Oleh Suhermanto Ja’far*
JIKA dahulu arena utama Muktamar Nahdlatul Ulama berada di ruang-ruang musyawarah para kiai, forum Syuriah, dan lobi-lobi organisasi, kini ruang digital justru telah menjelma menjadi “muktamar” yang lain. Jauh sebelum para muktamirin memasuki ruang sidang, jagat media sosial telah lebih dahulu menggelar perdebatan tanpa henti mengenai siapa yang paling layak menjadi Ketua Umum PBNU, siapa yang pantas duduk dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), siapa yang memenuhi syarat menjadi Rais ‘Aam Syuriah, hingga bagaimana arah kepemimpinan NU pada abad kedua. Hampir setiap hari bermunculan video, infografis, tulisan panjang, siaran langsung, dan komentar yang mengupas para kandidat dari berbagai sudut pandang. Dalam banyak hal, ruang digital seolah-olah telah menjadi “muktamar pendahuluan” yang berlangsung tanpa batas waktu, tanpa tata tertib, dan tanpa moderator. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana ruang publik digital telah menggeser pusat produksi opini dari institusi formal menuju jejaring komunikasi yang terbuka dan terdesentralisasi (Castells 2010, 407–410; Floridi 2015, 1–15).
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan organisasi. Namun, partisipasi yang terbuka itu juga melahirkan persoalan baru. Tidak sedikit pendukung kandidat yang membangun citra tokohnya secara berlebihan, seolah-olah hanya satu figur yang memiliki seluruh kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan NU. Pada saat yang sama, pendukung kandidat lain memberikan kritik tandingan yang tidak kalah keras. Perdebatan yang semula bertumpu pada gagasan tentang visi organisasi, kompetensi kepemimpinan, dan masa depan jam’iyah perlahan bergeser menjadi adu interpretasi terhadap sejarah, tafsir atas tradisi organisasi, hingga saling membongkar rekam jejak pribadi. Dalam beberapa percakapan, kritik terhadap gagasan bahkan berubah menjadi argumentum ad hominem, ketika fokus perdebatan bergeser dari substansi pemikiran menuju serangan terhadap pribadi, karakter, atau latar belakang seseorang. Padahal, tradisi ilmiah maupun adab Nahdlatul Ulama selalu menempatkan hujjah di atas sentimen personal. Pergeseran dari deliberasi menuju polarisasi semacam ini merupakan salah satu konsekuensi dari logika komunikasi digital yang mengutamakan atensi dan keterlibatan pengguna (engagement) dibandingkan kedalaman argumentasi (Zuboff 2019, 199–205; Sunstein 2017, 59–76).
Ruang digital semakin memperumit keadaan karena bekerja melalui logika algoritma yang tidak mengenal batas geografis, struktur organisasi, maupun otoritas keilmuan. Siapa pun dapat berbicara, membangun narasi, bahkan memproduksi klaim tanpa harus menunjukkan identitas yang jelas ataupun bertanggung jawab atas dampak sosial dari ucapannya. Dalam kondisi seperti ini, diskusi mengenai Muktamar sering kali bergerak sangat cepat dari analisis menuju prasangka, dari kritik menuju pelabelan ideologis, bahkan dari perbedaan pandangan menuju sikap saling menghakimi. Tidak jarang pula muncul sikap apologetik yang menempatkan kandidat tertentu seolah tidak pernah salah, sementara kandidat lain dipersepsikan selalu keliru. Akibatnya, ruang digital yang semestinya menjadi wahana pertukaran gagasan berubah menjadi arena pertarungan persepsi yang lebih banyak digerakkan oleh emosi daripada argumentasi. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi dan membentuk echo chambers yang mempersempit ruang dialog kritis (Pariser 2011, 9–16; Couldry and Hepp 2017, 34–42).
Di tengah situasi tersebut, peran tim sukses menjadi sangat menentukan. Dalam setiap kontestasi kepemimpinan, keberadaan tim pendukung merupakan sesuatu yang wajar sebagai bagian dari dinamika demokrasi organisasi. Namun, ketika orientasi tim sukses lebih diarahkan pada kemenangan jangka pendek daripada kemaslahatan jangka panjang organisasi, maka yang lahir bukan lagi pendidikan politik organisasi, melainkan kompetisi citra yang mengorbankan persaudaraan. Bahkan berkembang sinisme di tengah masyarakat bahwa “tim sukses akan tetap sukses sekalipun calon yang didukung kalah”. Ungkapan ini tentu bersifat satiris, tetapi mengingatkan bahwa dalam setiap kontestasi selalu ada risiko ketika sebagian orang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi, akses kekuasaan, atau posisi strategis daripada masa depan jam’iyah itu sendiri. Tidak sedikit pula yang memilih menjaga kedekatan dengan lebih dari satu poros kekuatan sebagai strategi mengantisipasi siapa pun yang akhirnya terpilih. Dalam politik digital, pragmatisme semacam ini sering kali diperkuat oleh budaya personalisasi kekuasaan dan logika jejaring yang sangat cair (Castells 2010, 443–448; Bremmer 2022, 17–29).
Muktamar NU tidak hanya membutuhkan kandidat-kandidat yang berkualitas, tetapi juga budaya politik yang bermartabat. Tim sukses semestinya menjadi jembatan yang memperkenalkan gagasan, rekam jejak, dan visi calon kepada warga Nahdliyin, bukan menjadi “pendekar syair berdarah” yang menghunus kata-kata sebagai senjata untuk melukai sesama. Dalam tradisi pesantren, perbedaan pendapat selalu dihormati sebagai bagian dari ikhtiar mencari kebenaran, bukan sebagai alasan untuk memutus ukhuwah. Martin Buber mengingatkan bahwa kehidupan bersama hanya dapat dibangun melalui relasi I–Thou, yakni relasi dialogis yang memandang orang lain sebagai sesama subjek, bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan (I–It) (Buber [1923] 1970, 53–68). Sebab, setelah Muktamar berakhir, seluruh warga Nahdliyin akan kembali berada dalam satu saf perjuangan yang sama. Yang akan dikenang oleh sejarah bukanlah seberapa keras sebuah tim sukses menyerang lawannya, melainkan seberapa besar kontribusinya menjaga marwah, persatuan, dan kedewasaan politik Nahdlatul Ulama di tengah riuhnya ruang digital.
Tim Sukses sebagai Cermin Kandidat
Orang-orang tua dahulu sering berpesan bahwa “burung akan terbang bersama kawanan yang sejenis”. Pepatah sederhana ini sesungguhnya mengandung intuisi sosiologis yang mendalam, yakni bahwa seseorang cenderung memilih lingkungan, sahabat, maupun orang-orang yang memiliki watak, orientasi, dan cara berpikir yang tidak jauh berbeda dengan dirinya. Dalam dunia politik maupun organisasi, pepatah tersebut sering kali menemukan relevansinya pada hubungan antara seorang kandidat dan tim suksesnya. Seorang kandidat lazimnya tidak memilih tim pendukung secara acak, melainkan mereka yang dianggap memiliki kesamaan visi, loyalitas, gaya komunikasi, bahkan karakter personal. Sebaliknya, tim sukses juga akan merasa nyaman memperjuangkan figur yang nilai, orientasi, dan kepentingannya dianggap sejalan dengan dirinya. Dalam sosiologi modern, kecenderungan ini dikenal sebagai homophily, yakni kecenderungan individu membangun relasi dengan mereka yang memiliki kesamaan karakter, nilai, maupun orientasi sosial (McPherson, Smith-Lovin, and Cook 2001, 416–418).
Tidak heran apabila masyarakat sering menilai karakter seorang kandidat melalui perilaku para pendukung terdekatnya. Penilaian tersebut memang tidak selalu benar dalam setiap kasus, tetapi memiliki dasar psikologis dan sosiologis tertentu. Apabila sebagian tim sukses lebih menampilkan orientasi pragmatis, mengutamakan kemenangan sesaat, gemar membangun polarisasi, atau lebih sibuk menyerang lawan daripada menawarkan gagasan, publik kerap bertanya apakah corak tersebut sekadar strategi komunikasi atau justru mencerminkan kultur kepemimpinan kandidat yang mereka perjuangkan. Sebaliknya, apabila tim sukses tampil santun, argumentatif, terbuka terhadap kritik, dan mengedepankan ukhuwah, karakter tersebut sering pula dipersepsikan sebagai refleksi dari kepribadian pemimpinnya. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, praktik-praktik sosial semacam itu tidak lahir secara kebetulan, melainkan merupakan ekspresi dari habitus, yaitu disposisi yang membentuk cara seseorang berpikir, bertindak, dan memilih lingkungan sosial yang dianggap selaras dengan dirinya (Bourdieu 1990, 52–65).
Pandangan serupa sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi fisiognomi klasik. Meskipun fisiognomi tidak lagi dipandang sebagai metode ilmiah yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kepribadian seseorang secara pasti, tradisi ini sejak Aristoteles hingga Johann Caspar Lavater berangkat dari keyakinan bahwa ekspresi wajah, gestur tubuh, cara berbicara, dan perilaku seseorang sering kali mencerminkan kecenderungan karakter batinnya (Lavater [1775] 2005, 11–23). Dalam konteks politik organisasi, gagasan tersebut dapat dipahami secara metaforis: gaya komunikasi tim sukses, pilihan bahasa, ekspresi emosional, maupun cara mereka memperlakukan lawan politik sering kali menjadi “wajah sosial” yang dibaca publik sebagai representasi dari figur yang mereka dukung. Oleh sebab itu, ketika sebagian tim sukses gemar menggunakan bahasa provokatif, membangun fitnah, atau menyerang pribadi lawan (argumentum ad hominem), persepsi publik tidak berhenti pada perilaku individu tersebut, tetapi sering meluas menjadi penilaian terhadap kualitas kepemimpinan kandidat yang berada di belakangnya.
Fenomena tersebut semakin tampak jelas pada era media digital. Apa yang dapat disebut sebagai fisiognomi digital bukan lagi membaca bentuk wajah seseorang, melainkan membaca pola komunikasi, jejak digital, gaya argumentasi, jaringan interaksi, hingga preferensi narasi yang terus diproduksi di ruang siber. Melalui status WhatsApp, unggahan Facebook, komentar di X, video TikTok, atau percakapan dalam berbagai kanal digital, masyarakat dengan cepat membangun identifikasi mengenai “ini pendukung siapa”, “ini berbicara untuk kepentingan siapa”, atau “ini sedang mengamankan agenda siapa”. Dalam masyarakat digital, identitas sosial tidak lagi dibangun semata-mata oleh penampilan fisik, melainkan oleh pola komunikasi digital yang terus direproduksi melalui algoritma (Floridi 2015, 1–15). Dengan kata lain, sebelum seorang kandidat berbicara, sering kali publik telah membaca “fisiognomi digitalnya” melalui perilaku para pendukung yang mengelilinginya.
Kualitas tim sukses sesungguhnya merupakan bagian dari kualitas kepemimpinan itu sendiri. Seorang pemimpin yang matang tidak hanya dinilai dari kemampuan berpidato atau menyusun program, tetapi juga dari kemampuannya membentuk kultur politik di lingkungan terdekatnya. Jika para pendukungnya mampu menjaga adab, mengedepankan hujjah, menghormati perbedaan, dan memandang lawan sebagai sesama warga Nahdliyin, maka publik akan melihat adanya konsistensi antara karakter pemimpin dan etika politik yang dibangun. Sebaliknya, apabila ruang digital dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, polarisasi, dan permusuhan atas nama seorang kandidat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi tim sukses, melainkan juga integritas moral kepemimpinan yang sedang diperjuangkan. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, pemimpin bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang ia ucapkan, tetapi juga terhadap budaya yang tumbuh di sekelilingnya. Sebab, pada akhirnya, tim sukses bukan sekadar mesin politik, melainkan cermin tempat masyarakat membaca watak seorang pemimpin.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Bourdieu, Pierre. 1990. The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.
Bremmer, Ian. 2022. The Power of Crisis: How Three Threats—and Our Response—Will Change the World. New York: Simon & Schuster.
Buber, Martin. (1923) 1970. I and Thou. Translated by Walter Kaufmann. New York: Charles Scribner’s Sons.
Castells, Manuel. 2010. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
Couldry, Nick, and Andreas Hepp. 2017. The Mediated Construction of Reality. Cambridge: Polity Press.
Floridi, Luciano, ed. 2015. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Cham: Springer.
Lavater, Johann Caspar. (1775) 2005. Essays on Physiognomy. Bristol: Thoemmes Press.
McPherson, Miller, Lynn Smith-Lovin, and James M. Cook. 2001. “Birds of a Feather: Homophily in Social Networks.” Annual Review of Sociology 27: 415–444.
Pariser, Eli. 2011. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press
Sunstein, Cass R. 2017. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press.
Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs.
