JAKARTA | duta.co – Saat kampanye capres 2014, Jokowi pernah berjanji akan memperbanyak menteri dari kalangan profesional, tapi janji itu ternyata tidak ditepati ketika dia menjabat jadi presiden. Menteri dari parpol masih cukup banyak di Kabinet Kerja. Belum menjabat lagi, Jokowi mungkin sudah terbebani oleh permintaan jatah jabatan dari para pendukungnya.
Selain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang blak-blakan menyebut harapan jatah 10 kursi menteri jika Jokowi-Ma’ruf berhasil memenangkan kompetisi Pilpres 2019 nanti. Kalangan pengamat dan parpol pendukung Jokowi menilai permintaan Cak Imin tidak masuk akal.
“Yang namanya partai ya pasti minta menteri. Kalau nggak ngapain menangkan Pak Jokowi,” kata analis politik, Pangi Syarwi Chaniago Selasa (29/1).
Dia justru memandang harapan yang disampaikan Cak imin itu semakin menegaskan bahwa janji Jokowi tidak akan bagi-bagi kursi hanya omong kosong belaka.
“Jadi kalau Jokowi dulu pernah mengatakan nggak akan bagi-bagi kekuasaan ya nggak mungkin. Koalisi kabinet ramping itu ga ada,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.
Namun demikian dia melihat permintaan PKB itu tidak masuk akal. Jumlah kementerian dalam kabinet Presiden Joko Widodo ada 34, sementara jumlah partai anggota koalisi pengusung Joko Widodo-Maruf Amin ada sembilan.
Karenanya, dia melihat pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta 10 kursi menteri sangat tidak masuk akal. Sebab, PKB bukan pengusung utama.
“Partai pengusung utama Jokowi itu adalah PDIP bukan PKB. Nah, kalau PKB lebih banyak dari PDIP ya tidak masuk akal. Itu kursi PDIP mestinya lebih banyak daripada PKB karena dianggap PDIP itu adalah Jokowi, Jokowi itu adalah PDIP,” jelas Pangi.
Partai Nasdem termasuk partai pertama yang mendukung Jokowi. Namun tidak ingin seperti PKB yang langsung minta jatah menteri.
NasDem juga sangsi adanya harapan jatah 10 kursi menteri yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar semata untuk kader partainya.
“Saya enggak dengar, tapi yang pasti Cak Imin tidak pernah 10 menteri dari PKB. Dia tidak pernah meminta itu,” ujar Sekjen Nasdem, Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).
Justru menurut dia, yang diinginkan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, kursi menteri nantinya juga diisi eksponen Nahdlatul Ulama (NU).
“Dia tidak pernah minta 10 menteri dari PKB. Yang dia minta 10 menteri itu eksponen NU. Kalau ekspoen NU bisa berasal dari partai manas aja. Bisa dari PKB, Nasdem, PPP, Golkar, PDIP, bisa dari semua parpol koalisi,” terang Johnny.
Meski begitu, Johnny membantah sudah ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri di antara partai koalisi Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Maruf.
“Bukan belum ada, itu bukan tugas kami. Tugas TKN kami memenangkan kontestasi Pilpres. Itu saja,” kata Plate.
Johnny menegaskan, partainya menyerahkan keputusan itu kepada TKN Jokowi-Ma’ruf.
“Sejauh itu (menteri) keputusan prerogatif presiden, Nasdem dukung. Semuanya hanya mengacu pada prerogatif presiden,” pungkas legislator asal Nusa Tenggara Timur ini.