JAKARTA | duta.co – Sedikitnya tiga kebijakan pemerintah yang kini ‘membingungkan’ warga. Pertama, soal Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menuai protes keras. Kedua, gabungnya RI ke BoP (Board of Peace) Trump. Dan, ketiga, perjanjian dagang (ekonomi) dengan AS yang menafikan pentingnya label halal. Nah, mungkinkah DPR bergerak sebagai wakil rakyat?
“Ini yang kita tunggu. Kita berharap NU dan Muhammadiyah bergerak mengingatkan Presiden. Jangan pakai ukuran dirinya, ini terkait nasib bangsa. Gabungnya RI ke Board of Peace (BoP) besutan Trump sudah debatable, belum lagi bicara pentingnya bangsa ini (mayoritas muslim) terlindungi dari makanan haram,” jelas warga Jombang, Jawa Timur¸terpantuan duta.co, Selasa (24/2/26).
Hal yang sama disampaikan Drs Mukhlas Syarkun, tokoh muda Nahdlatul Ulama dalam catatanya di duta.co. Menurut Mukhlas kebijakan pemerintah itu memang menui kritik meluas, karena ditengarai telah melenceng dari konstitusi dan mengancam kedaulatan negara.
Pertama, katanya, soal MBG (Makan Bergizi Gratis) banyak kalangan memprotes karena dianggap mengambil jatah anggaran pendidikan. Pun pelaksanaannya. Kini beredar masif kaos ala Tiyo (Ketua BEM UGM) yang memplesetkan MBG menjadi Maling Beredok Gizi.
“Meskipun Presiden Prabowo telah menjelaskan itu hasil efisiensi bukan ambil dari porsi pendidikan, tapi kuatnya opini membentuk pengertian publik. Apalagi, kini digugat di Mahkamah Konstitusi. MBG menjadi probem serius,” tegasnya.
Kedua, lanjutnya, perihal BoP (Board of Peace) dianggap telah melakukan kolaborasi dengan penjajah dan menyeret Indonesia dalam blok-blok. Padahal kita negara non-blok dan gabung ke BoP itu di luar mandat PBB, padahal amanah konstitusi kita bebas aktif.
Ketiga, pungkasnya, soal perjanjian ekonomi dengan USA yang dianggap melemahkan posisi Indonesia dan jangka panjang akan menggerus kedaulatan ekonomi. Semua ini masih meresahkan masyarakat, dan butuh kejelasan sikap wakil rakyat di DPR RI.
“Nah, Pansus menjadi keniscayaan karena ini sudah menjadi perbincangan publik yang serius rakyat perlu kejelasan dan kejujuran. Di sisi lain, Pansus juga menguntungkan pemerintah sebab menjadi forum resmi pemerintah menjelaskan pada publik yang selama ini mendapat berbagai informasi dari medsos yang campur aduk antara fakta, opini, framing dan fitnah,” katanya.
Harapannya, dengan Pansus menjadi koreksi sekaligus mencari solusi bukan menjadi alat politik untuk menjatuhkan tapi mendudukan persoalan menjadi terang benderang. Bukankah begitu?
Pemerintah Juga Berharap Peran DPR RI
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menulis di probowosubianto.com soal Kunjungan Prabowo ke AS. Ia menyebutnya sebagai ‘Era Baru Politik Luar Negeri RI di Mata Dunia.’
Katanya, politik luar negeri Indonesia kini memasuki babak baru. Lebih nyata dan lebih tegas. Arah kebijakan luar negeri Indonesia kini tampak lebih jelas. Banyak langkah yang dulu terasa lambat, kini bergerak cepat. Indonesia tidak lagi hanya hadir, tetapi juga memimpin percakapan global.
“Dalam beberapa bulan terakhir, posisi Indonesia makin diperhitungkan. Di UN Human Rights Council, Indonesia dipercaya menjadi ketua. Indonesia juga masuk ke dalam BRICS, klub negara ekonomi besar yang menjadi pusat perhatian dunia,” tulisnya.
Tidak hanya itu, Indonesia juga hadir sebagai tamu kehormatan negara-negara besar di dunia, seperti Prancis, Tiongkok, dan India. Semua itu menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia kini punya daya tarik baru.
“Langkah terbaru Presiden Prabowo adalah kunjungan ke luar negeri untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Ia juga bertemu Presiden Donald Trump dalam forum Board of Peace. Dua agenda ini mencerminkan arah diplomasi yang tidak hanya simbolik, tetapi juga konkret,” katanya.
Menurutnya, perjanjian perdagangan resiprokal yang akan ditandatangani merupakan kesepakatan yang bertujuan menciptakan hubungan perdagangan yang lebih adil. Indonesia berhasil menurunkan tarif dagang dengan Amerika Serikat. “Dampaknya bisa langsung terasa. Produk Indonesia lebih mudah masuk pasar besar. Ekspor meningkat. Lapangan kerja terbuka. Ini bukan diplomasi basa-basi, melainkan diplomasi yang menyentuh dapur rakyat.”
Ia juga merujuk keberhasilan menandatangani CEPA dengan Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi produk Indonesia. Industri nasional bisa naik kelas. Investasi pun semakin deras. Semua itu adalah bukti bahwa perjalanan luar negeri presiden bukan sekadar kunjungan seremonial.
“Di sisi lain, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) memberi dimensi baru. Indonesia tidak hanya bicara soal ekonomi, tetapi juga perdamaian. Dengan posisi ini, Indonesia punya kesempatan berperan dalam konflik global, termasuk isu Palestina dan Israel. Gagasan two state solution bisa didorong dengan pendekatan yang lebih kredibel.”
Di BoP, Indonesia memiliki ruang langsung untuk berdialog, berunding dengan Amerika Serikat dan Israel untuk perdamaian di Gaza. Ini bentuk langkah konkret. “Peran sebagai juru damai bukan hal baru bagi Indonesia. Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perdamaian. Namun, di era Presiden Prabowo, pendekatannya terasa lebih agresif. Indonesia tidak menunggu undangan. Indonesia datang dengan tawaran solusi,” katanya.
Gaya diplomasi ini, katanya, membuat Indonesia dilihat sebagai negara yang punya arah jelas. Bukan sekadar mengikuti arus. Indonesia kini ikut membentuk arus itu sendiri. Ini perubahan penting dalam citra internasional Indonesia.
Banyak negara kini memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Bukan hanya karena jumlah penduduknya besar, tetapi juga karena kepemimpinannya yang tegas. Indonesia dianggap mampu menjembatani kepentingan Timur dan Barat. Di tengah dunia yang makin terpolarisasi, posisi ini sangat berharga.
Tentu masih banyak pekerjaan rumah. Tantangan ekonomi global tidak mudah. Konflik geopolitik juga semakin kompleks. Namun, arah yang diambil saat ini menunjukkan optimisme. Diplomasi tidak lagi sekadar menjaga hubungan baik, tetapi juga mencari keuntungan nyata bagi rakyat.
“Era baru politik luar negeri Indonesia tampaknya memang sedang dimulai. Lebih aktif, lebih berani, dan lebih strategis. Jika konsistensi ini dijaga, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama di panggung dunia, bukan hanya penonton. Dan itu adalah kabar baik bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
Sementara, sebagaimana diberitakan Duta Masyarakat, absennya Palestina di Board of Peace (BoP) besutan Donald Trum, bagi Indonesia, tidak masalah. Yang jelas, target menjadikan Palestina sebagai negara merdeka harus terus disuarakan dan diperjuangkan. Kini penunjukkan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina, dipuji banyak pihak.
Ini merupakan pengakuan bahwa Indonesia tak lagi berada di pinggiran percaturan geopolitik global. Setidaknya pengamat politik sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dan dipercaya oleh dunia internasional.
“Mandat ini harus dilihat sebagai bentuk trust diberikan oleh dunia internasional. Penunjukkan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF merupakan pengakuan terhadap kapasitas, kredibilitas dan juga rekam jejak Indonesia selama ini dalam misi perdamaian internasional,” kata Bawono dalam keterangan tertulis, Senin (23/2).
Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia ini sejalan dengan prinsip politik bebas aktif yang dianut Indonesia, yakni tidak berpihak kepada blok mana pun dan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.
“Dengan menjalankan mandat sebagai wakil komandan ISF tersebut, Indonesia akan kian menegaskan posisi sebagai pemain aktif dalam menjaga stabilitas perdamaian global. Keberadaan Indonesia dalam forum Board of Peace adalah bagian dari inisiator forum itu, bukan pemain pinggiran,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina saat menyampaikan sambutan pada Inaugural Meeting Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).
“Visi tentang perdamaian yang nyata ini akan tercapai. Akan ada berbagai tantangan, namun kita akan mampu mengatasinya. Kita akan mewujudkan impian kita akan perdamaian di Palestina, perdamaian yang bertahan lama serta solusi damai bagi persoalan Palestina, termasuk di Gaza,” ujar Prabowo.
Tidak Langsung Berlaku, Tunggu DPR
Diakui, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini menjadi perhatian pelaku pasar. Hanya saja, perlu digarisbawahi, perjanjian tarif ini baru bisa diberlakukan di kedua negara dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menanggapi, perjanjian tarif akan sah diberlakukan setelah masing-masing negara menuntaskan prosedur hukum domestiknya dan saling menukar pemberitahuan resmi.
Tanpa dua tahapan itu, kesepakatan yang sudah ditandatangani masih berstatus kerangka kerja, bukan rezim perdagangan yang mengikat. “Di Indonesia, proses tersebut mengharuskan ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujarnya, Senin (23/2).
Dijelaskannya, pemerintah perlu mengajukan naskah perjanjian untuk dibahas bersama parlemen sebelum disetujui menjadi undang-undang atau payung hukum yang sah. Tahapan ini mencakup pembahasan substansi, dampak fiskal, hingga implikasi terhadap industri dalam negeri.
Sementara di Amerika Serikat, ART harus melalui jalur legislasi sesuai ketentuan yang berlaku di Kongres Amerika Serikat. Proses tersebut dapat melibatkan komite terkait perdagangan, evaluasi dampak ekonomi, hingga persetujuan formal sebelum pemerintah AS dapat menuntaskan kewajiban hukumnya.
Di sini, DPR RI perlu mengantisipasi berlakunya perjanjian tersebut. “Karenanya, tidak ada salahnya, kalau DPR RI. Wakil rakyat kita ancang-ancang membahas terobosan Presiden Prabowo. Kebijakan ini harus diadili seadil-adilnya, jangan sampai kita hanya siap menjadi pasar,” tegas sumber Duta Masyarakat. (net)
