MALANG | duta.co – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional sekaligus memperkuat kedaulatan agraria serta keadilan tata kelola hutan, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Nahdlatul Ulama (Pokja PSNU) Jawa Timur menyiapkan program pendampingan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dampingannya yang mengelola lebih 100 ribu luasan hutan melalui Program Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI. Bertempat di Hotel Pelangi, Malang mulai 22 hingga 24 September 2026, 144 pendamping mandiri itu mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pendukung Pendamping Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengawal keberlanjutan tata kelola Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di 225 KTH yang tersebar di pelbagai kawasan hutan Jawa Timur. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama PSNU Jawa Timur dengan Kepala Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, K.H. Muhammad Balya Firjaun Barlaman hadir langsung memberikan arahan sekaligus bertindak sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Ngaji Tani Perhutanan Sosial”. Gus Firjaun, panggilan akrabnya, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan pemikiran keislaman dengan pengelolaan sumber daya alam. “Pendampingan perhutanan sosial bukan sekadar urusan administratif kelola lahan, melainkan ikhtiar keagamaan dan kebangsaan untuk memastikan kesejahteraan petani/masyarakat di tingkat tapak serta menjaga kelestarian ekosistem hutan secara berkelanjutan,” ujar Gus Firjaun.

Turut hadir memberikan dukungan strategis, Kepala Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Wahyudi Ardhyanto, S.Si., S.T., M.T., serta perwakilan dari Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Bu Kristin. Selain itu juga ada Imam Santoso yang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kehadiran unsur pemerintah pusat dan balai ini menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dengan organisasi keagamaan.

Dalam sesi berbeda, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, Dr. Ahmad Hakim Jayli, M.Si. dan Koordinator Nasional Perhutanan Sosial NU, Dr. Tri Chandra Aprianto, juga memberikan apresiasi mendalam atas pengabdian kader-kader pendamping mandiri yang menjadi ujung tombak perubahan di tingkat tapak. Keduanua memberikan perspektif tentang kaspasitas dasar yang harus dimiliki para pendamping mandiri dengan melakukan pengembangan konsep “Mabadi Khaira Ummah” dan pemahaman atas gerakan NUconomic sebagai implementasi dan rute jalan pendampingan. “Nuconomic adalah gerakan kemasyarakatan PWNU Jawa Timur untuk melalkukan pemberdayaan ekonomi warga NU, melalui tiga pilar pemberdayaan, yakni UMKM, Kelompok Tani dan optimalisasi filantropi Islam, yaknis ZISWAF untuk pemberdayaan,” jelas Hakim yang juga Direktur Utama TV9 Nusantara.

Sementara itu, Sekretaris Pokja PSNU Jawa Timur, Widhy Taurus mengatakan
Pelatihan ini digelar untuk membekali para pendamping dengan pemahaman komprehensif mengenai peran teknis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendampingan. Pelaksanaan pendampingan ini mengacu pada kerangka regulasi dan kepastian hukum yang kuat. di antaranya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) sebagai landasan utama pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani guna menjamin kepastian kapasitas dan pendampingan petani. Selain itu, PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang mengamanatkan reformasi pengelolaan hutan dan pengakuan kawasan bagi masyarakat dan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mengatur skema legalitas Pendamping Mandiri serta tata cara izin kelola (Hutan Desa, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan) menjadi dasar bagi pelatihan ini. “Kami juga mengacu pada Permen LHK No. 4 Tahun 2023 sebagai aturan operasional pendampingan di areal Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Jawa Timur dan Pergub Jatim No. 86 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jatim No. 188/186/KPTS/013/2018 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Jawa Timur,” tegasnya.

Melalui agenda pelatihan ini, Widhy menyebut Pokja PS PWNU Jawa Timur tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis para pendamping mandiri, tetapi juga menyusun peta jalan (roadmap) pendampingan serta perumusan rencana aksi di lapangan. Diharapkan usai kegiatan ini, 140 pendamping mandiri tersebut semakin siap dalam memfasilitasi pendampingan kelembagaan, kelola kawasan, hingga penguatan kelola usaha ekonomi produktif bagi 225 KTH binaan PWNU Jawa Timur di seluruh wilayah Jawa Timur. “Kami menargetkan, Perhutanan Sosial ini bisa menjadi program prioritas bidang ekonomi bagi PWNU Jawa Timur dengan mendampingi petani dimulai dari hilir ataunpasar ditarik ke belakang hingga ke hulu, yakni aspek produksi pemanfaatan lahan hutan sosial sekaligus melakukan konservasi lingkungan,” ujarnya. (*)