SURABAYA | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menyelesaikan status peralihan terminal tipe B di Jatim.
Berdasarkan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah ditegaskan bahwa terminal tipe A yang semula di kelola oleh Provinsi harus diserahkan ke Pemerintah Pusat. Sedangkan terminal tipe B yang semula dikelola oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten harus dilimpahkan ke pemerintah provinsi.
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo ditemui usai sidak di terminal Joyoboyo Surabaya, Senin (30/7/2018) mengatakan bahwa saat ini terminal yang belum jelas statusnya yaitu Joyoboyo dan terminal Purabaya (Bungurasih). Padahal kedua terminal tipe B dan tipe A tersebut harusnya sudah dikelolah pemerintah pusat, tapi faktanya di Purabaya SDMnya masih dikelolah oleh Pemkot Surabaya.
Berubah Status
Begitu dengan terminal Joyoboyo, seharusnya menjadi berubah menjadi tipe B tapi masih dikelola oleh pemkot. Karena itu Bambang meminta kepada Kemenhub untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, agar pengelolahan dua terminal tersebut tertata rapi.
“Dalam UU tersebut Kemenhub harus segera melaksanakan. Apabila tidak melaksanakan maka Kemenhub melanggar aturan tersebut, dan pihak berwajib yaitu kepolisian harus juga menindak tegas pelanggaran tersebut,” pinta Bambang.
Ia menyampaikan, terminal Joyoboyo ini merupakan terminal yang terintegritas antara Kereta api, bus, dan angkutan umum, karena itu harus tetap terjaga kondisinya mulai zaman Belanda hingga sekarang. “Saya berharap terminal joyoboyo tetap menjadi sentra utama integritas terminal di Surabaya, oleh karena itu pemerintah baik provinsi, pemkot untuk segera menyelesaikan masalah tersebut,” tegas politisi asal Parta Gerindra.
Ia menambahkan, untuk armada angkutan di terminal ini juga sudah layak apabila ditingkatkan menjadi tipe B. “Untuk masalah terminal tipe B ini, pihaknya akan mengundang Kemenhub dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI. Kemenhub juga harus siap SDMnya dan proses anggarannya,” pungkas Bambang Haryo.(ud)
