SURABAYA | duta.co – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD kembali mengemuka. Gagasan tersebut diusung dengan dalih menekan tingginya biaya politik yang kerap dikaitkan dengan praktik politik uang, sekaligus menyederhanakan proses pemilu. Namun, wacana itu menuai penolakan keras dari sejumlah pihak, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, dari Fraksi PDI Perjuangan.
Deni menilai pemilihan gubernur serta bupati/wali kota melalui DPRD merupakan langkah mundur bagi demokrasi. Menurutnya, Indonesia telah melalui proses panjang reformasi untuk mewujudkan demokrasi langsung, sehingga tidak semestinya kembali ke sistem lama.
“Ini kemunduran demokrasi. Kita sudah maju ke depan, masa harus mundur kembali dengan dasar argumentasi yang menurut saya sampai hari ini belum jelas,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).
Lebih lanjutnya ia juga menilai alasan mahalnya biaya politik tidak relevan untuk dijadikan dasar mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, persoalan biaya seharusnya diselesaikan dengan perbaikan tata kelola dan regulasi, bukan dengan mengganti mekanisme demokrasi.
“Kalau alasannya pilkada berbiaya mahal, apakah kemudian solusinya sistemnya diubah? Kan tidak begitu. Yang harus diperbaiki itu mekanismenya, penyelenggaranya, teknisnya, dan aturannya,” tegasnya Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur itu.
Selain itu, Deni menekankan bahwa pemilihan tidak langsung berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat. Ia menilai meskipun DPRD merupakan wakil rakyat, mandat politik yang diperoleh melalui pemilu legislatif tidak dapat sepenuhnya menggantikan hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung.
“Ketika aspirasi puluhan ribu rakyat diwakilkan hanya kepada satu orang untuk memilih kepala daerah, saya rasa itu kurang pas. Saya sendiri memperoleh 91 ribu suara. Apakah 91 ribu orang itu semuanya sepakat memilih satu orang yang sama? Saya tidak bisa menjamin,” tandasnya.
Meski menyampaikan penolakan secara tegas, Deni menyatakan PDI Perjuangan tetap menghormati dinamika politik yang berkembang. Ia mengakui saat ini terdapat sejumlah partai politik yang secara terbuka mendukung wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung.
“Ini dinamika politik. Setiap partai punya pandangan masing-masing. Tapi PDI Perjuangan memandang bahwa demokrasi langsung, termasuk pemilihan kepala daerah oleh rakyat, adalah amanat reformasi yang harus dijaga,” ujarnya.
Deni juga menyatakan PDI Perjuangan siap menerima apa pun hasil akhir dari proses politik yang berlangsung, termasuk apabila kalah dalam pengambilan keputusan. Kendati demikian, ia menegaskan sikap partainya telah disampaikan secara terbuka dan konsisten.
“Biarkan rakyat mencatat bahwa PDI Perjuangan punya sikap tegas. Kalau nanti melalui musyawarah atau voting kami kalah, kami tetap akan mengakui undang-undang yang berlaku. Tapi sikap kami jelas, pilkada harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (rud)
