SURABAYA | dutua.co – Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Pengurus Pusat (ISNU), Ali Masjkur Musa menyarankan kadernya, untuk mengantarkan KH Ma’ruf Amin yang juga Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo nantinya.
“Kalau saya sebagai kader NU, merasa terpanggil untuk memperjuangkan Kiai Ma’ruf,” katanya. Meski begitu, dirinya menyebut organisasinya harus netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Dengan menempatkan ulama NU di pucuk pemerintahan, ormas agama terbesar di Indonesia ini akan lebih maju dan strategis dalam membangun ekonomi, birokrasi, politik hingga sumber daya manusia secara umum.
“Akan lebih strategis kalau berhimpitan dengan kepemimpinan nasional. Sehingga, untuk menyukseskan Kiai Ma’ruf, itu bagian dari konsekuensi logis untuk menunjang pembinaan negara,” katanya.
Hal ini didasarkan pada tiga alasan yang juga berhimpitan dengan peran ISNU. Yakni, harus bisa menyalurkan kader di sisi political environment, economic environment dan birokratis environment.
“Faktanya SDM kelas menengah yang ada di NU itu berada di ISNU. Sehingga, ISNU harus mempersiapkan kadernya untuk dimasukkan ke dalam tiga hal itu,” kata Ali.
Pertama, menurutnya kaki ekonomi menjadi hal penting. Sebab kemandirian ekonomi warga Nahdliyin akan sekaligus melahirkan kemajuan bagi NU.
“NU begitu besar namun apabila tidak ditopang dengan ekonomi yang kuat akan mudah dipecah. Hal ini sebagai akibat tidak adanya kemandirian,” kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2009-2014 ini.
Secara Pribadi
Kedua, profesionalitas di lingkungan NU harus diperbaiki. Menurutnya, saat ini zaman telah modern sehingga manajerial harus diperbaiki. Tujuannya agar SDM NU dapat ditempatkan di beberapa posisi strategis.
“Kader NU harus bisa ditempatkan di bidang birokrasi, polisi, TNI, hingga profesional di kalangan bisnisman,” ujar pria yang juga pernah menjadi Anggota DPR RI ini.
Ketiga, peran ISNU yang memiliki hubungan dengan lingkungan politik. Ia menjelaskan bahwa birokrasi merupakan output dari kegiatan politik.
Sehingga, kalau sumber daya manusia di NU tak meningkat, maka akan sulit untuk mengisi pos-pos politik yang saat ini sudah ada. “Akibatnya, NU hanya akan menjadi stempel saja di dalam proses politik,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini.
Meski begitu, dirinya kembali menegaskan bahwa secara kelembagaan, organisasi yang mempunyai anggota yang di antaranya merupakan 672 profesor dan 50 ribu doktor itu tetap netral.
“ISNU netral. Namun, secara pribadi kami ikut mendukung Kiai Ma’ruf yang berpasangan dengan Pak Jokowi,” pungkasnya. (Zal)
