SURABAYA | duta.co – Jika benar, ini sungguh luar biasa. Adalah beredarnya surat Instruksi “Lailatul ijtima’, Istighotsah dan Tahajjud Sukses Pemilu 2019” atas nama PWNU Jatim tertanggal 30 Maret 2019 di media sosial.
Lampiran surat dengan kop PWNU bernomor 145/PW/A-II/L/III/2019 itu memang sarat politik. Tertulis di point terakhir, bahwa, Rabu (17/4) bersamaan dengan hari ’H’ coblosan, warga NU diminta “Datang berjamaah ke TPS dengan baju putih, bersarung (muslim) dan berkerudung hijau (muslimat)”.
“Ini pembodohan umat. Organisasi sudah dijadikan proyek politik. Sebagai dzurriyah muassis NU, kami sedih menyaksikan semua ini. Mereka sudah tidak punya rasa hormat kepada para masyayikh yang dengan susah payah mendirikan jamiyyah NU. Demi jabatan, mereka campakkan adab kepada para masyayikh,” demikian disampaikan H Agus Solachul A’am Wahib, cucu KH Wahab Chasbullah kepada duta.co, Ahad (7/4/2019).
Menurut Gus A’am Wahib, ada tiga pembodohan. Pertama, semua tahu, bahwa, tanggal 16 dan 17 itu adalah masa tenang. Mestinya NU ikut menjaga agar suasana tetap kondusif. Bukan malah ‘jadi kompor’, membuat acara yang sarat dengan politik.
“Ini NU ‘jadi kompor’. Orang awam saja paham, bahwa, instruksi itu politik. Pembodohan umat. Maka, Bawaslu mesti bertindak,” tegasnya.
Masih menurut Gus A’am, pembodohan berikut tak kalah serius. “Kedua, mulai kapan NU menggerakkan warganya ke TPS. Apalagi dengan baju putih, di mana kita tahu bahwa itu merupakan agenda politik Jokowi. Pembodohan seperti ini sangat memalukan,” imbuhnya.
Ketiga, tegas Gus A’am Wahib, materi-materi yang ditulis dalam surat instruksi itu, memiliki tedensi politik yang kelewat vulgar. “Mereka lupa bahwa umat sudah cerdas membaca politik. Pembodohan seperti ini justru akan ditertawakan umat. Mereka pasti bertanya dapat imbalan apa kok sampai tega merusak, menyeret organisasi. Umat yakin ini untuk urusan perut,” sambung putra KH Wahib Wahab, Menteri Agama RI ke-8 ini dengan nada serius.
Hal yang sama disampaikan KH Rozi Syihab. Menurut Kiai Rozi, edaran PWNU itu tidak perlu diikuti. Jika perlu, warga NU harus menolak, mendesak PWNU mencabut instruksi tersebut demi Khitthah NU.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Instruksi ini harus dicabut, memalukan. Saya malu memiliki pemimpin NU seperti ini,” jelas Kiai Rozi yang aktif dalam gerakan komite khitthah NU.
Masih menurut Kiai Rozi, isi instruksi ini jelas-jelas politik. Lebih ironis lagi, itu dilakukan pada masa tenang, tanggal 16 dan 17 April.
“Apa mereka tidak mengerti, bahwa, saat itu minggu tenang. Penggalangan massa, apapun alasannya, apalagi menyerukan ke TPS berjamaah, adalah dilarang. Bawaslu tidak boleh diam,” tegasnya.
Setidaknya, tegas Kiai Rozi asal Pasuruan ini, dengan terbitnya instruksi tersebut, menunjukkan, bahwa mereka yang menandatangani surat itu, tidak paham aturan negara, dan tidak paham aturan organisasi.
“Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan NU ke depan. Jika dibiarkan, NU akan dijadikan alat politik, alat untuk mencari jabatan dan uang,” tegasnya. (mky)
