JOMBANG | duta.co – Meski mencatat prestasi lebih baik di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jombang justru mendapat sorotan tajam. Kebijakan pengelolaan dan transparansi anggaran dinilai tidak adil oleh sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor).
Pasalnya, dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang mencapai Rp1,3 miliar disebut-sebut lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial dan akomodasi. Sementara dana pembinaan untuk masing-masing cabor dinilai jauh dari harapan.
Keluhan itu salah satunya datang dari pengurus cabor sepak bola. Mereka menyebut alokasi dana pembinaan yang diterima tahun ini sangat minim dan tidak sebanding dengan kebutuhan.
“Tahun lalu kita menerima Rp100 juta. Tapi tahun ini hanya Rp20 juta. Silakan masyarakat nilai sendiri, cukup atau tidak dana sebesar itu untuk pembinaan selama satu tahun,” ujar Edy Musyadad, Exco PSSI Jombang, Selasa (5/8).
Ia menambahkan, minimnya anggaran membuat pembinaan di internal PSSI Jombang terhambat. Bahkan, kompetisi internal sebagai sarana penjaringan bibit muda tak bisa digelar. “Kami sampai harus mencari dana pribadi, atau mengandalkan bantuan dari pihak luar sebagai ‘bapak asuh’. Ini tentu tidak ideal untuk masa depan olahraga kita,” tegasnya.
Kondisi ini tak hanya dialami cabor sepak bola. Beberapa cabor lain juga mengeluhkan hal serupa, namun enggan berkomentar terbuka karena khawatir berdampak pada hubungan dengan KONI. (din)
