Tampak KH Abdullah Muchith sedang membacakan doa. (FT/mky)

BANDUNG | duta.co – Ada tiga kesimpulan Halaqah ke-6 Komite Khitthah NU yang berlangsung di di PP Al-Qutub, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/3/2019) yang dibacakan Prof Dr H Ahmad Zahro, moderator halaqah.

Pertama, ada perusakan NU dari dalam. Bukan hanya politik, tetapi juga soal aqidah. Kedua, bahwa NU semakin memihak (politik) semakin terkoyak. Politik adalah hak pribadi, tidak boleh menunggangi NU. Ketiga, KK 26 NU sudah on the track (berada di jalan yang benar) dan kini semakin besar dukungan dari kiai, habaib serta warga nahdliyin,” demikian Prof Zahro.

Halaqah di pesantren yang diasuh Prof Dr H Juhaya, S Praja, MA ini juga dihadiri para habaib dari Jakarta. Selain mendengarkan rekaman taushiyah KH Tholchah Hasan (Malang), peserta halaqah bisa mendengarkan langsung taushiyah dari KH Salahuddin Wahid (Gus Solah).

Tampak hadir Habib Abdullah bin Ali Al Hadad, Prof Dr Nasihin, Prof Dr Rahmat Wahab, KH Abdullah Muchit, KH Said Thowil, Drs H Choirul Anam, Gus Ishak Masykur, KH Maymoen (Madura), KH Hamim Badruzzaman dan lain-lain.

Gus Solah menjelaskan, bahwa, perjalanan KK 26 NU dari halaqah ke halaqah semakin baik. Ini diawali pada 24 oktober 2018, dua hari setelah peringatan resolusi jihad.

Menurut Gus Solah, semangat menegakkan khitthah ini harus terus dilakukan. Khitthah pertama kali disampaikan oleh KH Achyat Chalimi (Mojokerto) pada tahun 1954. Tahun 1971 didengungkan kembali oleh Mbah Wahab (KH Wahab Chasbullah) sampai kemudian Muktamar NU ke 27 di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1984.

Masih menurut Gus Solah, kini banyak anak muda NU yang (juga) gelisah melihat perkembangan NU. Komite Khitthah 26 NU akan terus bergerak untuk menegakkan khitthah. Kalau yang lain berharap penegakkan khitthah sebaiknya dilakukan setelah Pilpres atau 2020, tetapi bagi KK 26 NU sekarang harus berjalan, karena KK 26 NU tidak ada kaitannya dengan politik dukung-mendukung.

“KK 26 NU harus bersih dari politik praktis. Kalau kita berpolitik, apa bedanya dengan mereka yang kita kritisi. Sekarang banyak anak muda NU di berbagai tempat yang gelisah melihat perkembangan NU belakangan ini. Jadi akeh bolone (banyak temannya red.),” tegas Gus Solah.

Hal yang sama disampaikan Cak Anam (Drs H Choirul Anam). Menurut Cak Anam, KK 26 NU harus bersih dari kepentingan politik praktis. Bahwa ada pilihan politik, pertimbangan politik, itu menjadi domain pribadi.

“Jangan sampai KK 26 NU terseret ke politik praktis. Silakan berpolitik, tetapi itu urusan pribadi. Termasuk adanya keyakinan bahwa tidak memilih 01, sama dengan ikut menegakkan khittah NU, itu urusan pribadi, tidak boleh menggunakan KK 26 NU,” tegasnya.

Diakui Cak Anam, masih banyak yang belum mafhum tentang siapa yang harus menegakkan khitthah. Bahwa kewajiban menegakkan khitthah NU, itu ada pada pengurus NU. Karena mereka inilah yang bisa menyeret organisasi ke ranah politik praktis. Warga NU yang tidak menjadi pengurus, jelas tidak mungkin bisa.

Sementara KH Said Thowil, teman akrab KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU) dari Lamongan punya opsi lain untuk KK 26 NU. Menurut Kiai Said, KK 26 NU harus bisa merangkul semua pihak (umat Islam) untuk bersama-sama menata NU. “Saya masih ingat bagaimana Gus Dur merangkul Habib Rizieq Syihab,” jelasnya.

Menurut Kiai Said Thowil, sesaat sebelum berangkat ke lokasi halaqah di Bandung ini, dirinya sempat mimpi bertemu Gus Dur. Dalam mimpi itu, Gus Dur sedang duduk, dan tiba-tiba minta diberdirikan.

“Saya menangkap pesan bahwa KK 26 NU ini harus kuat, dan harus massif. Jika perlu ajak umat Islam yang punya kepedulian terhadap Islam ahlusunnah waljamaah untuk bersama-sama ikut memenahi NU. Kita harus bangkit,” tegasnya. (mky)