Oleh Mukhlas Syarkun
JAKARTA | duta.co — KEBIJAKAN pemerintah kini menui kritik meluas, karena ditengarai telah melenceng dari konstitusi dan mengancam kedaulatan negara.
Pertama, soal MBG (Makan Bergizi Gratis) banyak kalangan memprotes karena dianggap mengambil jatah anggaran pendidikan. Pun pelaksanaannya. Kini beredar masif kaos ala Tiyo (Ketua BEM UGM) yang memplesetkan MBG menjadi Maling Berkedok Gizi.
Meskipun Prabowo telah menjelaskan itu hasil efisiensi bukan ambil dari porsi pendidikan, tapi kuatnya opini membentuk pengertian publik. Apalagi, kini ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Maka, MBG menjadi problem serius.
Kedua, perihal BoP (Board of Peace) dianggap telah melakukan kolaborasi dengan penjajah dan menyeret Indonesia dalam blok-blok. Padahal kita negara non-blok dan gabung ke BoP itu di luar mandat PBB, padahal amanah konstitusi kita bebas aktif.
Ketiga, soal perjanjian ekonomi dengan USA (Amerika Serikat) yang dianggap melemahkan posisi Indonesia dan jangka panjang akan menggerus kedaulatan ekonomi. Semua ini masih meresahkan masyarakat, dan butuh kejelasan sikap wakil rakyat di DPR RI.
Pansus menjadi keniscayaan karena ini sudah menjadi perbincangan publik yang serius rakyat perlu kejelasan dan kejujuran. Di sisi lain, Pansus juga menguntungkan pemerintah sebab menjadi forum resmi pemerintah menjelaskan pada publik yang selama ini mendapat berbagai informasi dari medsos yang campur aduk antara fakta, opini, framing dan fitnah.
Harapan kita dengan Pansus menjadi koreksi sekaligus mencari solusi bukan menjadi alat politik untuk menjatuhkan tapi mendudukan persoalan menjadi terang benderang. Bukankah begitu? (*)
