Tampak Kiai Ma'ruf Amin (tengah) dan Kiai Maiftakhul Achyar (kiri) serta Kiai Anwar Iskandar (kanan). (FT/Ridho)
JAKARTA | duta.co – Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Senin 10 Juni 2019. Salah satu poin perbaikan  mengenai jabatan KH Ma’ruf Amin di dua BUMN yakni BNI Syariah dan  Mandiri Syariah. Kiai Ma’ruf tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut.
“Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ,” kata Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) setelah mengajukan perbaikan permohonan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).
Dalam petitumnya, Tim hukum Prabowo-Sandiaga meminta majelis hakim mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dari kontestasi Pilpres 2019. BW menilai status Ma’ruf yang masih memiliki jabatan di BUMN bisa menyebabkan pasangan nomor urut 01 itu didiskualifikasi.
“Salah satu yang menarik adalah kami masukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan paslon 01 didiskualifikasi,” terang BW.
“Pasal 227 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan seorang bakal calon dia harus menandatangani satu informasi di mana dia tidak boleh lagi menjabat satu jabatan tertentu ketika dia sudah sah mencalonkan,” imbuhnya.
BW menyebut pada saat mendaftarkan diri ke sebagai bakal cawapres Ma’ruf tak mencentang kolom tentang pengunduran diri sebagai pegawai BUMN. Tim hukum Prabowo-Sandiaga mengaku menyertakan dokumen tersebut ke MK.
“Kalau Anda baca dokumen yang kami miliki itu disebutkan waktu menandatangani dokumen itu di KPU. Itu Pasal 12 itu ada empat kolom. Di kolom D-nya itu disebutkan, ‘apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN’? Ternyata beliau (Ma’ruf) tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok. Sampai sekarang belum juga? Kira-kira begitu,” papar Bambang.
Lantas, mengapa soal status Ma’ruf di BUMN ini tak dilaporkan sejak awal sebelum kampanye? Bambang pun menjawab diplomatis.
“Kalau kami mempersoalkan itu (sejak awal), kami jadi orang BPN (timses Prabowo-Sandiaga). Kami mempersoalkan itu ketika menjadi lawyer dan kemudian melakukan kajian sebaik-baiknya,” jawab BW.
Tim hukum Prabowo-Sandiaga mendatangi MK untuk mengajukan perbaikan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. BW menyebut perbaikan PHPU merupakan hak konstitusional mereka.
“Bukan dokumen yang diperbaiki, tapi permohonan. Sesuai dengan peraturan MK, terutama ketentuan MK nomor 4 tahun 2019, maka kami menggunakan hak konstitusional untuk melakukan perbaikan,” ujar BW.
Saat dikonfirmasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan penjelasan soal posisi  Kiai Ma’ruf di BUMN.
“Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, maka seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Berarti unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani kepada wartawan Senin (10/6/2019) malam.
“Nah, apa yang dinamakan sebagai BUMN itu ada definisinya dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua calon adalah karyawan yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS badan usaha yang bersangkutan,” imbuhnya.
Seperti dikutip  detikcom dari situs resmi BNI Syariah dan situs resmi Mandiri Syariah, Kiai Ma’ruf tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut. Menurut Arsul, Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukan termasuk BUMN sebagaimana definisi pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN.
“Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedang BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung,” ujar Arsul.
“Ini berbeda kalau calon menjadi direksi, komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI di mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara,” lanjutnya.
Selain itu, Arsul mengatakan jabatan Ma’ruf Amin di dua bank syariah tersebut hanya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Menurutnya, Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan, direksi ataupun komisaris yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
“Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh tim Kuasa Hukum Paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait,” ucap Arsul.
Dimintai konfirmasi secara terpisah, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan mengatakan tidak ada regulasi di MK yang memperbolehkan melakukan perbaikan permohonan gugatan Pilpres. Untuk itu, Ia meminta Bambang Widjojanto (BW) Cs untuk memahami regulasi dan tidak bertindak kekanak-kanakan dengan mencari-cari kesalahan.
“Jadi gini aja, Pak BW dan teman-teman jangan kekanak-kanakan deh, mencari-cari kesalahan. Pahami dulu regulasi yang ada. Kalau mereka memperbaiki, apakah jadi kewenangan mereka memperbaiki? Sesuai kewenangan UU Nomor 7 Tahun 2017 di situ sangat jelas, di situ tidak ada perbaikan pemohon, kalau di pileg itu ada, Pasal 75 kalau nggak salah,” sebut Ade. (det/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.