JAKARTA | duta.co – Sebagai mantan Rais Aam, Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) KH Ma’ruf Amin diminta hati-hati terkait informasi publik. Gaya Kiai Ma’ruf yang dinilai gampang menerima informasi, seperti kabar produksi mobil Esemka besar-besaran dikritisi pengamat.
Sikap tersebut dinilai berbahaya bagi kebijakan publik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan semestinya sebagai seorang calon pemimpin, Ma’ruf Amin mencerna dengan baik terlebih dahulu semua informasi yang dia peroleh. Termasuk terkait dengan produksi mobil Esemka.
“Jadi, memang harus hati-hati dalam menerima informasi,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/11) kemarin.
Kiai Ma’ruf pernah menyatakan rencana produksi Esemka diluncurkan pada Oktober 2018 lalu. Tapi, belakangan dia mengklarifikasi ucapannya terkait peluncuran mobil Esemka yang diproduksi dari dalam negeri. Dia menyebutkan produksi massal mobil tersebut bisa saja diundur atau justru sebaliknya dibatalkan.
Selasa (6/11), Ma’ruf membantah menyebarkan hoax terkait peluncuran mobil Esemka pada Oktober 2018. Dia mengaku hanya mendengar dari pihak lain terkait peluncuran tersebut. Ujang lagi-lagi mengingatkan bahwa Ma’ruf haruslah berlaku hati-hati. Apalagi menurut dia, isu mengenai mobil Esemka sangatlah sensitif.
“Soal mobil Esemka ini sangat sensitif. Karena telah membesarkan nama Jokowi. Dan sampai saat ini belum tuntas soal diproduksi massal atau tidak,” ujarnya.
Perlu diketahui, pada masa pemerintahannya, Capres petahana, Jokowi tak jarang (ternyata) tidak membaca dulu kebijakan yang dia tandatangani. Salah satu contohnya adalah Peraturan Presiden 39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Begitu Kepres itu menjadi polemik, Jokowi mengaku dia tidak membaca sebelum mendatangani. Hal itu karena banyak kebijakan pemerintah yang harus ditandatanganinya.
Terkait itu, Ujang mengingatkan agar Jokowi dan Ma’ruf Amin harus benar-benar berhati-hati jika mereka berhasil memenangkan ajang Pilpres tahun 2019. Jika tidak, maka itu sangat berbahaya bagi masyarakat kebanyakan.
“Intinya siapapun yang memerintah harus hati-hati dan tidak main-main dalam persoalan kebijakan publik. Karena dampaknya sangat besar bagi rakyat,” pungkasnya.
Tanah Negara Bukan Milik Jokowi
Terbaru soal bagi-bagi tanah negara. Informasi ini disampaikan saat Kiai Ma’ruf di Banyuwangi. Ia berjanji membantu petani agar bisa memanfaatkan tanah negara untuk digarap. Janji itu disampaikan Ma’ruf saat berkunjung ke Rogojampi Banyuwangi, Rabu (31/10) lalu.
Ada yang menyebut kategori money politic, karena tanah tergolong sebagai aset tidak bergerak yang tentu punya nilai ekonomis. Akhirnya janji itu dilaporkan ke Bawaslu. Ketua nonaktif MUI itu dituduh melanggar Pasal 280 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan tersebut melarang peserta pemilu menjanjikan materi kepada peserta kampanye.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, tindakan Ma’ruf tersebut memang menjurus kepada pemberian materi berupa tanah negara.
“Tanah negara ini bukan milik Jokowi-Ma’ruf, jadi kalau mereka menjanjikan untuk membagi-bagi tanah tentu tidak boleh dan itu melanggar,” ucap Ferdinand.
Apalagi, tegas dia jika tanah tersebut bukan miliknya melainkan tanah milik negara. Sehingga terjadi unsur klaim yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf seakan-akan menjadi hak milik sang capres dan cawapres. Jadi? Sudah ‘tertubruk’ Esemka, ’tertimpuk’ tanah negara. (rmol)
