KEDIRI|duta.co – Bertajuk rapat koordinasi digelar BPBD Kota Kediri bertempat di Titik Nol Cafe, menjadi sorotan sejumlah pihak. Pertama di tengah maraknya kejadian bencana dianggap lambannya respon. Kemudian kedua terkesan terlalu eksklusif dengan tidak menggunakan fasilitas milik pemerintah kota.
Namun ada pertanyaan atas diundangnya PT. Triple S dalam rapat tersebut, dengan menghadirkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Jawa Timur, Agus Ardiyansyah .SKM, Senin (16/9).
Rapat Koordinasi Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, menjadi judul kegiatan ini, mengundang seluruh satuan kerja di pemerintah kota, TNI, Polri dan perusahaan swasta. Dari acara rapat ini, diharapkan menjadi titik awal atas penangganan kasus kebencanaan di Kota Kediri secara bersama-sama.
Berdasarkan fakta di lapangan, terlihat aksi luar biasa justru ditunjukkan Satpol PP dan Tagana. “Untuk itu, BPBD Provinsi Jawa Timur menjelaskan keberadaan pemerintah daerah harus mampu melakukan penanggulangan bencana. Sampai sejauh mana, bila perlu bantuan bisa dibantu daerah tetangga. Seperti kasus kebakaran hutan di wilayah Gunung Klotok,” jelas Agus Ardiyansyah.
Triple S Dirundung Bencana?
Terkait diundangnya PT. Triple S, berkantor pusat di Kota Kediri sebagai penyedia jasa konstruksi meski telah ditetapkan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas monopoli pekerjaan, dijelaskan plt. Kalaks BPBD Kota Kediri, Samsul Bahri.
“Acara rapat ini mengundang sejumlah pihak termasuk swasta. Ini untuk pendataan peralatan yang dimiliki mereka, harapannya agar bisa berpartisipasi jika ada bencana. Tapi meski diundang ternyata tidak hadir. Kita minta data peralatan, juga tidak mengirim dari Triple S,” jelasnya. (rci/nng)
