KEDIRI | duta.co -Sejumlah aktivis LSM dan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia mendatangi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Kamis (21/02/2019), menanyakan penangganan kasus Demam Berdarah. Berdasarkan data dikeluarkan telah merenggut sedikitnya 16 nyawa warga di Kabupaten Kediri sejak awal tahun ini.
“Kehadiran kami ingin meminta kejelasan kenapa Pemerintah Kabupaten Kediri belum menetapkan status Kejadian Luar Biasa. Banyak pengaduan masyarakat masuk ke Posko Pengaduan Pelayanan Kesehatan Relawan Kesehatan Kediri Raya,” terang Daniel Arisandi, Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur dikonfirmasi usai pertemuan.
Jawaban pun disampaikan Kadinkes Kabupaten Kediri, dr. Adi Laksono, bahwa Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno telah menggeluarkan surat instruksi nomor 443.42/374/418.25/2019 terkait pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Demam Berdarah Dengue (DBD) secara serentak, berkualitas dan berkesinambungan.
“Surat instruksi ini ditujukan kepada Kepala SKPD, para camat dan kepala desa dengan melakukan strategi gerakan satu rumah satu jumantik,” jelas Kadinkes melalui Nur Munawaroh, Kasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P3M) Dinkes Kabupaten Kediri.
Meski demikian, dianggap Daniel Arisandi bahwa surat instruksi ini tidak ampuh dan seakan tidak diindahkan oleh para camat dan sejumlah kades.
“Bila mendengar penjelasan Kadinkes dan surat instruksi Bupati, tidak sesuai dengan di lapangan. Makanya kami siap turun ke lapangan, untuk membantu menanggani pemberantasan sarang nyamuk, untuk menekan jatuhnya korban jiwa,” jelasnya.
Sejumlah kepala desa mengaku belum menerima surat tersebut dan mengaku bahwa pihaknya keberatan bila ternyata harus menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Saya belum terima surat instruksi Bupati Kediri, jika pun menerima terus harus menggunakan ADD, ya tidak semudah itu. Kenapa tidak tetapkan saja KLB, agar bisa keluar Dana Alokasi Khusus. Ini rakyat sudah menderita malah desa yang dibebani,” jelas salah satu kades saat dikonfirmasi. (nng)
