LAMONGAN | duta.co – Politik memang ngeri. Pidato Prabowo Subianto saat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meresmikan rumah pemenangan Prabowo-Sandi yang dihadiri elemen pekerja, termasuk para pengemudi ojek online (ojol), di Jakarta, justru disoal sebagian komunitas ojol.
Puluhan tukang ojek yang tergabung dalam komunitas ojek online maupun ojek pangkalan Lamongan, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan Sunan Drajad, Senin (26/11/2018).
Mereka menuntut Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto, meminta maaf atas pernyaatanya yang mendiskreditkan tukang ojek.
Aksi unjuk rasa ini, diawali dengan melakukan konvoi sepeda motor, dari Jalan Kisarmidi Mangunsarkoro, tepatnya di depan kantor Dinas Kesehatan Lamongan.
“Menuntut bapak Probowo untuk mencabut pernyataanya, sekaligus meminta maaf. Jangan jadikan kami sebagai komoditas politik,” kata Kastum orator aksi.
Pengunjuk rasa menilai, pernyataan Prabowo tersebut telah merendahkan profesi tukang ojek. Padahal diera saat ini, perkerjaan ojek online sangat membantu dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Kastum orator aksi, menyampaikan beberapa tuntutan dalam aksi, yang diklaim mewakili komunitas ojek online dan ojek pangkalan Lamongan, diantaranya pertama meminta Prabowo mencabut pernyataan yang dinilai merendahkan profesi tukang ojek.
Kedua, Prabowo diminta mengklarifikasi pernyataan secara terbuka. Dan ketiga menuntut Prabowo meminta maaf kepada para pihak yang telah direndahkannya.
“Kami hanya menuntut Pak Prabowo meluruskan kata-katanya tersebut, karena kami menilai telah merendahkan kami, selaku tukang ojek,” pintanya.
Setelah melakukan orasi hampir satu jam didepan kantor Bawaslu, para tukang ojek melanjutkan aksinya, dengan konvoi keliling menyusui jalan kota Lamongan.
Benarkah pidato Prabowo merendahkan ojol? “Jauh sekali. Dari mana mikirnya? Jangan kita mau diprovokasi. Pak Prabowo itu kasihan ama kita, lulusan SMA kok menjadi Ojol, ini semua karena tidak ada pekerjaan yang lebih baik,” demikian Mohammad Baidlowi komunitas Ojol.
Bahkan ribuan driver Ojol mengikuti pembacaan ikrar pemenangan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Mereka tak melihat apa yang disampaikan Prabowo menjadi persoalan.
Dimana Letak Pelecehannya?
“Nggak, nggak merasa direndahkan. Orang bentuk keprihatinan, justru dia merasakan perihnya anak bangsa yang kondisinya seperti itu tidak bisa diberikan regulasi. Gitu lho. Jadi di mana letak melecehkannya? Nggak. Yang melecehkan itu siapa, nggak tahu dan dia berasumsinya, apa nggak paham,” demikian Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi (SPDT) Rusli di gedung Dewan Harian Nasional 45, Menteng, Jakarta Pusat.
Rusli, yang juga pengemudi ojek online (ojol), mengklaim 75% driver ojol se-Indonesia mendukung Prabowo-Sandi. Ia menyatakan akan terus memberikan semangat kepada rekannya yang lain untuk menentukan pilihan agar tidak dimainkan oleh politik.
“Cuma memang ada teman-teman yang sifatnya masih geli dengan politik, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kita tetap harus memberikan semangat kepada teman-teman yang lain supaya kita harus berpolitik, kalau nggak berpolitik nanti akan dibuat, dimainkan oleh politik. Daripada dimainkan oleh politik, mending kita berpolitik sekalian,” tegas Rusli.
Hari ini Senin (26/11), Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akan mengadakan pertemuan dengan para pengemudi ojek online. Meski demikian, Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan menampik bila pertemuan tersebut dikaitkan dengan Pilpres.
“Jadi ini konteksnya tidak semata kaitan dengan pilpres, jauh itu. Karena mereka butuhnya pandangan dan saran-saran kita, misalnya kita lihat aspek regulasinya, nanti kita sampaikan, kayak gitu-gitulah,” imbuhnya.
Bukan Pelanggaran Pemilu
Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakul Badar, mengatakan, menghargai aspirasi yang telah disampaikan oleh para tukang ojek online maupun pangkalan tersebut. Namun pihaknya tidak mempunyai kewenangan tentang pengaduan itu, karena bukan merupakan pelanggaran pemilu.
“Kalau terkait aspirasi yang disampaikan oleh para tukang ojek tadi. Itu bukan persoalan pelanggaran pemilu. Tetapi tetap kami hargai dan tidaklanjuti. Akan kami sampaikan secara berjenjang, ke Bawaslu Provinsi. Dan sepertinya ini bukan saja isu lokal tapi sudah nasional,” tegasnya.(kim)
