SIDOARJO | duta.co – Berbagai inovasi layanan, mulai antrian online, pembayaran non-tunai, hingga penolakan gratifikasi diterapkan RSUD Sidoarjo Barat untuk memperkuat Zona Integritas. Langkah ini diharapkan mampu mengantar rumah sakit tersebut meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bahkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Zona Integritas sangat penting bagi kami, karena merupakan komitmen kami untuk mewujudkan pelayanan prima yang bebas dari gratifikasi dan korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada RSUD Sidoarjo Barat,” ujar Direktur RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdillah Segaf Al Hadad, M.M. kepada wartawan, Rabu (10/9/25).
Ia menambahkan, setelah penilaian wawancara Zona Integritas yang dilakukan Tim Penilai Nasional dari Kementerian PANRB pada 4 September 2025 lalu, pihaknya akan terus meningkatkan kinerja serta mencegah praktik pungutan liar di lingkungan RSUD Sidoarjo Barat.
“Target jangka menengah kami adalah menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas dari korupsi, pungli, dan gratifikasi. Kami juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan laporan pengaduan. Sedangkan untuk jangka panjang, selain mempertahankan capaian yang ada, kami menargetkan RSUD Sidoarjo Barat ke depannya meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” jelasnya.
Menurut dr. Abdillah, pihaknya secara berkelanjutan melakukan kampanye Zona Integritas, baik di internal pegawai maupun kepada masyarakat luas. RSUD Sidoarjo Barat juga menerima pengaduan langsung (tatap muka) serta tidak langsung (melalui kotak saran, media sosial dan kanal pengaduan SP4N LAPOR).
“Harapan saya kepada seluruh pegawai, mari bekerja sesuai SOP, dengan hati yang ikhlas dalam melayani masyarakat. Karena sesuai dengan slogan penyemangat kami, di balik jarum suntik yang kecil, terdapat hati yang besar. Bismillah,” pungkasnya.
Sementara Kasubag Tata Usaha yang juga Humas RSUD Sidoarjo Barat, Imma Apriana, S.H. menambahkan, dalam memberikan pelayanan pihaknya selalu mengacu pada standar pelayanan dan SOP yang berlaku di setiap unit.
“Inovasi yang kami terapkan di antaranya antrian online/MJKN, layanan SibArTis bagi pasien kelompok rentan ber-KTP dan berdomisili di Kecamatan Krian, penerapan pembayaran non-tunai, penolakan gratifikasi dalam bentuk apapun, hingga perekrutan pegawai yang dilakukan sesuai regulasi tanpa biaya sepeserpun,” jelas Imma.
Ia menekankan, keberhasilan Zona Integritas bukan diukur dari angka, melainkan dari perubahan budaya kerja pegawai yang lebih disiplin, berintegritas, dan menolak segala bentuk gratifikasi. “Kami juga menyediakan layanan pengaduan, baik offline maupun online, yang akan ditindaklanjuti oleh Tim SPI untuk dilakukan investigasi,” pungkasnya.
Penilaian penerapan Zona Integritas RSUD Sidoarjo Barat menuju WBK Tahun 2025 juga mendapat perhatian luas. Sejumlah pejabat dan tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta jajaran asisten, Inspektur Kabupaten, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, serta pimpinan OPD terkait.
Selain itu, turut hadir pula unsur Forkopimka Krian, mulai Camat, Kapolsek, Danramil, hingga para kepala puskesmas, lurah, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pengurus BUMDes, kader posyandu, dan perwakilan masyarakat setempat. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung RSUD Sidoarjo Barat mewujudkan pelayanan yang prima, bebas gratifikasi dan korupsi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.(loe)
