BEKASI | duta.co — Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO (International Labour Organization) terkait pekerja platform digital. Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pertemuan internasional ILO.

Sebagai informasi, Indonesia menyatakan mendukung penerbitan konvensi ILO tersebut yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online.

Menanggapi hal itu, Andi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Ia menyebut keterlibatan ILO dalam isu ojek online di Indonesia sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

“ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh, jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Andi menilai adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpancing oleh narasi tersebut.

“Sudah berulangkali kami menyatakan kepada pemerintah maupun Kemenhub, ke masyarakat dan ke DPR bahwa Ojol bukan pekerja, bukan buruh dan bukan pekerja mandiri, tapi mereka memaksakan diri agar status ojol sebagai pekerja, sampai ngemis ke ILO, ini ada apa dengan mereka itu, Indonesia negara berdaulat tidak boleh tunduk kepentingan lembaga internasional,” tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Obon Tabroni.

Anggota DPR dapil Kabupaten Bekasi & Kota Bekasi. menyebut bahwa ojol bukanlah pekerja ataupun buruh, melainkan mitra.

“Tadinya saya bingung, karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja, dan bukan buruh, mereka adalah mitra,” kata Obon Tabroni.

Obon menyebut dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

Melalui pernyataan tegas dan petisi tersebut, Koalisi Ojol Nasional menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

 Koalisi Ojol Nasional (KON) juga memanfaatkan momentum tersebut untuk membacakan petisi resmi yang berisi empat poin utama: Pertama, Stop Politisasi Ojol oleh Para Elit Politik dan Pejabat Negara. Kedua, Tolak Ojol sebagai Pekerja Tetap. Ketiga, Tolak Potongan 10% yang Tanpa Kajian dan Berdasar yang Akan Berdampak Negatif pada Mitra Driver dan keempat, Tolak Kepentingan Pribadi & Kelompok yang Mengatasnamakan Ojol.

Sejalan dengan pernyataan Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara, bahwa jika kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia maka Reklasifikasi Mitra = Hilangnya Pekerjaan.

“Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran. Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini,” tegas Agung Yudha.

 Saat ini Industri ojol, taksol, dan kurier online (kurol) berkontribusi sebesar 2% PDB (ITB, 2023). Perubahan status menjadi karyawan akan mengakibatkan:

  • Hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% mitra yang terserap, atau 70-90% tidak memiliki pekerjaan)
  • Penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5.5% dan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan (Svara, 2023)
  • Dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain

 Dampak Ekonomi Langsung:

  • Pelanggan Kehilangan Akses
    • Konsumen yang mengandalkan delivery karena keterbatasan mobilitas (misalnya orang tua,penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal jauh dari pusat kota) akan sangat terdampak.
    • Jika layanan delivery mencakup makanan, obat-obatan, atau kebutuhan pokok, maka risiko krisis logistik bisa meningkat, apalagi di daerah terpencil atau saat ada bencana/krisis.
  • Penurunan Pendapatan
    • Banyak UMKM menggunakan layanan pengantaran dan mobilitas digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dari sekedar area mereka beroperasi. Tanpa platform, bisnis mereka bisa stagnan atau bahkan rugi.
    • Dengan adanya reklasifikasi mitra sebagai pegawai, ada potensi untuk menekan platform pengantaran digital untuk menaikan harga yang dibebankan kepada pengguna layanan. Ini dapat berdampak pada naiknya beban operasional yang lebih besar bagi pengguna terutama UMKM.
    • Bisnis yang sangat bergantung pada pengantaran digital seperti restoran, supermarket, apotek, dan e-commerce akan mengalami penurunan penjualan drastis.
    • UMKM yang tidak punya outlet fisik kuat atau tidak punya banyak pelanggan setia akan lebih terdampak:
      • Restoran atau warung makan (warung sembako dan sejenisnya) yang hanya beroperasi secara online akan kehilangan jalur utama penjualan dan hanya dapat bergantung pada area penjualan dimana outlet fisik berada.
    • Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya juga bekerja sama dengan layanan kurir instan. Penurunan layanan bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan berdampak pada berkurangnya omzet penjualan.
  • Efek Sosial dan Tenaga Kerja
    • Ribuan mitra pengemudi kehilangan penghasilan atau pekerjaan, karena serapan tenaga kerja pasti mengalami recruitment barrier, dan hanya sebagian kecil dari mitra pengemudi yang ada sekarang yang bisa terserap (diperkirakan hanya 10-30% yang terserap, atau terjadi penurunan sebesar 70-90%)
    • Ini berarti potensi lonjakan pengangguran informal di kota besar, dan menambah beban negara
    • Turunnya penghasilan driver bisa menurunkan daya beli, yang mempengaruhi sektor lain seperti makanan, kebutuhan pokok, dan layanan finansial (misalnya cicilan motor atau pinjaman online).
  • Efek Domino (Multiplier Effect):\
    • Berdasarkan riset dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Tenggara Strategics, pada tahun 2019, kontribusi industri mobilitas dan pengantaran digital terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 127 triliun.
    • Setiap peningkatan sebesar 10 persen pada jumlah mitra pengemudi, secara signifikan akan berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja di industri mikro dan kecil sebesar 3,93 persen.
      • Diperkirakan Industri ini menaungi lebih dari 1.5 juta UMKM dan perubahan status menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan 1,4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan, dan penurunan aktivitas ekonomi digital yang berujung pada penurunan PDB sebesar 5,5% (Svara Institute, 2023)
    • Jika layanan delivery berkurang drastis hingga 70-90%, dampak ekonominya dapat dihitung berdasarkan kontribusi sektor tersebut (lebih dari 89 triliun).
    • Jika kita menggunakan multiplier ekonomi yang sering digunakan untuk perhitungan sektor jasa (umumnya antara 1,5 hingga 2,5), maka kita bisa memperkirakan efek ekonomi lebih lanjut. Misalnya, jika multiplier rata – rata = 2, maka 89 triliun × 2 = 178 triliun. Artinya, dampak total pada perekonomian Indonesia bisa mencapai sekitar Rp 178 triliun, yang mencakup efek lanjutan di sektor lain, seperti:
      • UMKM yang bergantung pada pengiriman cepat.
      • Ekonomi digital dan jasa logistik lain.
      • Kehilangan pendapatan bagi pekerja di sektor terkait, yang berkurang daya belinya, yang selanjutnya berdampak pada konsumerisme dan sektor ritel.
    • Peran besar sektor pengantaran digital dalam ekonomi Indonesia juga dapat menimbulkan efek samping makro yang lebih besar jika operasionalnya tiba-tiba terganggu, yakni:
      • Investasi di Indonesia turun dikarenakan hilangnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri.
      • Penerimaan pajak negara menurun.
      • Gejolak sosial politik dikarenakan kondisi ekonomi yang rentan; dapat berujung pada ketidakstabilan keamanan nasional
Pembelajaran dari Negara Lain

Wacana untuk menjadikan mitra pengemudi dan mitra kurir sebagai pegawai tetap sudah banyak terjadi di berbagai negara, namun hal tersebut bukan berarti serta merta merupakan kebijakan yang harus diikuti oleh Indonesia. Kita justru dapat melakukan regulatory impact assessment apakah kebijakan-kebijakan tersebut efektif menjawab permasalahan yang ada.

Beberapa negara telah mereklasifikasi Mitra Platform menjadi Karyawan maupun memberikan Klasifikasi Sendiri namun dengan hak dan manfaat yang menyerupai karyawan. Dampak reklasifikasi tersebut menimbulkan beberapa risiko seperti jumlah mitra pengemudi menyusut, contoh:

  1. Spanyol (48 juta penduduk):
      1. Aplikasi Uber melakukan putus mitra pengemudi
      2. Aplikasi Deliveroo hengkang
      3. Aplikasi Glovo hanya mampu menyerap sebagian, sehingga 83% mitra diputus mitra dan tidak memiliki kesempatan pendapatan.
  2. Swiss (Jenewa) (9 juta penduduk):
      1. Jumlah pengemudi menurun menjadi 67%, terutama mereka yang membutuhkan fleksibilitas dikarenakan perusahaan menetapkan syarat yang lebih ketat.
      2. 79% dari jumlah pengemudi tersebut tidak dapat menemukan pekerjaan lain sampai 6 bulan.
  3. Harga layanan naik
    1. Inggris (70 juta penduduk):
      1. Uber menaikkan harga tarif dan komisi menjadi lebih tinggi di kisaran 25% – 30% (kenaikan diteruskan ke pelanggan), mengurangi take-home earning pengemudi karena permintaan menurun
      2. Jika harga terlalu mahal, jumlah orderan berkurang, dan total pendapatan pengemudi akan menurun.
    2. Amerika (Seattle, Negara Bagian Washington) (8 juta penduduk):
      1. Sejak diberlakukannya upah minimum, volume pesanan pengiriman makanan melalui UberEats turun 45% karena Uber menaikkan biaya pengiriman dan konsumen tidak mampu karena harga yang lebih tinggi.
    3. Singapura (6 juta penduduk):
      1. Platform menaikkan harga layanan transportasi dan pengantaran online.
  4. Perkembangan UMKM tersendat
    1. Swiss (Jenewa) (9 juta penduduk):
      1. Penurunan permintaan terhadap layanan pemesanan makanan sebesar 42%.
      2. Estimasi potensi pendapatan yang hilang bagi restoran sebesar 16 juta Euro (260 Milyar Rupiah).
      3. Estimasi potensi kerugian negara atas pajak yang hilang sebesar 570 ribu Euro (Rp 9.5 Milyar)
    2. Amerika Serikat (New York City) (8 juta penduduk):
      1. Sejak diberlakukannya upah minimum, Uber dan Lyft mulai membatasi akses mitra pengemudi selama periode volume order rendah.
      2. Karena waktu menunggu dihitung dalam rumus upah minimum, aplikasi mengunci akses pengemudi supaya mitra tidak dapat keluar masuk aplikasi dan mendapatkan bayaran

Berdasarkan kajian dan pengalaman Internasional, pengubahan status mitra menjadi karyawan penuh waktu secara massal berpotensi:

  • Menghapus 70–90% lapangan kerja di sektor ini (Svara Institute, 2023).
  • Menurunkan PDB hingga Rp 178 triliun, dengan potensi 1,4 juta orang kehilangan penghasilan.

Daftar Pustaka:

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Share Tweet

BERITA MENARIK LAINNYADARI PENULIS