jakarta, Rabu (17/1), diikuti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (ist)

SURABAYA | duta.co –  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parwansa yang mengundurkan diri karena maju Pilgub Jatim 2018. Pergantian ini juga disinyalir sebagai bentuk konkret dukungan terhadap Khofifah maju di Pilgub Jatim 2018.

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Mochtar W Oetomo menyatakan, dukungan istana kepresidenan terhadap Khofifah di Pilgub Jatim 2018 adalah rahasia umum. “Tanpa itu (pergantian Mensos) sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak dini Jokowi sudah merestui Khofifah,” kata Mochtar saat dikonfirmasi Rabu (17/1).

Pemilihan Idrus Marham sebagai pengganti Khofifah, lanjut Mochtar, juga menunjukkan bentuk konkret dukungan karena Golkar menjadi partai pengusung pasangan Khofifah-Emil Elestianto Dardak. ”Jika kemudian penganti Khofifah adalah Idrus ini menunjukkan bahwa sudah ada pembicaraaan sejak awal antara Jokowi, Golkar, dan Khofifah,” tandas Mochtar.

Direktur Surabaya Survey Center (SSC) ini menambahkan, pergantian Mensos ini sesungguhnya membawa makna bahwa Jokowi sudah sepenuhnya merestui dan meminta Khofifah all out untuk Pilgub Jatim. “Dan yang kedua, dukungan Golkar kepada Emil Dardak (Cawagub) terjamin,” imbuhnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi Kusman menyatakan, ada dua faktor yang menguatkan sinyalemen pergantian tersebut merupakan bentuk restu Presiden Jokowi.

Pertama, kedekatan emosional antara Jokowi dengan Khofifah yang terjalin sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Waktu itu Khofifah terlibat sebagai tim pemenangan Jokowi. Bahkan, Khofifah juga disebut-sebut menjadi salah satu menteri kepercayaan Jokowi.

“Bu Khofifah sendiri adalah figur yang menjadi salah satu kepercayaan Pak Jokowi. Kedekatan mereka sudah lama,” terang pria yang biasa disapa Angga ini.

Faktor kedua, lanjut dia, keseriusan Khofifah dalam menghadapi Pilgub Jatim. Ini tecermin dari keberhasilan Khofifah yang mendapat dukungan dari banyak partai politik. Popularitas dan elektabilitas Khofifah sebagai Bacagub Jatim juga cukup tinggi. “Artinya RI 1 (Presiden Jokowi) ini melihat bahwa ada keseriusan Ibu Khofifah untuk maju dalam Pilgub,” urai Angga.

 

‘Raja Agung’ dan Pilgub Jatim

Sebaliknya, Hariyadi, pengajar FISIP Unair, menyatakan, dalam tradisi politik kerajaan dikenal konsep ‘raja agung’. Konsep ini mengandaikan kerajaan-kerajaan kecil yang lemah dan rentan digempur lawan akan cenderung berlindung di balik payung kerajaan besar sebagai tameng.

“Secara politik ini merupakan langkah dan strategi yang wajar. Bahkan kerap berujung pada upaya kapitalisasi manipulatif untuk membentuk persepsi publik sesuai kebutuhan politiknya. Derajat kapitalisasi manipulatif itu berbanding terbalik dengan derajat besar kecilnya kerajaan. Makin kecil kerajaan, makin besar kebutuhan kapitalisasi manipulatifnya,” ujar Hariyadi.

Begitu sebaliknya, lanjut Hariyadi, seakan-akan sejarah berulang, tiba-tiba konsep ‘raja agung’ mengemuka dalam diskursus Pilgub Jatim. Istana Kepresidenan dianalogkan sebagai raja agung. Sementara paslon yang berkompetisi adalah raja kecilnya. Di antara pasangan Gus Ipul-Mbak Puti dengan Khofifah-Emil, mana yang terkesan derajatnya kecil dan oleh karena itu memiliki kebutuhan tinggi melakukan kapitalisasi manipulatif.

“Sejauh yang saya cermati diskursusnya, adalah Khofifah-Emil yang oleh para true-believer-nya selalu diyakinkan mendapat restu dan bahkan perintah untuk menang dalam Pilgub Jatim 2018. Bahkan diskursus di antara elite partai pengusung Khofifah-Emil menguatkan keyakinan perseptual bahwa perintah Istanalah yang terpaksa membuat mereka mendukung Khofifah-Emil. Betapa pun sejatinya partai-partai itu enggan mendukung Khofifah-Emil,” bebernya.

Bahkan amat sangat diyakini, dengan tak adanya payung hukum yang mengatur perihal menteri yang turun berkompetisi dalam Pilgub, bahwa posisi Khofifah sebagai Mensos akan tetap dipertahankan oleh Istana, walau maju dalam proses Pilgub Jatim 2018.

“Tapi secara faktual Khofifah justru mengundurkan diri dari posisi Mensos saat jelang mendaftar sebagai paslon ke KPU Jatim, bisa dispekulasikan sebagai kesadaran etik dari Khofifah. Namun, bisa juga dispekulasikan sebagai dipaksa mundur oleh Istana,” ungkap Hariyadi.

Hitungan Politik

Secara hitungan politik, untuk kepentingan upaya pemenangan, tentu akan jauh lebih menguntungkan kalau Khofifah tetap dalam posisi Mensos. Sebab, banyak program Mensos yang bisa dipakai sebagai instrumen mengkooptasi publik pemilih.

“Jika benar dan sungguh-sungguh Khofifah didukung dan ditugasi oleh Istana untuk menang, logikanya Istana akan memertahankan posisi Khofifah sebagai Mensos. Tapi kenyataan Khofifah lepas jabatan, patut diduga Istana tak lagi atau memang tak pernah mendukung apalagi memerintahkan Khofifah untuk maju dan memenangi Pilgub Jatim 2018,” analisis Hariyadi.

Lantas bagaimana dengan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti? Diskursus yang berkembang justru seolah-olah ingin mengatakan ada perbedaan garis politik antara Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi. Sekan-akan Megawati dengan Jokowi sudah beda kepentingan politik dalam Pilgub Jatim. Seolah-olah Megawati dengan Jokowi sudah pecah kongsi dalam Pemilu 2019. Seakan-akan Megawati dan Jokowi sudah tak lagi terjalin komunikasi menyongsong Pilkada 2018.

“Singkat cerita, terkesan dari diskursus yang berkembang bahwa derajat “raja agung” amat kecil bagi Gus Ipul-Mbak Puti. Sehingga, patut diduga kapitalisasi manipulatif Gus Ipul-Mbak Puti terhadap Istana amat kecil, ” pungkas Hariyadi. ud

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.