SURABAYA | duta.co – Tol Trans Madura hingga kini masih menjadi wacana dan kontroversi. Pro dan kontra kehadiran jalan bebas hambatan di Pulau Garam itu bermunculan.
Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya bersama Dewan Pengembangan Madura (DPM) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun mencoba membahas persoalan teknis usulan pembangunan Tol Trans Madura melalui Focuss Group Discussion (FGD), Kamis (16/9/2021).
Pembahasan tersebut juga sebagai tindak lanjut surat DPM Nomor 34/DPM/2020 kepada Presiden RI perihal Permohonan Pembangunan Jalan Tol Trans Madura serta pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi pada 1 Juni 2021 lalu.
Hadir dalam giat tersebut, Staf Khusus Menkopolhukam RI, Dr Imam Marsudi. Kehadiran Marsudi mewakili Menkopolhukam Mahfud MD. Lalu, juga hadir Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Ketua Umum DPM Achmad Zaini, Anggota Dewan Pakar DPM Dr Siti Marwiyah dan para pemangku kebijakan di Pulau Madura.
Imam Marsudi menjelaskan, bahwa pihaknya tidak memungkiri jika banyak wacana dan kontroversi yang berkembang terkait rencana pembangunan Tol Trans Madura.
“Sebagian orang Madura sendiri tidak setuju. Sebagian yang lain setuju. Ada yang bilang tidak perlu pakai tol,” kata Marsudi.
Tol Trans Madura juga disebut menjadi tombak pembangunan karena akan langsung menyambung dengan Tol Gresik-Mojokerto. Karena itu, jelas Marsudi, berbagai kontroversi tersebut layak dikaji baik secara visibilitas, perekonomian maupun proyeksi anggaran.
“Berbagai opsi dan pikiran mari kita kaji dalam kesempatan ini bersama para pakar infrastruktur,” ujarnya.
Marsudi menilai, kehadiran tol berdampak pada pengembangan ekonomi. Oleh sebab itu, Tol Trans Madura sekaligus disebut sebagai upaya membangun Madura agar akses semakin mudah. Sekaligus untuk mengembangkan garam Madura sebagai salah satu garam terbaik di dunia.
“Dan yang lebih menggembirakan lagi, Pak Mahfud MD kemarin menyampaikan bahwa di area itu akan dibangun Pangkalan TNI yang cukup besar dalam rangka untuk memperkuat sistem pertahanan kita,” ungkap Marsudi.
Lebih lanjut Marsudi menekankan, pada prinsipnya segala pembangunan Tol Trans Madura dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.
“Jangan hanya untuk kepentingan elitnya. Kedua, kita sebagai pemerintah fokus mendengarkan saja, kita tidak perlu mempunyai sikap karena kita menunggu hasil kajian visibilitas dari pembangunan Tol Trans Madura lalu akan kita lakukan pendalaman untuk kita break down,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mewakili Gubernur Khofifah mengatakan wacana terkait Tol Trans Madura berkembang ketika pada 1 Juni 2021 lalu, Gubernur bersama para tokoh bertemu salah satunya membahas Tol Trans Madura.
Kajian ini diharapkan berlanjut agar tidak menjadi wacana semata. Bahkan Gubernur Khofifah siap memfasilitasi dan mengapresiasi program-program ini. Namun, Heru mewanti-wanti agar tidak menggeser komoditas garam yang telah menjadi tambang ‘emas’ di Pulau Madura.
“Prinsipnya adalah ibu gubernur akan memfasilitasi dan mengapresiasi program-program ini. Kami mengingatkan, bahwa Madura adalah Pulau Garam yang menyatakan Pulau Garam sejak saya masih SD. Usia saya sekarang 61 tahun. ril/end
