Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di ruang transit VIP Level I Grand City Surabaya, JUmat (22/11/1019)

SURABAYA | duta.co – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akhirnya menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Grand City Surabaya, usai acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, Jumat (22/11/2019). Risma hadir sekitar pukul 12.50 WIB. Padahal acara penyerahan DIPA dimulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB.

Wali Kota Risma mendatangi Grand City Surabaya didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan. Usai Gubernur Jatim Khofifah Salat Dhuhur, Risma ditemui di ruang transit VIP Level I Grand City Surabaya.

Pertemuan berlangsung sekitar 10 menit. Usai pertemuan, Risma keluar tanpa mau berkomentar banyak soal keterlambatannya dalam acara penyerahan DIPA.”Ya telat… Pokoknya telat,” ujar Risma saat ditanya penyebab dirinya terlambat menghadiri penyerahan DIPA.

Kabiro Humas dan Protokol Aries Agung Paewai mengungkapkan secara resmi DIPA Kota Surabaya telah diserahkan oleh Gubernur ke Walikota Surabaya.” Namun barang formalnya kebetulan masih dibawa orang kanwil perbendaharaan yang sedang salat Jumat. Sudah dicari namun belum ketemu orangnya,” terangnya. Secara resmi angka nominal dan sesuai peraturan perundangannya DIPA sudah diserahkan ke Walikota Surabaya.

Sebenarnya, penyerahan DIPA ini biasa dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Tapi karena bersamaan dengan acara Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2020 yang mengundang bupati/walikota se-Jatim, penyerahan DIPA dilakukan sekaligus.

Sementara itu, pada penyerahan DIPA 2020 Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada bupati/walikota dalam menggunakan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) harus bisa tersampaikan kepada penerima manfaat.

Ia meminta seluruh pihak tak hanya melakukan ‘sent’ program tapi juga memastikan program ‘delivered’ pada masyarakat. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Presiden.

“Pastikan DIPA maupun dana desa sampai pada penerima manfaat. Tidak hanya terkirim, tetapi sampai kepada penerima manfaat.  Diumpamakan jika kita mengirim pesan  WA (whatsapp) bukan hanya ‘sent’ saja tapi harus ‘delivered’ pada penerima sebagaimana pesan pak Presiden,” ujar Khofifah.

Dikatakannya, penyerahan DIPA kepada bupati/walikota ini juga disertai transfer alokasi dana yang harus sampai ke desa,  total DAK dan alokasi dana transfer daerah dan desa se Jatim  jumlahnya mencapai  Rp. 79,31 triliun.

Penyerahan DIPA ini diberikan guna menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024 untuk mewujudkan Indonesia Maju  pada tahun 2045.

Ada lima program prioritas Presiden Jokowi yang ditekankan dalam lima tahun ke depan. Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM,  penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi  birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Pada posisi ini, tentu kita berharap sesuai juga pesan Bapak  Presiden. Segerakan proses penyiapan semuanya termasuk yang harus lelang. Silakan segera dilakukan lelang. Jangan diakhir-akhir tahun anggaran kemudian masih ada anggaran yang belum teserap karena proses lelangnya yang belum selesai,” papar orang nomor satu di Jatim sambil menjelaskan penyerahan DIPA ini melanjutkan penyerahan DIPA yang dilakukan di pusat pada tanggal 14 November yang lalu.

Karena itu, jelas Mantan Mensos di era Presiden Jokowi, rakor ini merupakan sarana dalam membangun sinergitas sekaligus bisa membreakdown program prioritas nasional yang disampikan Presiden RI Jokowi dalam Rakornas di Sentul Bogor, Rabu (13/11/2019) lalu. Masing-masing daerah diharapkan ada tindak lanjut dari rakornas tersebut.

“Ini penting untuk memberseiringkan antara seluruh program nasional dengan program yang dimiliki provinsi, maupun kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Agar seluruh program nyambung dari pemerintah pusat sampai desa,” pungkasnya.

Kakanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Jatim Deddy Sopandi mengatakan, peran APBN mempunyai peran penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia tahun 2045. DIPA dan TKDD Provinsi Jatim mencapai Rp. 79,3 triliun.

“Provinsi Jawa Timur mempunyai urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat hal tersebut dapat dilihat bahwa Jatim memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia,” katanya.

Kegiatan rakor ini bertujuan untuk penyamaan persepsi dan menguatkan sinergi antar jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi hingga kecamatan, serta unsur lainnya terkait lima prioritas pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Maju. zal

 

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry