Tim koordinasi (Tikor) Kabupaten Tuban bersama Forpimcam dan agen BPNT melakulan pengecekan kualitas beras. (DUTA.CO/Syaiful)

TUBAN | duta.co– Terus lakukan perbaikan dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP)  pra order di Kecamatan Soko mengalami penurunan.

Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan (TKSK) Soko, Puput Cahyono, saat dikonfirmasi duta.co, menyampaikan pada April 2021 pra order di Soko hanya 4.693, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan Maret yang mencapai 5.856 pra order.

“Ada beberapa faktor terkait pengurangan order bulan April, mulai dari perbaikan validasi data penerima yang yang hingga saat ini masih dilaksanakan,” terang Puput saat pengecekan komuditi beras di Pendopo Kecamatan Soko bersama Tikor Kabupaten dan Forpimcam Soko, Kamis (8/4/2021).

Lebih lanjut, Ia menambakan berkurangnya jumlah order bulan April sebanyak 1.163 ini juga disebabkan e-waroeng atau agen meminta order lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah KPM yang tercatat

“Pra order yang diminta KPM ini lebih sedikit dari jumlah KPM yang tercatat, ini untuk mensiasati agar agen tidak mengembalikan lagi barang yang telah di-order. Dan jika nanti ada yang kurang dan ada tambahan agen akan meminta melalui TKSK yang nantinya akan disuplai oleh langsung oleh supplier,” ungkapnya.

Kasi Linjamsos Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Santoso menjelaskan mulai Maret 2021, menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Sosial RI. Pihaknya masih melakukan perbaikan data, untuk mensingkronkan nama dan NIK penerima BSP. Di mana data yang ada di Kemensos dan data Dukcapil pusat ada yang tidak valid, maka perlu dilakukan perbaikan data.

“Untuk perbaikan data kan diserahkan daerah, maka kami juga minta KPM dan pemerintah desa untuk membantu  membetulkan dan melengkapi perbaikan data yang diminta pusat,” pintanya.

Lebih lanjut, Santoso menjelaskan saat ini untuk bulan maret dan April di Kabupaten Tuban tercatat sekitar 68.726 KPM dari awalnya pada bulan Febuari tercatat sekitar 92.000 KPM.

“Dan yang kurang ini apakah bisa keluar dan terinject saldo itu tergantung dari perbaikan data yang diperlukan apakan NIK salah atau nama yang salah atau data yang lain yang kurang. Maka dari itu kami mohon kerjasamanya semua pihak termasuk KPM,” jelasnya.

Terkait kualitas beras yang akan didistribusikan di Kecamatan Soko saat dilakukan pengecekan di tingkat kecamatan bersama Tikor Kabupaten, Forpimcam serta disaksikan para agen penyalur BPNT/BSP pihaknya mengaku puas dengan kualitas beras yang dirasa sangat baik, meniran yang ada pun tidak lebih dari 10%.

“Seperti yang kita saksikan bersama kualitas beras sangat baik dan layak. Tapi jika nanti agen atau KPM menemukan beras BPNT/BPS tidak layak konsumsi maka segera laporkan untuk segera ditukar. Kita ingin KPM mendapatkan haknya dengan layak,” terang Santoso.

Sementara itu, Camat Soko, Sudarto mengatakan pengecekan beras BPNT ditingkat kecamatan menjadi keharusan sebelum nantinya disalurkan ke KPM melalui agen, kecamatan merupakan pintu awal layak tidaknya kualitas beras sebelum didistribusikan.

“Kualitas beras akan disalurkan kepada KPM ini merupakan kualitas beras premium maka menir atau pecahan beras maksimal 10%. Alhamdulillah kualitas di Kecamatan Soko sangat bagus dan ini juga disaksikan oleh agen. Kalaupun nanti ada yang tidak layak kami minta segera dilaporkan dan ditukar yang baru,” ucapnya.

Zaenal Abidin, salah seorang agen distribusi BPNT kecamatan Soko mengatakan pihaknya sangat puas dengan adanya  pengecekan beras BPNT pada tingkat kecamatan yang dirasa sangat layak konsumsi.

“Sangat bagus kualitas berasnya, tingkat keputihan beras juga bagus. Meski begitu sesuai arahan dari kecamatan nantinya di tingkat agen sebelum didistribusikan akan kembali kami lakukan pengecekan,” pungkasnya. (sad)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry