SURABAYA I duta.co – Kabar baik bagi warga Surabaya. Pasalnya, kota pahlawan segera memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Gununganyar, Surabaya Timur. Hal ini atas dorongan dari DPRD Surabaya yang telah diakomodasi dalam pengesahan APBD 2020.
Anggota DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, pembangunan rumah sakit di wilayah Surabaya Timur bertujuan untuk mengatasi rujukan warga yang berada di wilayah Surabaya Timur dan Selatan. Karena di Surabaya Pusat sudah ada RS Soewandhi dan RS BDH di Surabaya di wilayah Surabaya Barat.
“Kita sebagai pemilik APBD tertinggi di Jatim, tentu malu kemudian ada warga kita yang berobat ke RSU Haji dan RSUD dr. Soetomo milik Pemprov Jatim. Fasilitas itu agar dimanfaatkan warga daerah lain yang pendapatan asli daerahnya sedikit,” kata Ketua Fraksi Golkar Surabaya ini, Jumat (28/8).
Oleh karena itu, Toni, sapaannya, mendorong sejak awal Pemkot Surabaya membangun RSUD di kawasan Surabaya Timur. Tentunya, pembangunan RSUD terletak di wilayah Gununganyar supaya ke depannya bisa mengakomodasi warga Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gununganyar, Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo.
“Terlebih sangat bermanfaat. Sehingga warga atau pasien tidak perlu jauh-jauh datang ke RS BDH dan RS Soewandi,” tegasnya
Politisi Partai Golkar ini beranggapan, pandemi covid-19 tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan berakhir.
“Nah, kalau RSUD kawasan Surabaya Timur bisa terbangun, mudah-mudahan itu bagian dari mitigasi resiko manakala ada varian baru yang masuk ke Indonesia, sehingga kita tidak gagap lagi seperti kemarin,” ucapnya.
Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak bisa dilaksanakan selama sektor ketahanan kesehatan masih rapuh. Dia berharap APBD 2021 fokus pada upaya pembangunan ketahanan kesehatan. Sehingga APBD bisa digunakan menggerakkan pemulihan ekonomi dan bisa selamat dari wabah pandemi.
Selain itu, Toni memiliki gagasan agar ada sejumlah Puskesmas Surabaya sudah memiliki pelayanan integrasi secara online. Tentunya akan menjadi satu kelengkapan pelayanan kesehatan kepada warga Surabaya.
“Misalkan ada perbaikan satu puskesmas yang mempunyai pelayanan online dan ada dokter jaga 24 jam. Ketika orang sakit datang kesana, diperiksa awal dan butuh rujukan ke rumah sakit. Maka, bisa dilihat di sistem online rumah sakit mana yang kamarnya kosong. Sehingga tidak ada lagi pasien datang di IGD rumah sakit maupun di tolak beralasan kamarnya penuh,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Fathoni berharap kepada Dinkes Surabaya menimba pengalaman pelayanan integrasi secara online seperti Dinas Dispendukcapil Surabaya. “Toh, pelayanan di Surabaya sudah online. Bahkan Dispendukcapil juga sudah sudah ada pelayanan online. Kenapa tinggal pelayanan kesehatan tidak bisa memiliki sistem online, harusnya bisa dilakukan,” tandasnya. (zi)
